Nasir Djamil: Memang Puasa Itu Berat, Biar PKS Saja yang Lakukan
Kamis, 08 Agustus 2019 - 17:51 WIB
Nasir Djamil: Memang Puasa Itu Berat, Biar PKS Saja yang Lakukan
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil mengakui bahwa oposisi merupakan posisi yang berat. Namun, PKS diyakininya bakal memilih oposisi walaupun sendirian.
"Ada opini yang menginginkan agar partai-partai yang mengusung Prabowo dan Sandiaga itu berada di luar pemerintahan, tetapi memang puasa itu berat biar PKS saja yang lakukan," ujar Nasir Djamil dalam diskusi Bertajuk 'Periode Kedua Jokowi, Masihkah Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan?' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Nasir pun meyakini ada kekhawatiran dari partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jika partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bergabung dengan pemerintah. Sebab, jatah kursi menteri untuk partai KIK diyakini bakal berkurang.
"Cuma bahasanya dihaluskan supaya sehat demokrasi, supaya ada checks and balances, kemudian supaya hidup demokrasi dan semua di Parlemen tidak dimonopoli oleh pemerintah, oleh partai-partai pemerintah, itu bahasa-bahasa ya itu bahasa-bahasa yang berkumandang di media sosial di media cetak dan media-media lainnya," jelas Anggota Komisi III DPR RI ini.
Sekadar diketahui, salah satu partai pendukung Prabowo-Sandi yang santer dikabarkan bakal bergabung dengan pemerintah adalah Partai Gerindra.
Adapun isu bergabungnya Partai Gerindra itu muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT), Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu 13 Juli lalu.
Isu tersebut semakin santer setelah Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati Soekarnoputri Rabu 24 Juli lalu di Rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
"Ada opini yang menginginkan agar partai-partai yang mengusung Prabowo dan Sandiaga itu berada di luar pemerintahan, tetapi memang puasa itu berat biar PKS saja yang lakukan," ujar Nasir Djamil dalam diskusi Bertajuk 'Periode Kedua Jokowi, Masihkah Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan?' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Nasir pun meyakini ada kekhawatiran dari partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jika partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bergabung dengan pemerintah. Sebab, jatah kursi menteri untuk partai KIK diyakini bakal berkurang.
"Cuma bahasanya dihaluskan supaya sehat demokrasi, supaya ada checks and balances, kemudian supaya hidup demokrasi dan semua di Parlemen tidak dimonopoli oleh pemerintah, oleh partai-partai pemerintah, itu bahasa-bahasa ya itu bahasa-bahasa yang berkumandang di media sosial di media cetak dan media-media lainnya," jelas Anggota Komisi III DPR RI ini.
Sekadar diketahui, salah satu partai pendukung Prabowo-Sandi yang santer dikabarkan bakal bergabung dengan pemerintah adalah Partai Gerindra.
Adapun isu bergabungnya Partai Gerindra itu muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT), Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu 13 Juli lalu.
Isu tersebut semakin santer setelah Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati Soekarnoputri Rabu 24 Juli lalu di Rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
(kri)
