IDI Sesalkan Indonesia Belum Masuk Target Medical Traveller
Senin, 22 Juli 2019 - 18:23 WIB
IDI Sesalkan Indonesia Belum Masuk Target Medical Traveller
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyesalkan Indonesia belum masuk dalam negara target medical traveller. Padahal, banyak negara di Asia seperti Thailand, Singapura dan Malaysia sudah menjadi negara tujuan orang yang ingin berobat, termasuk para tokoh, pejabat dan selebritas Indonesia.
Ketua Purna PB IDI Oetama Marsis memaparkan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) yang diusulkan pihaknya ini akan mengharmonisasi UU tentang Praktik Kedokteran dan UU Kesehatan. Serta, menyeimbangkan antara UU Sistem Kesehatan Nasional dan tantangan revolusi industri 4.0.
Layanan kesehatan Indonesia membutuhkan banyak riset dan pengembangan para dokternya. Itu sangat dibutuhkan di tengah ledakan Iptekdok (Ilmu Pengetahuan dan teknologi kedokteran) serta medical tourism.
“Sayangnya, Indonesia belum dianggap sebagai target medical traveller,” kata Marsis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).
Marsis memberikan beberapa contoh negara yang berhasil menjadi tujuan para medical traveller. Di antaranya, Amerika Serikat (AS), Singapura, Thailand, India, Malaysia, Polandia dan Mexico. Karena, medical tourism merupakan peluang besar untuk mengembangkan ekonomi di negara-negara tujuan. “Keuntungan yang diperoleh Singapura dari medical tourism di 2016 mencapai USD 1,5 miliar, dengan kenaikan yang 13,6% setiap tahunnya,” ujarnya.
Untuk mencapai itu, kata dia, dokter-dokter Indonesia membutuhkan pengetahuan, kompetensi, skill, pendidikan, bahasa dan dokter-dokter baru. Termasuk bedah robotik, bayi tabung, bedah syaraf, dental dan kedokteran estetik dan mata.
”Daya saing kompetensi kesehatan Indonesia adalah bedah robotik, bayi tabung. Yang terjadi saat ini, Indonesia tidak memiliki nomor dalam bedah robotik di dunia. Indonesia hanya memiliki 1 alat bedah robotik dan itu hanya transmisi 3.0 sementara di China sudah 5.0,” katanya.
Ketua Purna PB IDI Oetama Marsis memaparkan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) yang diusulkan pihaknya ini akan mengharmonisasi UU tentang Praktik Kedokteran dan UU Kesehatan. Serta, menyeimbangkan antara UU Sistem Kesehatan Nasional dan tantangan revolusi industri 4.0.
Layanan kesehatan Indonesia membutuhkan banyak riset dan pengembangan para dokternya. Itu sangat dibutuhkan di tengah ledakan Iptekdok (Ilmu Pengetahuan dan teknologi kedokteran) serta medical tourism.
“Sayangnya, Indonesia belum dianggap sebagai target medical traveller,” kata Marsis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).
Marsis memberikan beberapa contoh negara yang berhasil menjadi tujuan para medical traveller. Di antaranya, Amerika Serikat (AS), Singapura, Thailand, India, Malaysia, Polandia dan Mexico. Karena, medical tourism merupakan peluang besar untuk mengembangkan ekonomi di negara-negara tujuan. “Keuntungan yang diperoleh Singapura dari medical tourism di 2016 mencapai USD 1,5 miliar, dengan kenaikan yang 13,6% setiap tahunnya,” ujarnya.
Untuk mencapai itu, kata dia, dokter-dokter Indonesia membutuhkan pengetahuan, kompetensi, skill, pendidikan, bahasa dan dokter-dokter baru. Termasuk bedah robotik, bayi tabung, bedah syaraf, dental dan kedokteran estetik dan mata.
”Daya saing kompetensi kesehatan Indonesia adalah bedah robotik, bayi tabung. Yang terjadi saat ini, Indonesia tidak memiliki nomor dalam bedah robotik di dunia. Indonesia hanya memiliki 1 alat bedah robotik dan itu hanya transmisi 3.0 sementara di China sudah 5.0,” katanya.
(cip)
