Terus Dekati Pemerintah, Demokrat Enggan Paksa Jokowi

Senin, 12 Agustus 2019 - 16:04 WIB
Terus Dekati Pemerintah,...
Terus Dekati Pemerintah, Demokrat Enggan Paksa Jokowi
A A A
JAKARTA - Partai Demokrat terus mendekati dan berkomunikasi intens dengan parpol pendukung pemerintah dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Demokrat mengaku enggan memaksa Jokowi untuk menerima Demokrat masuk barisan pemerintah.

“Komunikasi saat ini terus kita bangun antara Demokrat dengan semua pihak, baik di 01, dengan Pak Jokowi. Kita membangun komunikasi yang baik saat ini. Tetapi kita tidak ingin menekan, memaksa atau apapun karena kita tahu betul posisi kita kemarin berada di posisi berseberangan,” ujar Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada SINDOnews di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Namun demikian, Ferdinand menegaskan bahwa Demokrat memiliki semangat yang sama dengan Jokowi dalam membangun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Demokrat sangat ingin berkontribusi dalam memudahkan kerja sama politik dan tentunya memperkuat pemerintah.

“Sehingga, kita optimis kita akan bisa memberikan kontribusi aktif kepada negara ini melalui pemerintahan ke depan,” klaimnya.

Ferdinand menegaskan, Demokrat tetap menghormati Jokowi dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk memilah orang-orang yang masuk ke koalisi maupun kabinet. Demokrat jug percaya dan yakin bahwa Jokowi mampu menyusun dan merumuskan siapa saja yang akan diajak masuk ke dalam pemerintahannya nanti.

“Kita yakin beliau pengalaman 5 tahun kemarin dan beliau pasti mampu kita percaya. Demokrat percaya Pak Jokowi mampu menyusun kabinetnya dengan baik sesuai dengan tuntutan ke depan sesuai semangat kebangsaan dan semangat kegotongroyongan,” ucap Ferdinand.

Yang jelas, Ferdinand menambahkan, Ketua Umum (Ketum) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Kogasma Demokrat sekaligus putera sulung Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Hinca Panjaitan terus berkomunikasi dengan parpol pendukung pemerintah dan juga Jokowi.

“Untuk ini adalah politik tinggi maka dilakukan langsung oleh Pak SBY dan Mas AHY. Juga oleh Sekjen sesuai perintah Ketum Pak SBY,” tandasnya.
(kri)
Berita Terkait
Reshuffle Kabinet, Partai...
Reshuffle Kabinet, Partai Demokrat: Kami Tidak Akan Mencampurinya
Partai Demokrat Minta...
Partai Demokrat Minta Penanganan Wabah Corona Tidak Politis
Isu Reshuffle Kabinet,...
Isu Reshuffle Kabinet, Ini Arahan AHY dan Sikap Partai Demokrat
Jokowi dan Maruf Amin...
Jokowi dan Ma'ruf Amin Hadiri Apel Kader Partai Gerindra
Survei: 67,8% Publik...
Survei: 67,8% Publik Puas terhadap Kinerja Jokowi-Maruf
Pemerintah Diimbau Antisipasi...
Pemerintah Diimbau Antisipasi Gimik Politik Terkait Dana Stimulus UMKM
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved