Bukan Cuma Bangun Istana, Jokowi Disarankan Geser Ibu Kota ke Papua
Selasa, 10 September 2019 - 22:07 WIB
Bukan Cuma Bangun Istana, Jokowi Disarankan Geser Ibu Kota ke Papua
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membangun Istana Presiden di Papua sebagaimana permintaan tokoh-tokoh Papua saat pertemuan di Istana Kenegaraan, Jakarta.
Menurut Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah mengaku, sudah lama menyarankan Jokowi berkantor di Papua guna meredam konflik di sana. Bahkan dia sangat mendukung pemerintah memindahkan ibu kota ke Papua.
"Usulan membangun Istana Presiden itu sudah saya lontarkan cukup lama, bahkan kalau ada usulan pemindahan ibu kota ke Papua malah saya lebih setuju ya kan," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Fahri berpandangan, pemindahan ibu kota ke Papua utu bukan tanpa alasan. Sudah semestinya Indonesia memulai tradisi penguatan di Asia Pasifik karena, Jokowi punya visi revolusi mental dan poros maritim.
(Baca juga: Demokrat Dukung Jokowi Bikin Istana Kepresidenan di Papua)
Sementara, poros maritim itu basisnya di kawasan Pasifik, dan Papua merupakan pulau terbesar yang ada di kawasan Pasifik setelah Australia.
"Nah karena itu Papua sangat penting sekali ada kehadiran fisik. Jadi dengan dibukanya istana di Papua itu ya, menurut saya itu kehadiran simbolik yang baik sekali, yang bagus sekali," ujarnya.
Menurut Fahri, wajar jika Jokowi terkesan agak lambat merespons soal Papua karena Jokowi baru akan memasuki periode pemerintahan kedua. Jadi sebaiknya, Jokowi segera bergegas untuk memperkuat pemerintah di Papua dan nanti membagi tugas dengan Wakil Presiden (Wapres) untuk membagi konsentrasi wilayah, Presiden di Pasifik sementara Wapres memperkuat Asia.
Kemudian lanjut Fahri, pemerintah juga perlu mengaktifkan kembali Bandara Biak sebagai bandara internasional sebagaimana sebelumnya. Serta, melakukan pemekaran di Papua karena memang cakupan wilayahnya terlalu besar, setidaknya dibagi ke dalam 6 provinsi di Papua.
Sehingga, dengan langkah-langkah tersebut, politik pemerintah akan lebih kuat. "Kita jangan bicara jumlah penduduk ya, tapi kita bicara jumlah dan luas teritorinya, dan kita sebagai bangsa wajib menjadikan pulau itu yang makmur dan pulau yang sejahtera," tegasnya.
Menurut Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah mengaku, sudah lama menyarankan Jokowi berkantor di Papua guna meredam konflik di sana. Bahkan dia sangat mendukung pemerintah memindahkan ibu kota ke Papua.
"Usulan membangun Istana Presiden itu sudah saya lontarkan cukup lama, bahkan kalau ada usulan pemindahan ibu kota ke Papua malah saya lebih setuju ya kan," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Fahri berpandangan, pemindahan ibu kota ke Papua utu bukan tanpa alasan. Sudah semestinya Indonesia memulai tradisi penguatan di Asia Pasifik karena, Jokowi punya visi revolusi mental dan poros maritim.
(Baca juga: Demokrat Dukung Jokowi Bikin Istana Kepresidenan di Papua)
Sementara, poros maritim itu basisnya di kawasan Pasifik, dan Papua merupakan pulau terbesar yang ada di kawasan Pasifik setelah Australia.
"Nah karena itu Papua sangat penting sekali ada kehadiran fisik. Jadi dengan dibukanya istana di Papua itu ya, menurut saya itu kehadiran simbolik yang baik sekali, yang bagus sekali," ujarnya.
Menurut Fahri, wajar jika Jokowi terkesan agak lambat merespons soal Papua karena Jokowi baru akan memasuki periode pemerintahan kedua. Jadi sebaiknya, Jokowi segera bergegas untuk memperkuat pemerintah di Papua dan nanti membagi tugas dengan Wakil Presiden (Wapres) untuk membagi konsentrasi wilayah, Presiden di Pasifik sementara Wapres memperkuat Asia.
Kemudian lanjut Fahri, pemerintah juga perlu mengaktifkan kembali Bandara Biak sebagai bandara internasional sebagaimana sebelumnya. Serta, melakukan pemekaran di Papua karena memang cakupan wilayahnya terlalu besar, setidaknya dibagi ke dalam 6 provinsi di Papua.
Sehingga, dengan langkah-langkah tersebut, politik pemerintah akan lebih kuat. "Kita jangan bicara jumlah penduduk ya, tapi kita bicara jumlah dan luas teritorinya, dan kita sebagai bangsa wajib menjadikan pulau itu yang makmur dan pulau yang sejahtera," tegasnya.
(maf)
