Istana: Presiden Ingin Utamakan Pendekatan Kemanusiaan di Papua
Jum'at, 30 Agustus 2019 - 14:22 WIB
Istana: Presiden Ingin Utamakan Pendekatan Kemanusiaan di Papua
A
A
A
JAKARTA - Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengarahkan agar untuk mengatasi persoalan di Papua dengan pendekatan kemanusiaan.
Jaleswari menganggap, pendekatan kemanusiaan itu penting dan terdepan. Namun bukan berarti pendekatan keamanan tidak diperlukan.
"Tapi itu hanya berlaku sebagai the last resort, upaya terakhir yang boleh dilakukan dengan standar operasional yang terukur dan akuntabel," ujar Jaleswari dalam keterangan persnya, Jumat (30/8/2019).
Dia menuturkan, persoalan Papua itu sangat kompleks yakni bukan hanya persoalan kesejahteraan saja, melainkan juga keamanan. Untuk itu, muncul pertanyaan apakah tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum dan berpotensi kekerasan atau penghilangan nyawa sesorang akan dibiarkan.
"Nanti kalau dibiarkan, negara akan dituduh melakukan pembiaran. Jadi semua itu harus diletakkan sesuai konteksnya dan diletakkan secara proporsional," jelasnya.
Bagi Presiden, lanjut Jaleswari, tindakan rasialis itu nyata-nyata harus ditolak, bukan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan saja, namun itu diatur dalam UU yang siapa pun pelanggarnya akan dihukum.
Karenanya itu, Presiden Jokowi menyerukan penegakan hukum yang tegas harus dilakukan. Menurut dia, dalam kasus di Surabaya sudah ada tersangkanya dan dikenai sanksi hukum yang tegas.
"Harusnya sikap kita semua sama melakukan penolakan terhadap semua bentuk diskriminasi, intoleransi, rasialisme, tanpa pandang bulu," tandasnya.
Dia menambahkan, sikap rasialis beberapa gelintir oknum jangan lantas digeneralisasi seakan itu adalah sikap sebuah komunitas suku atau etnis tertentu. "Insiden Malang dan Surabaya merupakan pembelajaran bagi kita semua, agar mengikis dan menghilangkan sikap rasialis dalam diri kita. Dan memandang manusia setara," tutup dia.
Jaleswari menganggap, pendekatan kemanusiaan itu penting dan terdepan. Namun bukan berarti pendekatan keamanan tidak diperlukan.
"Tapi itu hanya berlaku sebagai the last resort, upaya terakhir yang boleh dilakukan dengan standar operasional yang terukur dan akuntabel," ujar Jaleswari dalam keterangan persnya, Jumat (30/8/2019).
Dia menuturkan, persoalan Papua itu sangat kompleks yakni bukan hanya persoalan kesejahteraan saja, melainkan juga keamanan. Untuk itu, muncul pertanyaan apakah tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum dan berpotensi kekerasan atau penghilangan nyawa sesorang akan dibiarkan.
"Nanti kalau dibiarkan, negara akan dituduh melakukan pembiaran. Jadi semua itu harus diletakkan sesuai konteksnya dan diletakkan secara proporsional," jelasnya.
Bagi Presiden, lanjut Jaleswari, tindakan rasialis itu nyata-nyata harus ditolak, bukan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan saja, namun itu diatur dalam UU yang siapa pun pelanggarnya akan dihukum.
Karenanya itu, Presiden Jokowi menyerukan penegakan hukum yang tegas harus dilakukan. Menurut dia, dalam kasus di Surabaya sudah ada tersangkanya dan dikenai sanksi hukum yang tegas.
"Harusnya sikap kita semua sama melakukan penolakan terhadap semua bentuk diskriminasi, intoleransi, rasialisme, tanpa pandang bulu," tandasnya.
Dia menambahkan, sikap rasialis beberapa gelintir oknum jangan lantas digeneralisasi seakan itu adalah sikap sebuah komunitas suku atau etnis tertentu. "Insiden Malang dan Surabaya merupakan pembelajaran bagi kita semua, agar mengikis dan menghilangkan sikap rasialis dalam diri kita. Dan memandang manusia setara," tutup dia.
(kri)
