Dua Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Sudah Ingatkan Area Korupsi
Dua Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Sudah Ingatkan Area Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sedih, dengan tertangkap tangannya dua kepala daerah dalam waktu berdekatan yakni Bupati Muara, Enim Ahmad Yani dan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot.
Tjahjo mengatakan, selalu mengingatkan area rawan korupsi kepada para kepala daerah. "Imbauan, kami sudah menyampaikan area rawan korupsi mulai dari penganggaran, bermain proyek, jual beli jabatan," kata Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (4/9/2019).
"Itu Sudah diingatkan. Kami apresiasi KPK sudah turun di semua provinsi. Sampai di kabupaten/kota sudah hadir. Mau bilang apa lagi. Kami sedih. Bagaimana pun bagian dari Kemendagri," sambungnya.
Tjahjo menyakini, KPK melakukan tangkap tangan karena memiliki bukti yang cukup. Maka dari itu dia meminta, agar para kepala daerah yang terkena tangkap tangan kooperatif mengikuti proses hukum.
"Saya minta kepala daerah itu terbuka mulai dari pemeriksaan, penyidikan sampai persidangan nanti," ungkapnya.
Ditanyakan apakah sistem pencegahan korupsi belum maksimal menyebabkan kepala daerah terjerat kasus korupsi, dia membantahnya.
"Saya rasa sistemnya sudah maksimal. Korsupgah sudah jelaskan secara detail soal area rawan korupsi. Kembali kepada kepala daerah yang bersangkutan," tuturnya.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik mengatakan, dengan adanya OTT tersebut jangan sampai pelayanan publik terganggu. "Menugaskan wakilnya sebagai pelaksana tugas bupati," katanya.
Menurut Akmal, banyak hal yang menjadi faktor kepala daerah melakukan korupsi. Pihaknya pun selalu mengingatkan agar para kepala daerah menjauhi area rawan korupsi. "Kami sudah selalu sampaikan. Dan kami tidak bisa menjagai mereka dari waktu ke waktu," ujarnya.
Dia mengatakan Kemendagri akan menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi untuk mengopyimalkan fungsi pengawasan. Dia pun akan terus mednorong langkah-langkah pencegahan.
Kemendagri tentunya menjadikan ini sebagai bahan untuk instrospeksi diri lagi untuk lebih mengoptimalkan fungsi-fungsi pengawasan umum.
"Kita terus mendorong kepala daerah agar lebih akuntabel. Kemudian membangun sistem yang lebih bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya sehingga kita harap bisa menghindari partai-partai seperti itu," pungkasnya.
Tjahjo mengatakan, selalu mengingatkan area rawan korupsi kepada para kepala daerah. "Imbauan, kami sudah menyampaikan area rawan korupsi mulai dari penganggaran, bermain proyek, jual beli jabatan," kata Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (4/9/2019).
"Itu Sudah diingatkan. Kami apresiasi KPK sudah turun di semua provinsi. Sampai di kabupaten/kota sudah hadir. Mau bilang apa lagi. Kami sedih. Bagaimana pun bagian dari Kemendagri," sambungnya.
Tjahjo menyakini, KPK melakukan tangkap tangan karena memiliki bukti yang cukup. Maka dari itu dia meminta, agar para kepala daerah yang terkena tangkap tangan kooperatif mengikuti proses hukum.
"Saya minta kepala daerah itu terbuka mulai dari pemeriksaan, penyidikan sampai persidangan nanti," ungkapnya.
Ditanyakan apakah sistem pencegahan korupsi belum maksimal menyebabkan kepala daerah terjerat kasus korupsi, dia membantahnya.
"Saya rasa sistemnya sudah maksimal. Korsupgah sudah jelaskan secara detail soal area rawan korupsi. Kembali kepada kepala daerah yang bersangkutan," tuturnya.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik mengatakan, dengan adanya OTT tersebut jangan sampai pelayanan publik terganggu. "Menugaskan wakilnya sebagai pelaksana tugas bupati," katanya.
Menurut Akmal, banyak hal yang menjadi faktor kepala daerah melakukan korupsi. Pihaknya pun selalu mengingatkan agar para kepala daerah menjauhi area rawan korupsi. "Kami sudah selalu sampaikan. Dan kami tidak bisa menjagai mereka dari waktu ke waktu," ujarnya.
Dia mengatakan Kemendagri akan menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi untuk mengopyimalkan fungsi pengawasan. Dia pun akan terus mednorong langkah-langkah pencegahan.
Kemendagri tentunya menjadikan ini sebagai bahan untuk instrospeksi diri lagi untuk lebih mengoptimalkan fungsi-fungsi pengawasan umum.
"Kita terus mendorong kepala daerah agar lebih akuntabel. Kemudian membangun sistem yang lebih bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya sehingga kita harap bisa menghindari partai-partai seperti itu," pungkasnya.
(maf)
Explore More