Gerindra Nilai Wajar Demokrat Putuskan Dukung Pemerintah

Rabu, 14 Agustus 2019 - 16:11 WIB
Gerindra Nilai Wajar...
Gerindra Nilai Wajar Demokrat Putuskan Dukung Pemerintah
A A A
JAKARTA - Partai Gerindra menilai hal yang wajar dalam demokrasi jika Partai Demokrat memutuskan untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf). Pihaknya menghargai karena setiap parpol punya pandangan politik masing-masing, mendukung atau tidak mendukung sama-sama memiliki peran strategis.

“Ya kalau menurut saya setiap parpol pasti akan punya pandangan politiknya masing-masing. Baik yang akan ikut bersama pemerintah atau yang berada di luar pemerintahan. Itu adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Tentu time table tergantung dari parpol masing-masing dan kita menghargai dimanapun posisi itu,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Menurut Fadli, apakah parpol itu di luar pemerintahan ataupun di dalam pemerintahan, keduanya sama-sama memiliki posisi yang strategis dan perhitungan politik yang matang. Parpol pasti memutuskan berdasarkan keinginan konstituen dan arah parpol sendiri.

“Dua-duanya itu mempunyai posisi yang strategis ya itung-itungan politik tergantung juga konsituen dan saya kira tergantung arah dari parpol tersebut. Jadi saya kira hal yang wajar dalam berdemokrasi,” ucap Fadli.

Terkait sikap Gerindra, menurutnya, seluruh kader Gerindra sudah sepakat bahwa keputusan itu diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto sebagai Ketum dan juga Ketua Dewan Pembina Gerindra. Soal masuk ke pemerintah atau tetap di luar, hal itu akan disampaikan pada waktunya nanti.

“Kalau Gerindra sebgaimana disampaikan ini kita serahkan semuanya ke pak Prabowo, kita sudah berikan mandat kepada beliau untuk menentukan sikap Gerindra berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu akan disampaikan pada waktunya,” ujar Wakil Ketua DPR itu.

Yang terpenting, dia menambahkan, apapun keputusannya harus dijalankan secara efektif demi bangsa dan negara. “Kalau kita dalam pemerintahan harus efektif bekerja dalam rangka membangun kepentingan bangsa yang lebih besar tapi di luar pemerintahan merupaka suatu opsi untuk melakukan check and balance,” tandasnya.
(pur)
Berita Terkait
Jokowi dan Maruf Amin...
Jokowi dan Ma'ruf Amin Hadiri Apel Kader Partai Gerindra
Reshuffle Kabinet, Partai...
Reshuffle Kabinet, Partai Demokrat: Kami Tidak Akan Mencampurinya
Partai Demokrat Minta...
Partai Demokrat Minta Penanganan Wabah Corona Tidak Politis
Isu Reshuffle Kabinet,...
Isu Reshuffle Kabinet, Ini Arahan AHY dan Sikap Partai Demokrat
AHY: Ada Upaya Pengambilalihan...
AHY: Ada Upaya Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat
Demokrat Minta Pemerintah...
Demokrat Minta Pemerintah Jalankan Kebijakan Pro Growth, Pro Poor, Pro Job
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved