BNPT Siap Berkoordinasi Pulangkan Mantan Anggota ISIS
Rabu, 10 Juli 2019 - 12:42 WIB
BNPT Siap Berkoordinasi Pulangkan Mantan Anggota ISIS
A
A
A
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) siap memimpin tim bila ditugaskan memulangkan keluarga mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dari Suriah.
Namun sejauh ini belum ada keputusan dari pemerintah terkait pemulangan keluarga simpatisan ISIS tersebut.
“Keputusan belum ada, tapi kita sudah mulai melihat dan menginventarisasi berbagai hal terkait masalah itu. Sebagai leading sector penanggulangan terorisme di Indonesia, kami akan memberikan saran terkait hal ini,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius dalam diskusi bertema Para Pengejar Mimpi ISIS: Layakkah Mereka Kembali, di Jakarta, Selasa 9 Juli 2019.
Pastinya, lanjut Suhardi, bila sudah ada keputusan pemulangan, BNPT akan membentu satuan tugas (Satgas) yang di dalamnya juga ada dari Kementerian Luar Negeri, Polri, BIN, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
“Lihat saja siapa yang berangkat, tapi yang memimpin, kami usulkan BNPT, di mana kami sudah ada Satgas FTF (Foreign Terrorism Fighter)," ujar Suhardi.
Melalui satgas ini, kata dia, BNPT akan mengkoordinasi kementerian dan lembaga terkait, baik di Suriah maupun di Indonesia. Dengan demikian apabila nanti ada keputusan terkait pemulangan itu, BNPT bisa menghitung risikonya.
“Bukan sekadar memulangkan orang, tetapi juga terkait ideologi mereka yang sudah keras dan bagaimana mereduksi itu, bagaimana treatment-nya. Itu harus kita pikirkan dengan baik,” tutur Suhardi.
Untuk masalah pemahaman agama, Suhardi menegaskan akan melibatkan dan meminta pendapat para ulama, antara lain dari NU, Muhammadiyah, atau ormas Islam lainnya yang bisa berkontribusi.
Terpenting, kata dia, pihaknya bisa mengidentifikasi kelompok mana dan seberapa jauh mereka terpapar ideologi radikal. Dari situ, BNPT akan bisa mengambil tindakan yang tepat.
“Bagaimana kita memberikan obat, kalau kita tidak tahu mendiagonasa penyakitkan. Mudah-udahan kita bisa membuat konsep yang pas sebelum Presiden membuat keputusan politik,” tuturnya.Suhardi memastikan, sejauh ini BNPT belum bisa mengklasifikasikan mereka. Rencananya Satgas FTF BNPT akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait masalah ini.
“Yang pasti penanganan masalah ini jangan sampai menimbulkan polemik, apalagi banyak kerawanan yang harus kita pertimbangkan,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.
Pun terkait proses pengadilan yang dijalani para simpatisan ISIS itu, Suhardi menjelaskan pihaknya lebih suka mereka diadili di Suriah.
“Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau diproses di sini pasti bermasalah juga, tapi mereka tetap harus bertanggung jawab, terutama dari segi hukum,” ujarnya.
Namun sejauh ini belum ada keputusan dari pemerintah terkait pemulangan keluarga simpatisan ISIS tersebut.
“Keputusan belum ada, tapi kita sudah mulai melihat dan menginventarisasi berbagai hal terkait masalah itu. Sebagai leading sector penanggulangan terorisme di Indonesia, kami akan memberikan saran terkait hal ini,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius dalam diskusi bertema Para Pengejar Mimpi ISIS: Layakkah Mereka Kembali, di Jakarta, Selasa 9 Juli 2019.
Pastinya, lanjut Suhardi, bila sudah ada keputusan pemulangan, BNPT akan membentu satuan tugas (Satgas) yang di dalamnya juga ada dari Kementerian Luar Negeri, Polri, BIN, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
“Lihat saja siapa yang berangkat, tapi yang memimpin, kami usulkan BNPT, di mana kami sudah ada Satgas FTF (Foreign Terrorism Fighter)," ujar Suhardi.
Melalui satgas ini, kata dia, BNPT akan mengkoordinasi kementerian dan lembaga terkait, baik di Suriah maupun di Indonesia. Dengan demikian apabila nanti ada keputusan terkait pemulangan itu, BNPT bisa menghitung risikonya.
“Bukan sekadar memulangkan orang, tetapi juga terkait ideologi mereka yang sudah keras dan bagaimana mereduksi itu, bagaimana treatment-nya. Itu harus kita pikirkan dengan baik,” tutur Suhardi.
Untuk masalah pemahaman agama, Suhardi menegaskan akan melibatkan dan meminta pendapat para ulama, antara lain dari NU, Muhammadiyah, atau ormas Islam lainnya yang bisa berkontribusi.
Terpenting, kata dia, pihaknya bisa mengidentifikasi kelompok mana dan seberapa jauh mereka terpapar ideologi radikal. Dari situ, BNPT akan bisa mengambil tindakan yang tepat.
“Bagaimana kita memberikan obat, kalau kita tidak tahu mendiagonasa penyakitkan. Mudah-udahan kita bisa membuat konsep yang pas sebelum Presiden membuat keputusan politik,” tuturnya.Suhardi memastikan, sejauh ini BNPT belum bisa mengklasifikasikan mereka. Rencananya Satgas FTF BNPT akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait masalah ini.
“Yang pasti penanganan masalah ini jangan sampai menimbulkan polemik, apalagi banyak kerawanan yang harus kita pertimbangkan,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.
Pun terkait proses pengadilan yang dijalani para simpatisan ISIS itu, Suhardi menjelaskan pihaknya lebih suka mereka diadili di Suriah.
“Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau diproses di sini pasti bermasalah juga, tapi mereka tetap harus bertanggung jawab, terutama dari segi hukum,” ujarnya.
(dam)
