Menko Polhukam Minta Aparat Hindari Tindakan Represif di Papua
Jum'at, 30 Agustus 2019 - 17:03 WIB
Menko Polhukam Minta Aparat Hindari Tindakan Represif di Papua
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto memastikan aparat keamanan tidak melakukan tindakan represif menjaga aksi di Papua dan Papua Barat.
“Anggota TNI, polisi yang datang untuk apa? Bukan untuk represif, bukan untuk menembaki rakyat. Tapi menjaga rakyat jangan sampai demo anarkis. Kita sudah perintahkan, jangan represif, jangan pakai peluru tajam, pakai cara-cara persuasif, kompromis, ajak mereka untuk sadar,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Namun, ia memastikan jika terjadi pelanggaran harus diproses sesuai dengan hukum. “Tapi kalau dibacok, dipanah, diparang, dia punya keluarga, dia punya anak-anak, anggota keamanan kita yang meninggal itu punya tanggung jawab keluarga. Coba mari kita sadar, untuk apa? untuk apa kita bunuh-bunuhan karena kita tersinggung dan itu sudah diselesaikan dengan cara hukum,” tuturnya.
Dia pun meminta segera menghentikan aksi demo anarkis di Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, Wiranto meminta masyarakat Papua mendengar ajakand an imbauan para tokoh Papau agak mengedepankan perdamaian.
"Kembali tadi ajakan dari tokoh-tokoh Papua, ayo kita kembali tenang, ayo kita damai memikirkan masa depan tidak ada perusakan, tapi ada pembangunan. Pembangunan itu kan dari uang rakyat, dari pajak, dari hasil kerja masyarakat. Bangunnya susah, bakarnya cepat kalau sudah seperti ini siapa yang rugi? Rakyat,” tegas dia.
Apalagi, kata Wiranto, jika aksi tersebut menimbulkan kerusakan fasilitas umum. “Misalnya sekarang, Telkom dibakar, itu terputus lah 36 BTS. Saya dapat laporan dari Menteri Kominfo tadi malam. Akhirnya lumpuh kan? SMS lumpuh, Whatsapp lumpu, telepon lumpuh. Diisukan ini pemerintah yang motong, enggak, bukan. Kita tidak menghabiskan komunikasi seperti itu, tidak. Nah seperti ini yang harus kita waspadai,” tutupnya.
“Anggota TNI, polisi yang datang untuk apa? Bukan untuk represif, bukan untuk menembaki rakyat. Tapi menjaga rakyat jangan sampai demo anarkis. Kita sudah perintahkan, jangan represif, jangan pakai peluru tajam, pakai cara-cara persuasif, kompromis, ajak mereka untuk sadar,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Namun, ia memastikan jika terjadi pelanggaran harus diproses sesuai dengan hukum. “Tapi kalau dibacok, dipanah, diparang, dia punya keluarga, dia punya anak-anak, anggota keamanan kita yang meninggal itu punya tanggung jawab keluarga. Coba mari kita sadar, untuk apa? untuk apa kita bunuh-bunuhan karena kita tersinggung dan itu sudah diselesaikan dengan cara hukum,” tuturnya.
Dia pun meminta segera menghentikan aksi demo anarkis di Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, Wiranto meminta masyarakat Papua mendengar ajakand an imbauan para tokoh Papau agak mengedepankan perdamaian.
"Kembali tadi ajakan dari tokoh-tokoh Papua, ayo kita kembali tenang, ayo kita damai memikirkan masa depan tidak ada perusakan, tapi ada pembangunan. Pembangunan itu kan dari uang rakyat, dari pajak, dari hasil kerja masyarakat. Bangunnya susah, bakarnya cepat kalau sudah seperti ini siapa yang rugi? Rakyat,” tegas dia.
Apalagi, kata Wiranto, jika aksi tersebut menimbulkan kerusakan fasilitas umum. “Misalnya sekarang, Telkom dibakar, itu terputus lah 36 BTS. Saya dapat laporan dari Menteri Kominfo tadi malam. Akhirnya lumpuh kan? SMS lumpuh, Whatsapp lumpu, telepon lumpuh. Diisukan ini pemerintah yang motong, enggak, bukan. Kita tidak menghabiskan komunikasi seperti itu, tidak. Nah seperti ini yang harus kita waspadai,” tutupnya.
(kri)
