Pansel KPK Bantah Kebocoran Soal dan Calon Titipan
Senin, 09 September 2019 - 18:33 WIB
Pansel KPK Bantah Kebocoran Soal dan Calon Titipan
A
A
A
JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan publik terkait dengan kebocoran soal dan juga adanya calon ‘titipan’ yang dipertanyakan oleh sejumlah Anggota Komisi III DPR.
“Berkaitan dengan isu bocor sebagainya seharusnya tidak ada bocor. Karena kami bersembilan ini punya pakta integritas. Kami tidak pernah berhubungan dengan capim, baik langsung maupun menggunakan HP, tetapi isu itu sampai juga kepada kami. Sampai ditanyakan media,” jawab Ketua Pansel KPK, Yenti Garnasih Rapat Dengar Pendapat Umum dalam (RDPU) di Ruang Rapat Komisi III DPR, Jakarta, Senin (9/9/2019).
“Tapi insyaallah itu tidak terjadi. Kami tahu betul bagaimana kita harus bersikap, memegang integritas ini. Jadi insyaallah itu tidak akan terjadi,” tegasnya.
Yenti juga membantah bahwa pihaknya tidak pernah menerima calon-calon ‘titipan’. Jika hal itu ada, tidak pernah ada calon ‘titipan’ yang sampai ke pansel. Boleh saja ada pihak yang menitip calon pada Pansel, Pansel tidak akan hiraukan itu.
“Orang nitip boleh saja. Tetapi yang penting kami tidak hiraukan titipan itu. Kemudian kita sudah bekerja secara objektif dan tidak ada intervensi,” tegasnya.
Selain itu, Yenti juga menjawab soal hasil penelusuran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di mana 10 nama Capim dipastikan tidak terpapar radikalisme. Hal itu bisa dilihat dari visi misi dan program kerja mereka yang nampak jelas saat sesi wawancara. Bahkan, mereka sangat memahami persoalan yang dihadapi oleh KPK saat ini.
“Jadi dari awal sudah tahu bagaimana kompetensi dia, integritasnya, independensinya, pengalaman, motivasinya. Nampak sekali di sini,” terangnya.
Sebelumnya, sejumlah Anggota Komisi III DPR mempertanyakan soal kebocoran soal, adanya calon ‘titipan’ dan juga soal radikalisme capim KPK.
Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik mempertanyakan soal adanya isu kebocoran soal dalam seleksi Capim KPK dan penyedia vendor komputer pada saat tahapan pembuatan makalah di mana banyak keluhan dari capim karena terkendala dalam komputer.
“Mendengar tuduhan dan keluhan terkait vendor-vendor penyelenggara seleksi tersebut. Untuk itu, kami ingin mengetahui vendor-vendor mana saja yang dipakai pansel? Tidak perlu menyebut nama,” kata Erma dalam RDPU.
Kemudian, Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar John Kennedy Azis meminta penjelasan terkait dengan adanya isu bahwa ada pejabat dari kementerian/lembaga tertentu yang menitipkan calonnya kepada Pansel.
“Bahkan, ada titipan-titipan dari K/L yang memiliki kompetensi dari yang menitipkan itu. Kami mohon apakah betul ada titipan dan intervensi? Apa yang menjadi dasar pilihan oleh pansel dalam pemilihan itu?,” ucap John.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsy mempertanyakan pelibatan BNPT dalam seleksi Capim KPK ini. Apakah isu radikalisme dan keislaman dianggap lebih penting dari integritas calon.
“Ada yang spesifik ketika Pansel menyampaikan isu radikalisme ketika mengadakan seleksi. Sebenarnya apa urgensinya? Kenapa tidak begitu penting daripada integritas calon? Apa benar isu ini untuk ke-Islaman?,” ujar Aboe.
“Berkaitan dengan isu bocor sebagainya seharusnya tidak ada bocor. Karena kami bersembilan ini punya pakta integritas. Kami tidak pernah berhubungan dengan capim, baik langsung maupun menggunakan HP, tetapi isu itu sampai juga kepada kami. Sampai ditanyakan media,” jawab Ketua Pansel KPK, Yenti Garnasih Rapat Dengar Pendapat Umum dalam (RDPU) di Ruang Rapat Komisi III DPR, Jakarta, Senin (9/9/2019).
“Tapi insyaallah itu tidak terjadi. Kami tahu betul bagaimana kita harus bersikap, memegang integritas ini. Jadi insyaallah itu tidak akan terjadi,” tegasnya.
Yenti juga membantah bahwa pihaknya tidak pernah menerima calon-calon ‘titipan’. Jika hal itu ada, tidak pernah ada calon ‘titipan’ yang sampai ke pansel. Boleh saja ada pihak yang menitip calon pada Pansel, Pansel tidak akan hiraukan itu.
“Orang nitip boleh saja. Tetapi yang penting kami tidak hiraukan titipan itu. Kemudian kita sudah bekerja secara objektif dan tidak ada intervensi,” tegasnya.
Selain itu, Yenti juga menjawab soal hasil penelusuran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di mana 10 nama Capim dipastikan tidak terpapar radikalisme. Hal itu bisa dilihat dari visi misi dan program kerja mereka yang nampak jelas saat sesi wawancara. Bahkan, mereka sangat memahami persoalan yang dihadapi oleh KPK saat ini.
“Jadi dari awal sudah tahu bagaimana kompetensi dia, integritasnya, independensinya, pengalaman, motivasinya. Nampak sekali di sini,” terangnya.
Sebelumnya, sejumlah Anggota Komisi III DPR mempertanyakan soal kebocoran soal, adanya calon ‘titipan’ dan juga soal radikalisme capim KPK.
Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik mempertanyakan soal adanya isu kebocoran soal dalam seleksi Capim KPK dan penyedia vendor komputer pada saat tahapan pembuatan makalah di mana banyak keluhan dari capim karena terkendala dalam komputer.
“Mendengar tuduhan dan keluhan terkait vendor-vendor penyelenggara seleksi tersebut. Untuk itu, kami ingin mengetahui vendor-vendor mana saja yang dipakai pansel? Tidak perlu menyebut nama,” kata Erma dalam RDPU.
Kemudian, Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar John Kennedy Azis meminta penjelasan terkait dengan adanya isu bahwa ada pejabat dari kementerian/lembaga tertentu yang menitipkan calonnya kepada Pansel.
“Bahkan, ada titipan-titipan dari K/L yang memiliki kompetensi dari yang menitipkan itu. Kami mohon apakah betul ada titipan dan intervensi? Apa yang menjadi dasar pilihan oleh pansel dalam pemilihan itu?,” ucap John.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsy mempertanyakan pelibatan BNPT dalam seleksi Capim KPK ini. Apakah isu radikalisme dan keislaman dianggap lebih penting dari integritas calon.
“Ada yang spesifik ketika Pansel menyampaikan isu radikalisme ketika mengadakan seleksi. Sebenarnya apa urgensinya? Kenapa tidak begitu penting daripada integritas calon? Apa benar isu ini untuk ke-Islaman?,” ujar Aboe.
(pur)
