PDIP Berharap Situasi Politik Kondusif Sampai Pelantikan DPR dan Jokowi-Ma'ruf
Senin, 09 September 2019 - 10:56 WIB
PDIP Berharap Situasi Politik Kondusif Sampai Pelantikan DPR dan Jokowi-Ma'ruf
A
A
A
JAKARTA - Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto berharap situasi politik bisa berlangsung kondusif sejak pelantikan anggota DPR/MPR terpilih, sampai Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada 20 Oktober mendatang.
Untuk itu, Hasto menegaskan partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lancar.
"Menjelang pelantikan, PDI Perjuangan bersama Koalisi Indonesia Kerja akan terus bergotong-royong meningkatkan koordinasi. Mengingat sidang MPR yang akan melantik presiden harus didukung dengan suasana yang kondusif," ujar Hasto, di Jakarta, Senin (9/9/2019).
Kata Hasto, seluruh partai KIK telah menyiapkan diri menyiapkan komunikasi politik dengan partai politik lain dan juga seluruh anggota DPD RI. "Sehingga agenda politik yang diawali dengan pelantikan anggota DPR RI dan MPR, susunan komposisi di DPR dan MPR bisa dilakukan dengan baik," jelasnya.
Pernyataan Hasto ini tampaknya menjadi tanda-tanda mulusnya proses revisi UU MPR, DPR, DPD RI (MD3) yang baru saja disahkan pengajuannya di Rapat Paripurna pada minggu ini. Revisi itu akan mengubah jumlah kursi Pimpinan MPR RI dari 5 kursi menjadi 10 kursi. Perubahan itu akan membuat 9 fraksi yang akan duduk di DPR RI periode 2019-2020 akan mendapat jatah kursi Pimpinan MPR RI.
Untuk itu, Hasto menegaskan partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lancar.
"Menjelang pelantikan, PDI Perjuangan bersama Koalisi Indonesia Kerja akan terus bergotong-royong meningkatkan koordinasi. Mengingat sidang MPR yang akan melantik presiden harus didukung dengan suasana yang kondusif," ujar Hasto, di Jakarta, Senin (9/9/2019).
Kata Hasto, seluruh partai KIK telah menyiapkan diri menyiapkan komunikasi politik dengan partai politik lain dan juga seluruh anggota DPD RI. "Sehingga agenda politik yang diawali dengan pelantikan anggota DPR RI dan MPR, susunan komposisi di DPR dan MPR bisa dilakukan dengan baik," jelasnya.
Pernyataan Hasto ini tampaknya menjadi tanda-tanda mulusnya proses revisi UU MPR, DPR, DPD RI (MD3) yang baru saja disahkan pengajuannya di Rapat Paripurna pada minggu ini. Revisi itu akan mengubah jumlah kursi Pimpinan MPR RI dari 5 kursi menjadi 10 kursi. Perubahan itu akan membuat 9 fraksi yang akan duduk di DPR RI periode 2019-2020 akan mendapat jatah kursi Pimpinan MPR RI.
(kri)
