Prabowo: Gerindra Ingin Kembali ke UUD 1945 yang Asli
Sabtu, 17 Agustus 2019 - 15:37 WIB
Prabowo: Gerindra Ingin Kembali ke UUD 1945 yang Asli
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto angkat suara terkait dengan rekomendasi amandemen UUD 1945. Menurutnya, Gerindra sudah sejak lama ingin agar UUD 45 dikembalikan ke teks aslinya. Namun, presiden dan wakil presiden tetap dipilih lewat pemilu.
“Gerindra sudah jelas, perjuangan kita kembali UUD 45 yang asli jadi amandemen GBHN bagi kita tidak masalah, kita ingin lebih dari itu kembali ke UUD 45 yang asli,” ujar Prabowo seusai upacara Kemerdekaan RI ke-74 di Kantor DPP Gerindra di Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).
Menurut Prabowo, kalau ada kekurangan dalam UUD 45 bisa dilakukan adendum atau perbaikan. Yang jelas, Gerindra memang menginginkan agar batang tubuh UUD 45 dikembalikan ke teks aslinya.
“Batang tubuhnya bagi kita ingin kembali (ke teks asli),” tegasnya.
Soal pemilihan presiden dan wakil presiden, Prabowo menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin pemilihan presiden dikembalikan ke MPR karena itu sudah menjadi konsensus dan keputusan mayoritas. Tetapi, UUD 45 bukan berarti tidak boleh diperbaiki.
“Tapi, di negara maju dan kuat serta di mana-mana, batang tubuh (dasar negara) jangan ditinggalkan,” tegasnya.
“Gerindra sudah jelas, perjuangan kita kembali UUD 45 yang asli jadi amandemen GBHN bagi kita tidak masalah, kita ingin lebih dari itu kembali ke UUD 45 yang asli,” ujar Prabowo seusai upacara Kemerdekaan RI ke-74 di Kantor DPP Gerindra di Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).
Menurut Prabowo, kalau ada kekurangan dalam UUD 45 bisa dilakukan adendum atau perbaikan. Yang jelas, Gerindra memang menginginkan agar batang tubuh UUD 45 dikembalikan ke teks aslinya.
“Batang tubuhnya bagi kita ingin kembali (ke teks asli),” tegasnya.
Soal pemilihan presiden dan wakil presiden, Prabowo menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin pemilihan presiden dikembalikan ke MPR karena itu sudah menjadi konsensus dan keputusan mayoritas. Tetapi, UUD 45 bukan berarti tidak boleh diperbaiki.
“Tapi, di negara maju dan kuat serta di mana-mana, batang tubuh (dasar negara) jangan ditinggalkan,” tegasnya.
(kri)
