Ketua Komisi I Dukung Semua Langkah Pemerintah Soal Papua
Selasa, 03 September 2019 - 14:42 WIB
Ketua Komisi I Dukung Semua Langkah Pemerintah Soal Papua
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mendukung semua langkah pemerintah dalam penanganan konflik di Papua. Baik itu soal pembatasan warga negara asing (WNA) di Papua termasuk juga pembatasan akses informasi di Papua.
“Saya mendukung seluruh langkah yang diambil pemerintah, namun terlebih lagi nanti kami akan panggil Menteri Luar Negeri untuk bisa menjelaskan permasalahan ini,” ujar Kharis kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Menurut Kharis, karena persoalan ini cukup kompleks maka Komisi I akan menyelenggarakan rapat kerja (Raker) pada Kamis (5/9) mendatang dengan Panglima TNI, Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
“Sekalian karena kemarin di sana ada pemblokiran akses sosial media,” imbuhnya.
Karena itu, lanjut Politikus PKS itu, pihaknya akan menangakan secara detil soal langkah-langkah yang telah diambil pemerintah terkait Papua. Termasuk juga pembatasan akses internet di Papua.
Baru setelahnya Komisi I dapat menilai langkah-langkah yang telah diambil pemerintah. Karena selama ini, Komisi I baru mendengar informasi dari berbagai media saja.
“Kami kan enggak bisa menilai dari luar, kami sebagai mitra di Komisi I, Menkominfo akan kita minta keterangannya, baru setelah itu Komisi I akan melihat dan memberikan rekomendasi,” ucap Kharis.
“Saya mendukung seluruh langkah yang diambil pemerintah, namun terlebih lagi nanti kami akan panggil Menteri Luar Negeri untuk bisa menjelaskan permasalahan ini,” ujar Kharis kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Menurut Kharis, karena persoalan ini cukup kompleks maka Komisi I akan menyelenggarakan rapat kerja (Raker) pada Kamis (5/9) mendatang dengan Panglima TNI, Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
“Sekalian karena kemarin di sana ada pemblokiran akses sosial media,” imbuhnya.
Karena itu, lanjut Politikus PKS itu, pihaknya akan menangakan secara detil soal langkah-langkah yang telah diambil pemerintah terkait Papua. Termasuk juga pembatasan akses internet di Papua.
Baru setelahnya Komisi I dapat menilai langkah-langkah yang telah diambil pemerintah. Karena selama ini, Komisi I baru mendengar informasi dari berbagai media saja.
“Kami kan enggak bisa menilai dari luar, kami sebagai mitra di Komisi I, Menkominfo akan kita minta keterangannya, baru setelah itu Komisi I akan melihat dan memberikan rekomendasi,” ucap Kharis.
(kri)
