Fadli Zon Minta Kaji Ulang Rencana Kenaikan Iuran BPJS
Kamis, 05 September 2019 - 14:35 WIB
Fadli Zon Minta Kaji Ulang Rencana Kenaikan Iuran BPJS
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kenaikan iuran Badan Penanggulangan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sangat memberatkan masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang tidak cukup baik seperti sekarang.
Karena itu, pemerintah diminta untuk mengkaji ulang kenaikan iuran tersebut. Apalagi, di sisi pelayanan masih banyak keluhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diterima pengguna layanan BPJS Kesehatan.
”Kenaikan BPJS menurut saya memberatkan masyarakat dalam situasi ekonomi sekarang. Saya kira harus ada cara lain,” tutur Fadli Zon ditemui di sela pembukaan Forum Parlemen Dunia untuk Tujuan Kemajuan Berkelanjutan atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development ke-3 bertema Memerangi Ketimpangan melalui Inklusi Sosial dan Keuangan di Bali, Rabu, 4 September 2019.
Menurut dia, layanan kesehatan merupakan hak yang harus diterima masyarakat. ”Kan masyarakat sudah bayar pajak, harusnya ada pelayanan kesehatan dan skema BPJS ini harus dievaluasi apa yang salah? Apakah kebijakannya, apakah dari direksi-direksinya, apakah dari sistemnya? Kenapa kok bisa salah begitu? Mungkin perlu cara lain karena anggaran kesehatan kita ini kan 5 persen dari APBN,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan usulan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS sedang dikaji di komisi terkait.
”Kita tunggu saja. Apakah kenaikan itu kita pandang dapat terjangkau masyarakat atau terlalu tinggi, nanti kita bahas. Intinya kami harap pemerintah juga mempertimbangkan posisi kemampuan masyarakat dalam membayar iuran BPJS,” tuturnya.
Karena itu, pemerintah diminta untuk mengkaji ulang kenaikan iuran tersebut. Apalagi, di sisi pelayanan masih banyak keluhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diterima pengguna layanan BPJS Kesehatan.
”Kenaikan BPJS menurut saya memberatkan masyarakat dalam situasi ekonomi sekarang. Saya kira harus ada cara lain,” tutur Fadli Zon ditemui di sela pembukaan Forum Parlemen Dunia untuk Tujuan Kemajuan Berkelanjutan atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development ke-3 bertema Memerangi Ketimpangan melalui Inklusi Sosial dan Keuangan di Bali, Rabu, 4 September 2019.
Menurut dia, layanan kesehatan merupakan hak yang harus diterima masyarakat. ”Kan masyarakat sudah bayar pajak, harusnya ada pelayanan kesehatan dan skema BPJS ini harus dievaluasi apa yang salah? Apakah kebijakannya, apakah dari direksi-direksinya, apakah dari sistemnya? Kenapa kok bisa salah begitu? Mungkin perlu cara lain karena anggaran kesehatan kita ini kan 5 persen dari APBN,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan usulan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS sedang dikaji di komisi terkait.
”Kita tunggu saja. Apakah kenaikan itu kita pandang dapat terjangkau masyarakat atau terlalu tinggi, nanti kita bahas. Intinya kami harap pemerintah juga mempertimbangkan posisi kemampuan masyarakat dalam membayar iuran BPJS,” tuturnya.
(dam)
