Kritik ke Pansel KPK yang Loloskan Capim Polri Dinilai Tak Tepat
Jum'at, 30 Agustus 2019 - 13:11 WIB
Kritik ke Pansel KPK yang Loloskan Capim Polri Dinilai Tak Tepat
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai, kritik yang dilontarkan Wadah Pegawai KPK atau WP KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Calon Pimpinan (Capim) KPK yang berasal dari unsur Polri dan Jaksa karena motif dukungan kepada calon tertentu.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai, kritik yang mereka lontarkan karena merasa khawatir calon dari Polri dan Jaksa akan lolos. Sehingga, WP dan Koalisi masyarakat sipil mengkritik cara kerja Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK.
"Jadi masih banyak yang didukung WP KPK, hanya memang harus diakui WP sangat tidak nyaman dengan capim yang berasal dari Kepolisian," kata Boyamin, di Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Boyamin menganggap, kritik yang disampaikan WP tak lepas dari perpecahan yang terjadi di internal KPK. Bahkan ia menyebut, konflik itu melibatkan 'Polisi Taliban dan Polisi India'.
Kata Boyamin, hingga kini friksi tersebut masih terjadi dalam tensi yang sama dengan sebelumnya. "Pasti sangat berkorelasi dengan seleksi. Karena WP sangat khawatir capim yang dihasilkan akan makin memperburuk keadaan," kata Boyamin.
Bila dilihat, hanya dua calon dari KPK yang lolos di 20 besar, kata Boyamin, patut diduga, WP KPK dan koalisi khawatir. "Kalau sekarang istilahnya khawatir calon tersisa akan tidak masuk 10 besar," ujarnya.
Namun kata dia, di luar internal KPK, ada sejumlah nama yang juga menjadi jagoan WP KPK dan koalisi sipil, seperti Supardi dan hakim Nawawi Pomalonga. "Supardi meskipun Jaksa tetap dapat dukungan WP karena pernah bertugas di KPK yang dinilai cukup baik dan kredibel," tuturnya.
Diketahui, dari 20 nama yang lolos hingga tahap tes profil asesmen, hanya dua calon dari internal KPK yang lolos yakni, Alexander Marwata dan Sujanarko. Namun, WP KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil disebut menjagokan capim dari internal KPK Sudjanarko dan akademisi yang juga pendiri Malang Corruption Watch Luthfi Jayadi Kurniawan.
Sejumlah nama dari internal KPK sebelumnya dinyatakan gugur yakni Basaria Pandjaitan, Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Mohammad Tsani Annafari, Pahala Nainggolan, dan La Ode M Syarif.
Selain itu, calon dari KPK yang gagal yakni, Kepala Biro SDM Chandra Sulistio Reksoprodjo, Tim Stranas Pencegahan Korupsi KPK Dedi Haryadi dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono.
Usai kegagalan sejumlah calon jagoan WP KPK, kritikan terhadap Pansel KPK mulai berembus kencang. Juru Bicara KPK Febri Diansyah bahkan pernah melontarkan pernyataan bahwa Jokowi harus berhati-hati dengan capim yang memiliki rekam jejak buruk.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai, kritik yang mereka lontarkan karena merasa khawatir calon dari Polri dan Jaksa akan lolos. Sehingga, WP dan Koalisi masyarakat sipil mengkritik cara kerja Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK.
"Jadi masih banyak yang didukung WP KPK, hanya memang harus diakui WP sangat tidak nyaman dengan capim yang berasal dari Kepolisian," kata Boyamin, di Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Boyamin menganggap, kritik yang disampaikan WP tak lepas dari perpecahan yang terjadi di internal KPK. Bahkan ia menyebut, konflik itu melibatkan 'Polisi Taliban dan Polisi India'.
Kata Boyamin, hingga kini friksi tersebut masih terjadi dalam tensi yang sama dengan sebelumnya. "Pasti sangat berkorelasi dengan seleksi. Karena WP sangat khawatir capim yang dihasilkan akan makin memperburuk keadaan," kata Boyamin.
Bila dilihat, hanya dua calon dari KPK yang lolos di 20 besar, kata Boyamin, patut diduga, WP KPK dan koalisi khawatir. "Kalau sekarang istilahnya khawatir calon tersisa akan tidak masuk 10 besar," ujarnya.
Namun kata dia, di luar internal KPK, ada sejumlah nama yang juga menjadi jagoan WP KPK dan koalisi sipil, seperti Supardi dan hakim Nawawi Pomalonga. "Supardi meskipun Jaksa tetap dapat dukungan WP karena pernah bertugas di KPK yang dinilai cukup baik dan kredibel," tuturnya.
Diketahui, dari 20 nama yang lolos hingga tahap tes profil asesmen, hanya dua calon dari internal KPK yang lolos yakni, Alexander Marwata dan Sujanarko. Namun, WP KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil disebut menjagokan capim dari internal KPK Sudjanarko dan akademisi yang juga pendiri Malang Corruption Watch Luthfi Jayadi Kurniawan.
Sejumlah nama dari internal KPK sebelumnya dinyatakan gugur yakni Basaria Pandjaitan, Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Mohammad Tsani Annafari, Pahala Nainggolan, dan La Ode M Syarif.
Selain itu, calon dari KPK yang gagal yakni, Kepala Biro SDM Chandra Sulistio Reksoprodjo, Tim Stranas Pencegahan Korupsi KPK Dedi Haryadi dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono.
Usai kegagalan sejumlah calon jagoan WP KPK, kritikan terhadap Pansel KPK mulai berembus kencang. Juru Bicara KPK Febri Diansyah bahkan pernah melontarkan pernyataan bahwa Jokowi harus berhati-hati dengan capim yang memiliki rekam jejak buruk.
(maf)
