Hanura Yogyakarta Ajukan Mosi Tidak Percaya pada OSO
A
A
A
YOGYAKARTA - Dewan Pengurus Cabang Partai Hanura di Yogyakarta mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Pasalnya, sebagai partai yang cukup besar kini Hanura tidak mendapatkan kursi sama sekali baik di DPR maupun DPRD.
"Parameter sebuah partai untuk berhasil atau tidak adalah ketika 4 persen itu bisa ke Senayan (DPR), dan faktanya yang terjadi adalah itu gagal. Kegagalan ini secara kepartaian bukan tanggung jawab kami sebagai Ketua DPC, tapu justru tanggung jawab Ketua Umum," ujar Ketua DPC Kota Yogyakarta, Gunawan ketika dihubungi, Selasa (27/8/2019).
Menurutnya, selama pemilu OSO sendiri tidak pernah menyambangi Yogyakarta sehingga tidak ada langkah-langkah strategis atau penguatan internal partai untuk bisa mendulang suara. Oleh karena itu, banyak daerah yang gugur dari cabang maupun tingkat DPD di Kota Yogyakarta.
"Ini yang menjadi dasar bagi saya selaku Ketua DPC bersama teman-teman melakukan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan OSO," katanya.
Ketua DPC Gunung Kidul, Sarwoputro mengaku prihatin dengan perolehan suara Partai Hanura di Pemilu 2019 ini. Sebagai orang yang cukup lama berada di Hanura, ia mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan OSO tidak ada gerakan untuk memperbesar suara partai.
"Kelihatannya Pak OSO hanya ABS, asal bapak senang, bapak mendapat laporan dari ketua DPD sedangkan DPD sendiri tidak pernah koordinasi dengan DPC sehingga jeblok hasilnya seperti sekarang ini. Logistik tidak jelas, arahan tidak jelas yang akhirnya kami sepakat mengeluarkan mosi tidak percaya kepada ketua umum," tegas Sarwo.
Dia berharap agar OSO bisa segera diganti. Menurutnya, jika OSO tidak ingin mengundurkan diri seperti yang tercantum dalam fakta integritas Partai Hanura maka DPC lah yang akan memecatnya.
"Kami ingin agar ketua umumnya diganti karena jelas dia tidak bisa kerja. Kami dari yang sebelumnya ada kursi sekarang menjadi tidak ada, dulu ada perwakilan dewan dari Hanura di DPRD tapi sekarang tidak ada sama sekali," kata Sarwo.
Ada lima DPC yang akan mengajukan mosi tidak percaya kepada Oso dari Provinsi Yogyakarta yakni DPC Kota Yogyakarta, DPC Gunung Kidul, DPC Kulonprogo, DPC Bantul dan DPC Sleman.
Sebelumnya, sebanyak 13 DPC Partai Hanura di Jawa Tengah menyatakan sikap mendesak percepatan digelarnya musyawarah nasional (Munas). Mereka menuding Ketua Umum, Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai penyebab kegagalan Hanura.
"Penurunannya sangat signifikan, dari 5,26 persen pada 2014, sekarang 1,54 persen. Kami mendesak agar Munas dipercepat, akhir tahun ini atau awal tahun 2020," kata Perwakilan 13 DPC Jateng, Abdullah Abdulqadir Assegaf di Solo, Senin (19/8/2019).
"Parameter sebuah partai untuk berhasil atau tidak adalah ketika 4 persen itu bisa ke Senayan (DPR), dan faktanya yang terjadi adalah itu gagal. Kegagalan ini secara kepartaian bukan tanggung jawab kami sebagai Ketua DPC, tapu justru tanggung jawab Ketua Umum," ujar Ketua DPC Kota Yogyakarta, Gunawan ketika dihubungi, Selasa (27/8/2019).
Menurutnya, selama pemilu OSO sendiri tidak pernah menyambangi Yogyakarta sehingga tidak ada langkah-langkah strategis atau penguatan internal partai untuk bisa mendulang suara. Oleh karena itu, banyak daerah yang gugur dari cabang maupun tingkat DPD di Kota Yogyakarta.
"Ini yang menjadi dasar bagi saya selaku Ketua DPC bersama teman-teman melakukan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan OSO," katanya.
Ketua DPC Gunung Kidul, Sarwoputro mengaku prihatin dengan perolehan suara Partai Hanura di Pemilu 2019 ini. Sebagai orang yang cukup lama berada di Hanura, ia mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan OSO tidak ada gerakan untuk memperbesar suara partai.
"Kelihatannya Pak OSO hanya ABS, asal bapak senang, bapak mendapat laporan dari ketua DPD sedangkan DPD sendiri tidak pernah koordinasi dengan DPC sehingga jeblok hasilnya seperti sekarang ini. Logistik tidak jelas, arahan tidak jelas yang akhirnya kami sepakat mengeluarkan mosi tidak percaya kepada ketua umum," tegas Sarwo.
Dia berharap agar OSO bisa segera diganti. Menurutnya, jika OSO tidak ingin mengundurkan diri seperti yang tercantum dalam fakta integritas Partai Hanura maka DPC lah yang akan memecatnya.
"Kami ingin agar ketua umumnya diganti karena jelas dia tidak bisa kerja. Kami dari yang sebelumnya ada kursi sekarang menjadi tidak ada, dulu ada perwakilan dewan dari Hanura di DPRD tapi sekarang tidak ada sama sekali," kata Sarwo.
Ada lima DPC yang akan mengajukan mosi tidak percaya kepada Oso dari Provinsi Yogyakarta yakni DPC Kota Yogyakarta, DPC Gunung Kidul, DPC Kulonprogo, DPC Bantul dan DPC Sleman.
Sebelumnya, sebanyak 13 DPC Partai Hanura di Jawa Tengah menyatakan sikap mendesak percepatan digelarnya musyawarah nasional (Munas). Mereka menuding Ketua Umum, Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai penyebab kegagalan Hanura.
"Penurunannya sangat signifikan, dari 5,26 persen pada 2014, sekarang 1,54 persen. Kami mendesak agar Munas dipercepat, akhir tahun ini atau awal tahun 2020," kata Perwakilan 13 DPC Jateng, Abdullah Abdulqadir Assegaf di Solo, Senin (19/8/2019).
(kri)