Inilah Tiga Tahapan PUPR untuk Pemindahan Ibu Kota
Rabu, 28 Agustus 2019 - 17:34 WIB
Inilah Tiga Tahapan PUPR untuk Pemindahan Ibu Kota
A
A
A
JAKARTA - Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) sudah diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah kementerian ditunjuk untuk melakukan koordinasi.
Untuk tahap pembangunan, ada tiga kementerian yang mendapatkan tugas melakukan persiapan, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Bappenas bertugas untuk mengkaji hal-hal pokok terkait pemindahan, alasan pemindahan, hingga legal hukumnya. Sementara ATR/BPN bertugas untuk mengamankan lahan yang akan digunakan setelah nantinya ditentukan titik lokasinya. Dan Kementerian PUPR bertugas mulai dari membuat desain, membangun prasarana dasarnya dan lainnya.
”Nah kami membuat tiga tahapan. Pertama 2019 sampai 2020 ini kita mendesain juga tentang kawasannya setelah kawasannya ditunjuk RTBL-nya (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) kayak apa, rencana tata bangunan letak-letaknya, dimana (Gedung) DPR-nya, dimana istananya, dimana kementeriannya, dimana perumahannya, dimana komersial distriknya,” tutur Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.
Kedua, kata Basuki, yakni membangun prasarana dasarnya. Mulai dari jalan, drainase, hingga air bersih. ”Kita akan mulai dan sekarang sudah mulai. Mudah-mudahan pertengahan tahun depan akan kita bisa mulai groundbreaking-nya. Itu target kami,” paparnya.
Setelah itu, baru tahap ketiganya yakni pemindahan. ”Mudah-mudahan bisa dimulai tahun depan setelah tahap kedua itu yang perkantorannya, perumahannya sehingga nanti tahun 2023/24 kita sudah ada rencana pergerakan pemindahan ke sana dari kementerian-kementerian,” urainya.
Untuk tahap pembangunan, ada tiga kementerian yang mendapatkan tugas melakukan persiapan, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Bappenas bertugas untuk mengkaji hal-hal pokok terkait pemindahan, alasan pemindahan, hingga legal hukumnya. Sementara ATR/BPN bertugas untuk mengamankan lahan yang akan digunakan setelah nantinya ditentukan titik lokasinya. Dan Kementerian PUPR bertugas mulai dari membuat desain, membangun prasarana dasarnya dan lainnya.
”Nah kami membuat tiga tahapan. Pertama 2019 sampai 2020 ini kita mendesain juga tentang kawasannya setelah kawasannya ditunjuk RTBL-nya (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) kayak apa, rencana tata bangunan letak-letaknya, dimana (Gedung) DPR-nya, dimana istananya, dimana kementeriannya, dimana perumahannya, dimana komersial distriknya,” tutur Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.
Kedua, kata Basuki, yakni membangun prasarana dasarnya. Mulai dari jalan, drainase, hingga air bersih. ”Kita akan mulai dan sekarang sudah mulai. Mudah-mudahan pertengahan tahun depan akan kita bisa mulai groundbreaking-nya. Itu target kami,” paparnya.
Setelah itu, baru tahap ketiganya yakni pemindahan. ”Mudah-mudahan bisa dimulai tahun depan setelah tahap kedua itu yang perkantorannya, perumahannya sehingga nanti tahun 2023/24 kita sudah ada rencana pergerakan pemindahan ke sana dari kementerian-kementerian,” urainya.
(pur)
