Pernyataan Soal Referendum Papua Bahaya bagi Keutuhan Bangsa
Pernyataan Soal Referendum Papua Bahaya bagi Keutuhan Bangsa
A
A
A
JAKARTA - Tokoh nasional diminta untuk tidak melontarkan pernyataan yang bernada provokasi pada masyarakat Papua. Salah satunya dengan menghembuskan isu referendum, yang dapat berbahaya bagi keutuhan bangsa.
Pendapat ini diungkapkan oleh mantan anggota DPR periode 2004-2009 yang juga Ketua Umum Forum Nasional 27 Juli 1996, Fachrudin, dalam diskusi seputar persoalan Papua di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).
"Persoalan Papua saat ini harus diredam bersama-sama tapi tidak mustahil bisa bergejolak. Agar tidak terjadi hal itu, yang terpenting, kita minta tokoh elite memprovokasi masyarakat Papua lewat pernyataan yang menyinggung referendum," kata Fachrudin.
Fachrudin yang juga pemerhati masalah Papua ini mengatakan, pernyataan soal gerakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau gerakan pembebasan Papua Barat yang telah mengagendakan agar referendum disidangkan di Majelis Umum pada Desember tahun ini, sangat disayangkan.
(Baca juga: Jokowi Harus Punya Strategi Besar Soal Papua)
Kata dia, isu referendum tersebut juga sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa. Fachrudin menilai, pernyataan referendum tersebut berpotensi memecah belah bangsa. Karena itu dia meminta agar masyarakat Papua tidak ikut terpancing pernyataan tersebut.
"Kita juga mendesak pemerintah untuk menindak tegas tokoh nasional yang menyampaikan pernyataan-pernyataan bernada provokasi," tegasnya.
Selain kondisi gejolak Papua sudah mereda, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI periode 2004-2009 tersebut meyakini, masyarakat Papua tidak menginginkan adanya referendum.
Sebab pada Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat, yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia, sudah dinyatakan bahwa Papua bagian dari Indonesia.
"Suara tersebut bulat dan merupakan pendapat masyarakat Papua sendiri. Pada referendum tersebut juga PBB sudah mengakui Papua bagian integral dari NKRI," terangnya.
Wakil Ketua Forum Nasional Yulianto Windirahardjo menambahkan, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Salah satunya dengan melakukan pemekaran di sejumlah wilayah di Papua.
"Sewaktu saya di DPR-RI sudah ada 30 wilayah Papua yang mengalami pemekaran. Jadi pemerintah sudah berusaha tingkatkan pembangunan melalui pebentukan otonomi daerah," terangnya.
Sebelumnya, Amien Rais meminta agar pemerintah tidak menyepelekan hal itu. "Jangan diremehkan sama sekali. Ini pesan saya," kata Amien di selah acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 PAN di Pluit, Jumat (23/8/2019) lalu.
Pendapat ini diungkapkan oleh mantan anggota DPR periode 2004-2009 yang juga Ketua Umum Forum Nasional 27 Juli 1996, Fachrudin, dalam diskusi seputar persoalan Papua di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).
"Persoalan Papua saat ini harus diredam bersama-sama tapi tidak mustahil bisa bergejolak. Agar tidak terjadi hal itu, yang terpenting, kita minta tokoh elite memprovokasi masyarakat Papua lewat pernyataan yang menyinggung referendum," kata Fachrudin.
Fachrudin yang juga pemerhati masalah Papua ini mengatakan, pernyataan soal gerakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau gerakan pembebasan Papua Barat yang telah mengagendakan agar referendum disidangkan di Majelis Umum pada Desember tahun ini, sangat disayangkan.
(Baca juga: Jokowi Harus Punya Strategi Besar Soal Papua)
Kata dia, isu referendum tersebut juga sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa. Fachrudin menilai, pernyataan referendum tersebut berpotensi memecah belah bangsa. Karena itu dia meminta agar masyarakat Papua tidak ikut terpancing pernyataan tersebut.
"Kita juga mendesak pemerintah untuk menindak tegas tokoh nasional yang menyampaikan pernyataan-pernyataan bernada provokasi," tegasnya.
Selain kondisi gejolak Papua sudah mereda, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI periode 2004-2009 tersebut meyakini, masyarakat Papua tidak menginginkan adanya referendum.
Sebab pada Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat, yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia, sudah dinyatakan bahwa Papua bagian dari Indonesia.
"Suara tersebut bulat dan merupakan pendapat masyarakat Papua sendiri. Pada referendum tersebut juga PBB sudah mengakui Papua bagian integral dari NKRI," terangnya.
Wakil Ketua Forum Nasional Yulianto Windirahardjo menambahkan, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Salah satunya dengan melakukan pemekaran di sejumlah wilayah di Papua.
"Sewaktu saya di DPR-RI sudah ada 30 wilayah Papua yang mengalami pemekaran. Jadi pemerintah sudah berusaha tingkatkan pembangunan melalui pebentukan otonomi daerah," terangnya.
Sebelumnya, Amien Rais meminta agar pemerintah tidak menyepelekan hal itu. "Jangan diremehkan sama sekali. Ini pesan saya," kata Amien di selah acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 PAN di Pluit, Jumat (23/8/2019) lalu.
(maf)
Explore More