Gagal Pimpin Hanura, OSO Dinilai Kehilangan Legitimasi sebagai Ketum
Senin, 19 Agustus 2019 - 18:01 WIB
Gagal Pimpin Hanura, OSO Dinilai Kehilangan Legitimasi sebagai Ketum
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang dinilai tidak hanya gagal meningkatkan perolehan kursi Partai Hanura di legislatif, tapi juga gagal mempertahankan keberadaan Partai Hanura di DPR RI. Bahkan, lelaki yang akrab disapa OSO itu juga gagal memberikan kontribusi positif terhadap kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.
"Tidaklah berlebihan kalau banyak orang menyimpulkan bahwa Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO justru malah menggerus modal suara yang dimiliki koalisi pendukung Jokowi, yang menyebabkan kemenangan Paslon Jokowi-Ma’ruf Amin tidak sesuai target dan hanya terpaut sedikit saja dari Prabowo-Sandi," ujar Erik Satrya Wardhana, Anggota DPR-RI Periode 2009-2014 dari Partai Hanura kepada wartawan, Senin (19/8/2019).
Pada Pileg 2014 di bawah kepemimpinan Wiranto, Partai Hanura mendapatkan suara 5,3%. Perolehan 5,3% itulah yang dijadikan modal bagi Partai Hanura untuk mendukung Jokowi maju kembali sebagai capres pada Pemilu 2019 berpasangan dengan Ma’ruf Amin.
Faktanya pada Pemilu 2019 di bawah kepemimpinan OSO, Partai Hanura hanya bisa memperoleh 1,5% suara. Artinya ada sekitar 3,8% suara pemilih Hanura yang beralih ke parpol lain, termasuk ke parpol pendukung Prabowo-Sandi yang hampir bisa dipastikan pada pilpres tidak memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
"Jadi Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO sama sekali tidak berkontribusi positif, malah sudah berkontribusi negatif terhadap kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Kalau sudah begitu setidaknya secara moral OSO dan seluruh jajaran kepengurusan Partai Hanura tidak lah lagi memiliki hak untuk meminta apresiasi dalam bentuk apapun kepada Jokowi-Ma’ruf Amin," tutur Erik.
"Malahan kalau mereka masih punya sedikit saja rasa tanggung jawab seharusnya secara sukarela menyatakan mundur dari kepemimpinan Partai Hanura sekaligus mundur dari Koalisi Indonesia Kerja. Bukan malah ribut-ribut mengajukan puluhan nama untuk kandidat menteri sambil melemparkan kesalahan kepada orang lain," tambahnya.
Terlebih lagi, Erik mengatakan, ternyata terdapat bukti otentik bahwa sebelum dipilih sebagai Ketua Umum Partai Hanura, OSO menandatangani Pakta Integritas di hadapan saksi-saksi, yakni Jenderal (Purn) Subagyo HS dan Jenderal (Purn) Chaeruddin Ismail.Jika dicermati kalimat-kalimat di dalam Pakta Integritas tersebut maka ketika KPU sudah resmi menetapkan perolehan suara dan kursi Partai Hanura pada Pileg 2019, yang hasilnya bukan sekadar tidak meningkat tapi malah anjlok dan menyebabkan Partai Hanura tidak bisa menempatkan kadernya di DPR RI, maka dengan serta merta pada saat itu juga OSO menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura.
"Jadi sejatinya, OSO selain sudah kehilangan legitimasi moral, sekaligus juga sudah tidak lagi memiliki legitimasi hukum sebagai Ketua Umum Partai Hanura," kata Erik.
"Tidaklah berlebihan kalau banyak orang menyimpulkan bahwa Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO justru malah menggerus modal suara yang dimiliki koalisi pendukung Jokowi, yang menyebabkan kemenangan Paslon Jokowi-Ma’ruf Amin tidak sesuai target dan hanya terpaut sedikit saja dari Prabowo-Sandi," ujar Erik Satrya Wardhana, Anggota DPR-RI Periode 2009-2014 dari Partai Hanura kepada wartawan, Senin (19/8/2019).
Pada Pileg 2014 di bawah kepemimpinan Wiranto, Partai Hanura mendapatkan suara 5,3%. Perolehan 5,3% itulah yang dijadikan modal bagi Partai Hanura untuk mendukung Jokowi maju kembali sebagai capres pada Pemilu 2019 berpasangan dengan Ma’ruf Amin.
Faktanya pada Pemilu 2019 di bawah kepemimpinan OSO, Partai Hanura hanya bisa memperoleh 1,5% suara. Artinya ada sekitar 3,8% suara pemilih Hanura yang beralih ke parpol lain, termasuk ke parpol pendukung Prabowo-Sandi yang hampir bisa dipastikan pada pilpres tidak memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
"Jadi Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO sama sekali tidak berkontribusi positif, malah sudah berkontribusi negatif terhadap kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Kalau sudah begitu setidaknya secara moral OSO dan seluruh jajaran kepengurusan Partai Hanura tidak lah lagi memiliki hak untuk meminta apresiasi dalam bentuk apapun kepada Jokowi-Ma’ruf Amin," tutur Erik.
"Malahan kalau mereka masih punya sedikit saja rasa tanggung jawab seharusnya secara sukarela menyatakan mundur dari kepemimpinan Partai Hanura sekaligus mundur dari Koalisi Indonesia Kerja. Bukan malah ribut-ribut mengajukan puluhan nama untuk kandidat menteri sambil melemparkan kesalahan kepada orang lain," tambahnya.
Terlebih lagi, Erik mengatakan, ternyata terdapat bukti otentik bahwa sebelum dipilih sebagai Ketua Umum Partai Hanura, OSO menandatangani Pakta Integritas di hadapan saksi-saksi, yakni Jenderal (Purn) Subagyo HS dan Jenderal (Purn) Chaeruddin Ismail.Jika dicermati kalimat-kalimat di dalam Pakta Integritas tersebut maka ketika KPU sudah resmi menetapkan perolehan suara dan kursi Partai Hanura pada Pileg 2019, yang hasilnya bukan sekadar tidak meningkat tapi malah anjlok dan menyebabkan Partai Hanura tidak bisa menempatkan kadernya di DPR RI, maka dengan serta merta pada saat itu juga OSO menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura.
"Jadi sejatinya, OSO selain sudah kehilangan legitimasi moral, sekaligus juga sudah tidak lagi memiliki legitimasi hukum sebagai Ketua Umum Partai Hanura," kata Erik.
(kri)
