DPR Desak Usut Penyebab Terbakarnya KM Santika Nusantara
Minggu, 25 Agustus 2019 - 14:52 WIB
DPR Desak Usut Penyebab Terbakarnya KM Santika Nusantara
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mendorong evaluasi mendalam atas terbakarnya KM Santika Nusantara di perairan Pulau Masalembu, Jawa Timur, pada Kamis 22 Agustus 2019.
"Mendesak agar dilakukan evaluasi yang mendalam terhadap dugaan berulangnya kejadian yang mirip kecelakaan dua tahun sebelumnya pada KM Mutiara Sentosa I di tahun 2017 sehingga kejadian ini tidak berulang kembali," ucap Fary dalam keterangan tertulis, Minggu (25/8/2019). (Baca juga: Angkut 111 Orang, KM Santika Nusantara Terbakar di Masalembu )
Dia juga meminta Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) dan kepolisian untuk menyelidiki dan menemukan penyebab kecelakaan dan menyampaikan hasilnya kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan.
Politikus Partai Gerindra ini juga menyayangkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan angkutan laut, khususnya terhadap pemeriksaan barang khusus dan barang berbahaya serta masih adanya data manifest penumpang yang simpang siur.
"Untuk itu selain peningkatan pengawasan diperlukan pula peningkatan pelayanan dengan penerapan Xray scanning bagi kendaraan serta pemberlakuan sistem pembelian dan aplikasi tiket secara online dan menggunakan sistem check in dan boarding seperti telah dilakukan di penerbangan dan kereta api," katanya.
"Mendesak agar dilakukan evaluasi yang mendalam terhadap dugaan berulangnya kejadian yang mirip kecelakaan dua tahun sebelumnya pada KM Mutiara Sentosa I di tahun 2017 sehingga kejadian ini tidak berulang kembali," ucap Fary dalam keterangan tertulis, Minggu (25/8/2019). (Baca juga: Angkut 111 Orang, KM Santika Nusantara Terbakar di Masalembu )
Dia juga meminta Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) dan kepolisian untuk menyelidiki dan menemukan penyebab kecelakaan dan menyampaikan hasilnya kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan.
Politikus Partai Gerindra ini juga menyayangkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan angkutan laut, khususnya terhadap pemeriksaan barang khusus dan barang berbahaya serta masih adanya data manifest penumpang yang simpang siur.
"Untuk itu selain peningkatan pengawasan diperlukan pula peningkatan pelayanan dengan penerapan Xray scanning bagi kendaraan serta pemberlakuan sistem pembelian dan aplikasi tiket secara online dan menggunakan sistem check in dan boarding seperti telah dilakukan di penerbangan dan kereta api," katanya.
(dam)
