Gagal Jadi CPNS, Dokter Gigi Romi Menangis di Hadapan Mendagri

JAKARTA - Dokter gigi, Romi Syofpa Ismael mengadu ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengenai pembatalan dirinya menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

Sambil menangis, perempuan berhijab ini mengungkapkan kesedihannya atas pembatalan yang dilakukan panitia seleksi daerah (panselda).

Dia mengungkapkan semua prosedur sudah dilaluinya termasuk melakukan tes kesehatan saat pemberkasan.

“Sudaha ada keterangan ahli okupasi bahwa saya layak bekerja. Pemberkasan sudah lengkap tapi tidak dikirim panselda ke Badan Kepegawaian Nasional karena tidak sehat jasmani. Di situ Ami (panggilan dirinya) merasa sedih, Bapak. Itu harapan Ami dan keluarga. Saat diumumkan lulus ami sangat senang. Tapi pengabdian ami tidak ada apresiasi,” kata Romi sambil menangis kepada Mendagri, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa 31/7/2019.

Dia meminta agar ada keadilan baginya yang telah menjalani segala proses seleksi CPNS. “Ami minta keadilan. Kami mohon Pak. Saya lulus Pak. Kenapa berkas tidak dikirim. Kami mohon perpanjangan tangan bapak membantu kami,” ujarnya. (Baca juga: Dokter Gigi Difabel Dibatalkan Jadi CPNS, Ini Penjelasan BKN )

Menanggapi penuturan Romi, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan telah bertemu gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar).

Menurut dia, gubernur Sumbar telah berjanji akan menuntaskan hal ini. “Pak dan wagub janji memproses dan membantu dan akan memanggil bupati Solok. Nanti Pak Dirjen Otda minta gubernur melakukan pendekatan ke bupati Solok untuk segera memproses. Dan minta juga agar bupati Solok agar hadir ke Ombudsman untuk menjelaskan,” tuturnya.

Dia meminta Romi tidak putus semangat dan menganggap bagian dari perjunagan. Menurut dia, tidak ada alasan bagi daerah menolak Romi yang telah lolos seleksi. Apalagi di Solok Selatan masih kekurangan tenaga medis.

"Secara fisik dan keilmuan itu lulus semuanya itu. Tidak alasan daerah yang memerlukan tenaga medis, menolak dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," katanya.