Politikus Golkar Sebut Agama dan Politik Tak Bisa Dipisah
Minggu, 01 September 2019 - 22:47 WIB
Politikus Golkar Sebut Agama dan Politik Tak Bisa Dipisah
A
A
A
JAKARTA - Polemik pengucapan sumpah dengan Alquran yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai dukungan kepada Airlangga Hartarto terus memunculkan tanggapan dari internal partai.
Fungsionaris DPP Partai Golkar, Syamsul Rizal mengatakan dukungan terhadap Airlangga Hartarto sebagai salah satu calon ketua umum Golkar pada musyawarah nasional (Munas) nanti, semestinya tidak mempolitisasi aqidah dengan menjadikan Kitab Suci Alquran sebagai alat politik kepentingan.
Dia menjelaskan, memang Islam tidak bisa dipisahkan dari politik demikian juga sebaliknya. Syamsul menambahkan, Islam merupakan agama yang universal yang membawa misi rahmatan lil alamin, serta konsep kepada umat manusia mengenai persoalan yang terkait dengan suatu sistem sperti konsep politik, perekonomian, penegakan hukum, dan sebagainya.
"Kemudian Dalam bidang politik misalnya, Islam mendudukannya sebagai sarana penjagaan urusan umat bukan seperti yang dipraktikkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Jabar yang disaksikan oleh Ketua Umum Golkar dan Korbid Wiltim DPP Golkar," urai Syamsul dalam keteranganya, Minggu (1/9/2019).
(Baca juga: Beredar Video Petinggi Golkar se-Jabar Disumpah Dukung Airlangga Hartarto)
Menurut Syamsuk, secara tegas bahwa perilaku Ketua DPD PG Jabar ini adalah sebuah bentuk praktik gerakan politik sekularisasi yang patut dilawan oleh semua Kader Golkar.
"Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik (political behavior) serta budaya politik (political culture), yang berorientasi pada nilai Islam, sikap dan perilaku, serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam," jelasnya.
Syamsul melanjutkan, Islam meletakkan politik sebagai satu cara penjagaan urusan umat (ri'ayah syu-un al-ummah). Islam dan politik, kata dia, tidak boleh dipisahkan, karena Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam.
"Begitu pula politik tanpa Islam, hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan, jabatan, bahan, dan duniawi saja, kosong dari aspek moral dan spiritual. Oleh kerana itu Ketua DPD PG Jabar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar harus tahu bahwa politik dalam Islam sangat penting bagi mengingatkan kemerdekaan dan kebebasan melaksanakan syariat," tuturnya.
Sebelumnya, video pengambilan sumpah dukungan para kader DPD Golkar se-Jawa Barat sedang viral. Dalam suatu ruangan acara, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, mengeja sumpah di hadapan para pengurus DPD kabupaten/kota yang mengulangi sumpah politik tersebut.
Fungsionaris DPP Partai Golkar, Syamsul Rizal mengatakan dukungan terhadap Airlangga Hartarto sebagai salah satu calon ketua umum Golkar pada musyawarah nasional (Munas) nanti, semestinya tidak mempolitisasi aqidah dengan menjadikan Kitab Suci Alquran sebagai alat politik kepentingan.
Dia menjelaskan, memang Islam tidak bisa dipisahkan dari politik demikian juga sebaliknya. Syamsul menambahkan, Islam merupakan agama yang universal yang membawa misi rahmatan lil alamin, serta konsep kepada umat manusia mengenai persoalan yang terkait dengan suatu sistem sperti konsep politik, perekonomian, penegakan hukum, dan sebagainya.
"Kemudian Dalam bidang politik misalnya, Islam mendudukannya sebagai sarana penjagaan urusan umat bukan seperti yang dipraktikkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Jabar yang disaksikan oleh Ketua Umum Golkar dan Korbid Wiltim DPP Golkar," urai Syamsul dalam keteranganya, Minggu (1/9/2019).
(Baca juga: Beredar Video Petinggi Golkar se-Jabar Disumpah Dukung Airlangga Hartarto)
Menurut Syamsuk, secara tegas bahwa perilaku Ketua DPD PG Jabar ini adalah sebuah bentuk praktik gerakan politik sekularisasi yang patut dilawan oleh semua Kader Golkar.
"Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik (political behavior) serta budaya politik (political culture), yang berorientasi pada nilai Islam, sikap dan perilaku, serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam," jelasnya.
Syamsul melanjutkan, Islam meletakkan politik sebagai satu cara penjagaan urusan umat (ri'ayah syu-un al-ummah). Islam dan politik, kata dia, tidak boleh dipisahkan, karena Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam.
"Begitu pula politik tanpa Islam, hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan, jabatan, bahan, dan duniawi saja, kosong dari aspek moral dan spiritual. Oleh kerana itu Ketua DPD PG Jabar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar harus tahu bahwa politik dalam Islam sangat penting bagi mengingatkan kemerdekaan dan kebebasan melaksanakan syariat," tuturnya.
Sebelumnya, video pengambilan sumpah dukungan para kader DPD Golkar se-Jawa Barat sedang viral. Dalam suatu ruangan acara, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, mengeja sumpah di hadapan para pengurus DPD kabupaten/kota yang mengulangi sumpah politik tersebut.
(maf)
