Respons Menlu Soal Pemerintah PNG dan Referendum Papua
Respons Menlu Soal Pemerintah PNG dan Referendum Papua
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi merespons terkait dengan berita adanya ribuan warga negara Papua New Guinea (PNG) yang menyerukan aksi referendum untuk Papua.
Menurut Retno, dia sudah berkomunikasi dengan pemerintah PNG. Katanya, sampai saat ini sikap pemerintah PNG masih sama terhadap pemerintah Indonesia.
"Sudah, posisi pemerintah Papua New Guinea tidak berubah," kata Retno kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Retno menjelaskan, maksudnya adalah pemerintah PNG masih mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan, itu sering disampaikan oleh Perdana Menteri dan Menlu PNG.
"Dalam artian, dia mendukung kedaulatan Republik Indonesia. Itu disampaikan oleh Perdana Menteri dan Menteri Luar Negerinya berkali-kali," terang Retno. (Baca juga: Ketimbang Bangun Ibu Kota, Pemerintah Disarankan Perkuat Diplomasi Papua)
Sementara itu, dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi I DPR, Menlu diberondong sejumlah pertanyaan terkait dengan masalah di Papua dan Papua Barat. Para Anggota Komisi I menuntut Menlu terus memperkuat diplomasi terkait Papua.
Anggota Komisi I DPR Sukamta menyarankan, sebaiknya pemerintah tidak perlu sibuk membangun ibu kota baru, akan lebih baik jika anggarannya digunakan untuk diplomasi Papua dan membenahi Papua dari dalam.
"Lebih baik jika anggaran dimaksimalkan untuk diplomasi Papua ketimbang memindahkan ibukota. Taruhannya, kalau Papua sampai lepas. Nahdzubillah min zalik, kita tidak bisa menjamin darrah lain tidak akan lepas, daerah lain pasti akan ikut," kata Sukamta dalam Raker Komisi I DPR dengan Menlu.
Menurut Sukamta, Papua harus dibenahi secara serius dan membenahi sumber daya manusia Papua, dengarkan apa yang mereka inginkan. Serta, mengubah paradigma pembangunan di Papua sekaligus memperkuat diplomasi Papua agar lebih kuat lagi.
"Kita ubah paradigma pembangunan tetapi diplomasi dibuat serius untuk memagari," usul politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Menurut Retno, dia sudah berkomunikasi dengan pemerintah PNG. Katanya, sampai saat ini sikap pemerintah PNG masih sama terhadap pemerintah Indonesia.
"Sudah, posisi pemerintah Papua New Guinea tidak berubah," kata Retno kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Retno menjelaskan, maksudnya adalah pemerintah PNG masih mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan, itu sering disampaikan oleh Perdana Menteri dan Menlu PNG.
"Dalam artian, dia mendukung kedaulatan Republik Indonesia. Itu disampaikan oleh Perdana Menteri dan Menteri Luar Negerinya berkali-kali," terang Retno. (Baca juga: Ketimbang Bangun Ibu Kota, Pemerintah Disarankan Perkuat Diplomasi Papua)
Sementara itu, dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi I DPR, Menlu diberondong sejumlah pertanyaan terkait dengan masalah di Papua dan Papua Barat. Para Anggota Komisi I menuntut Menlu terus memperkuat diplomasi terkait Papua.
Anggota Komisi I DPR Sukamta menyarankan, sebaiknya pemerintah tidak perlu sibuk membangun ibu kota baru, akan lebih baik jika anggarannya digunakan untuk diplomasi Papua dan membenahi Papua dari dalam.
"Lebih baik jika anggaran dimaksimalkan untuk diplomasi Papua ketimbang memindahkan ibukota. Taruhannya, kalau Papua sampai lepas. Nahdzubillah min zalik, kita tidak bisa menjamin darrah lain tidak akan lepas, daerah lain pasti akan ikut," kata Sukamta dalam Raker Komisi I DPR dengan Menlu.
Menurut Sukamta, Papua harus dibenahi secara serius dan membenahi sumber daya manusia Papua, dengarkan apa yang mereka inginkan. Serta, mengubah paradigma pembangunan di Papua sekaligus memperkuat diplomasi Papua agar lebih kuat lagi.
"Kita ubah paradigma pembangunan tetapi diplomasi dibuat serius untuk memagari," usul politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
(maf)
Explore More