Pemerintah Diminta Terbuka Soal Roadmap Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA - Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur harus disertakan dengan keterbukaan pemerintah menyampaikan roadmap serta anggaran yang dibutuhkan.

"Presiden menyampaikan anggaran pemindahan sebesar Rp466 triliun dan 19% menggunakan APBN. Seyogyanya, karena ada anggaran yang diambil dari APBN pemindahan ibu kota ini harus dibahas bersama DPR. Saya berharap pemerintah secara terbuka menyampaikan peta jalan serta berapa sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan," ucap anggota DPR dari Fraksi Golkar Ferdiansyah di Gedung DPR, (27/8/2019).

Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan dampak dari pemindahan ibu kota yang tidak hanya bagi sebuah kawasan, tapi juga berpengaruh pada masyarakat, baik positif maupun negatif.

"Bagaimana kesiapan masyarakat di sana, ini harus diperhatikan. Pemindahan ibu kota ini juga jangan sampai menghilangkan kearifan lokal baik budaya maupun identitas orang Kaliamantan sendiri," jelasnya.

Ferdi juga menyampaikan dampak lainnya dari pemindahan ibu kota, yaitu di bidang ekonomi dan politik serta kemanan dan ketahanan. "Pemindahan ibu kota ini akan berpengaruh terhadap provinsi lain. Misalnya, orang Aceh ke calon ibu kota menjadi lebih jauh tapi bagi orang Papua lebih dekat. Positifnya adalah pertumbuhan ekonominya, nah ini harus diperhatikan," jelasnya.

Dalam bidang politik, sambungnya, pemindahan ibu kota ini juga akan berdampak pada pemindahan lembaga negara serta partai politik. "Ibu kota baru akan membutuhkan lahan besar karena otomatis semua lembaga negara juga ikut pindah. Ini harus diperhatikan secara detail. dan jangan sampai pemindahan ini membawa dampak bagi lingkungan," tegasnya.