Penjelasan PDIP tentang Peluang Risma untuk Jadi Menteri

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, resmi melantik Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan.

Dari jabatan baru Risma ini, muncul kabar bahwa ini langkah awal menempatkan Risma dalam kursi menteri, mengingat masa jabatan Risma sebagai Wali Kota Surabaya juga bakal berakhir pada 2020 mendatang.

Merespons informasi ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, jabatan menteri menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan berkomunikasi dengan Megawati.

"Kami percayakan kepada Ibu Mega. Tugas parpol usai kongres kelima adalah melakukan landasan ideologis. Jadi tugas-tugas setiap kementerian mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP Jakarta, Senin (19/8/2019).

(Baca juga: Digosipin Jadi Menteri, Risma: Aku Tak Pernah Minta Jabatan Itu)

Mengenai kemungkinan menarik Risma untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2024 mendatang, Hasto mengatakan, saat ini Risma telah ditunjuk sebagai Ketua DPP yang memiliki tugas untuk mewujudkan Indonesia yang berkepribadian.

"Pilkada DKI kan masih 2024. Kan masih sangat lama, Karena pilkada hanya ada di tahun 2020, kemudian 2024. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Pilkada kita sudah komit," jelas Hasto.

Ditanya mengenai kapasitas Risma, Hasto mengungkapkan, masalah penilaian itu datangnya dari masyarakat. "Parpol mendengarkan suara rakyat, dan parpol kemudian mencalonkan setelah kami atur," ungkapnya.

"Kami lakukan survei dan kami lakukan pemetaan terhadap kualifikasi pada parpol. Tapi penilaian masyarakat kan (Risma) bagus di Surabaya. Ibu Mega juga menilai Ibu Risma bagus di Surabaya. Maka beliau diangkat di DPP Bidang Kebudayaan," pungkasnya.