Kondisi Jakarta Kian Berat, Jokowi: Itu Bukan Kesalahan Pemprov DKI
Senin, 26 Agustus 2019 - 15:10 WIB
Kondisi Jakarta Kian Berat, Jokowi: Itu Bukan Kesalahan Pemprov DKI
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan mengapa ibu kota negara harus segera dipindah karena beban Pulau Jawa dan DKI Jakarta semakin berat.
“Dalam hal kepadatan penduduk. Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani. Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, tapi karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Jakarta,” tutur Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019).
Selain itu juga alasan kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa semakin meningkat. “Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” ungkapnya. (Baca juga: Ibu Kota Dipindah ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara )
Dia mengatakan, Pulau Jawa semakin berat. Hal ini mengingat jumlah penduduk di Pulau Jawa lebih dari separuh dari total penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk sudah 150 juta jiwa atau 54% dari total penduduk Indonesia. 58% PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa,” paparnya.
Lalu beban serupa juga dialami oleh Provinsi DKI Jakarta. Saat ini DKI Jakarta pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Termasuk sebagai daerah dengan bandara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.
“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulka lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” tuturnya.
“Dalam hal kepadatan penduduk. Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani. Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, tapi karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Jakarta,” tutur Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019).
Selain itu juga alasan kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa semakin meningkat. “Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” ungkapnya. (Baca juga: Ibu Kota Dipindah ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara )
Dia mengatakan, Pulau Jawa semakin berat. Hal ini mengingat jumlah penduduk di Pulau Jawa lebih dari separuh dari total penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk sudah 150 juta jiwa atau 54% dari total penduduk Indonesia. 58% PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa,” paparnya.
Lalu beban serupa juga dialami oleh Provinsi DKI Jakarta. Saat ini DKI Jakarta pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Termasuk sebagai daerah dengan bandara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.
“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulka lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” tuturnya.
(dam)
