Soal Kursi Ketua MPR, Golkar Tak Mau Politik Dagang Sapi

JAKARTA - Sebagai partai politik (parpol) pemenang pemilu kedua setelah PDIP, Partai Golkar merasa paling berhak atas posisi kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Politikus Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, perebutan kursi di MPR ataupun alat kelengkapan dewan lainnya harus ditata dengan baik di antara parpol koalisi sesuai dengan porsinya berdasarkan hasil Pemilu 2019.

Mengenai keinginan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga menginginkan kursi ketua MPR, politikus asal Surabaya ini mengatakan PKB bisa saja menduduki pos kursi lainnya di legislatif, tapi bukan kursi ketua MPR. "Kalau bicara koalisi ya otomatis (kursi Ketua MPR) Golkar. Di situ nanti PKB dalam posisi yang lain, boleh-boleh saja," katanya, Rabu (17/7/2019).

Disinggung mengenai kemungkinan adanya pembicaraan di antara pimpinan parpol koalisi dengan Presiden Jokowi terkait dan kursi Ketua MPR diambil parpol lain di internal koalisi, Ridwan Hisjam mengatakan perebutan kursi di kabinet dengan di legislatif adalah dua hal yang berbeda sehingga tidak bisa dicampuradukkan.

"Beda rumah itu, jadi bukan di legislatif Golkar nggak dapat, terus nanti di eksekutif dikasih banyak, itu namanya politik dagang sapi. Golkar enggak mau dagang sapi," katanya.

Bahkan, Partai Golkar sudah menyiapkan sejumlah kandidat. Di antaranya Bambang Soesatyo (Bamsoet), Azis Syamsuddin, Zainuddin Amali, Muhidin, dan dirinya sendiri.

"Itu disampaikan dalam rapat Dewan Pakar Partai Golkar pada Juni lalu. Itu di Golkar dilihat dari senioritas. Saya termasuk yang senior di Senayan ini karena sudah sejak 1997 zaman Orde Baru sebagai anggota MPR Utusan Daerah Jawa Timur dari Golkar," ujarnya.