Waspadai Radikalisme, Kepala BNPT Ajak BUMN Jangan Lengah Kelola SDM
Kamis, 22 Agustus 2019 - 17:23 WIB
Waspadai Radikalisme, Kepala BNPT Ajak BUMN Jangan Lengah Kelola SDM
A
A
A
JAKARTA - Maju dan berkembangnya suatu perusahaan sangat bergantung pengelolaan sumber daya manusia (SDM). di lingkungan perusahaan.
Kesalahan dari pengelolaan manajemen SDM bisa berpengaruh buruk dalam suatu perusahaan, dalam hal ini menyusupnya paham-paham radikal pada para pegawai dari suatu perusahaan, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius saat memberikan pemahaman mengenai resonansi kebangsaan dan bahaya radikalisme, di hadapan pejabat direksi, eksekutif dan pejabat daerah PT Bank Syariah Mandiri dalam acara Mandiri Syariah Culture Summit 2019 di Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri, Jakarta, Kamis 21 Agustus 2019.
Menurut Suhardi, perusahaan terutama BUMN saat ini cenderung lengah dalam mengelola SDM yang mereka miliki. Akibatnya, tidak sedikit pegawai BUMN yang terpapar paham radikal.
Suhardi menegaskan para pejabat dan eksekutif berkewajiban untuk menyebarkan pengetahuan paham radikalisme sehingga manajemen di daerah bisa terlindungi dari penyebaran paham radikal dan ikut serta dalam upaya menangkal penyebarannya.
“Nanti harus menjadi agent of change. Para pimpinan bertanggung jawab menyampaikan, menularkan informasi yang telah disampaikan, dan paling penting bagaimana tahapan-tahapan dalam masuknya paham itu bisa di identifikasi oleh pegawai,” kata mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini.
Dengan bisa mengidentifikasi itu, lanjut Suhardi, para pegawai diharapkan bisa memberikan langkah-langkah pencegahan dengan memberikan pencerahan. Nantinya isu dan paham seperti itu bisa dieliminasi, direduksi dan dihilangkan.
Suhardi mengaku memberikan materi yang berbeda-beda di setiap BUMN. Disesuaikan dengan kepentingan perusahaan atau BUMN tersebut. Namun, ada spektrum-spektrum disesuaikan dengan masing-masing audiens.
Dia berharap ke depan masing-masing BUMN bisa meningkatkan kewaspadaannya sehingga bisa terlindungi dan terus berkiprah demi bangsa.
Selain di BUMN, Kepala BNPT juga aktif memberikan wawasan kebangsaan dan bahaya radikalisme di lingkup Kementerian dan Lembaga Negara.
Seperti pada Selasa 20 Agustus 2019, Suhardi juga tampil menjadi pembicara pada seminar bertajuk Nationalism and Radicalism in The Borderless Era di Jakarta yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di Gedung Kemenkeu, Lapangan Banteng.
Pada acara itu, Suhardi mengajak generasi muda, terutama yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami peta radikalisme di Indonesia.
“Generasi milenial dengan tingkat idealisme yang tinggi mudah dipengaruhi karena masih punya cita-cita tinggi. Tetapi, mereka juga harus melihat jati dirinya. Oleh sebab itu, kami berikan guidance tentang situasi di sekitar kita, terutama di era teknologi ini, agar mereka dapat membangun negara ini dengan baik,” tutur Suhardi.
Kepala BNPT juga menjelaskan, pengelolaan kekayaan negara di Indonesia menjadi tanggung jawab pegawai DJKN Kemenkeu sehingga mereka perlu wawasan tentang radikalisme dan terorisme di Indonesia.
Kesalahan dari pengelolaan manajemen SDM bisa berpengaruh buruk dalam suatu perusahaan, dalam hal ini menyusupnya paham-paham radikal pada para pegawai dari suatu perusahaan, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius saat memberikan pemahaman mengenai resonansi kebangsaan dan bahaya radikalisme, di hadapan pejabat direksi, eksekutif dan pejabat daerah PT Bank Syariah Mandiri dalam acara Mandiri Syariah Culture Summit 2019 di Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri, Jakarta, Kamis 21 Agustus 2019.
Menurut Suhardi, perusahaan terutama BUMN saat ini cenderung lengah dalam mengelola SDM yang mereka miliki. Akibatnya, tidak sedikit pegawai BUMN yang terpapar paham radikal.
Suhardi menegaskan para pejabat dan eksekutif berkewajiban untuk menyebarkan pengetahuan paham radikalisme sehingga manajemen di daerah bisa terlindungi dari penyebaran paham radikal dan ikut serta dalam upaya menangkal penyebarannya.
“Nanti harus menjadi agent of change. Para pimpinan bertanggung jawab menyampaikan, menularkan informasi yang telah disampaikan, dan paling penting bagaimana tahapan-tahapan dalam masuknya paham itu bisa di identifikasi oleh pegawai,” kata mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini.
Dengan bisa mengidentifikasi itu, lanjut Suhardi, para pegawai diharapkan bisa memberikan langkah-langkah pencegahan dengan memberikan pencerahan. Nantinya isu dan paham seperti itu bisa dieliminasi, direduksi dan dihilangkan.
Suhardi mengaku memberikan materi yang berbeda-beda di setiap BUMN. Disesuaikan dengan kepentingan perusahaan atau BUMN tersebut. Namun, ada spektrum-spektrum disesuaikan dengan masing-masing audiens.
Dia berharap ke depan masing-masing BUMN bisa meningkatkan kewaspadaannya sehingga bisa terlindungi dan terus berkiprah demi bangsa.
Selain di BUMN, Kepala BNPT juga aktif memberikan wawasan kebangsaan dan bahaya radikalisme di lingkup Kementerian dan Lembaga Negara.
Seperti pada Selasa 20 Agustus 2019, Suhardi juga tampil menjadi pembicara pada seminar bertajuk Nationalism and Radicalism in The Borderless Era di Jakarta yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di Gedung Kemenkeu, Lapangan Banteng.
Pada acara itu, Suhardi mengajak generasi muda, terutama yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami peta radikalisme di Indonesia.
“Generasi milenial dengan tingkat idealisme yang tinggi mudah dipengaruhi karena masih punya cita-cita tinggi. Tetapi, mereka juga harus melihat jati dirinya. Oleh sebab itu, kami berikan guidance tentang situasi di sekitar kita, terutama di era teknologi ini, agar mereka dapat membangun negara ini dengan baik,” tutur Suhardi.
Kepala BNPT juga menjelaskan, pengelolaan kekayaan negara di Indonesia menjadi tanggung jawab pegawai DJKN Kemenkeu sehingga mereka perlu wawasan tentang radikalisme dan terorisme di Indonesia.
(dam)
