BNPT Ajak Pegawai Kementerian PUPR Waspadai Aksi Terorisme

Rabu, 10 Juli 2019 - 14:15 WIB
BNPT Ajak Pegawai Kementerian PUPR Waspadai Aksi Terorisme
BNPT Ajak Pegawai Kementerian PUPR Waspadai Aksi Terorisme
A A A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dinilai memiliki peran penting dalam membangun sarana dan prasarana infrastruktur di Indonesia ini.

Aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme bukan tidak mungkin bisa masuk dari dalam lingkungan Kementerian PUPR yang dapat membahayakan pembangunan bangsa ini.

Untuk itu para pejabat di lingkungan kementerian tersebut harus memiliki kewaspadaan tinggi agar dapat mencegah masuknya paham radikal terorisme sekaligus untuk mencegah timbulnya aksi terorisme di proyek infrastruktur.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius saat memberikan pembekalan kepada pejabat dan pegawai Kementerian PUPR mengenai bahaya terorisme, di Jakarta, Selasa 9 Juli 2019.

“Kementerian PUPR mempunyai kewaspadaan yang tinggi terhadap paham-paham (radikalisme negatif-red) yang mungkin menyusupi. Hal ini dikarenakan Kementerian PUPR juga ditugaskan oleh negara untuk membuat suatu kontruksi-konstruksi dan mengelola keuangan negara yang cukup besar,” kata Suhadi.

Menurut mantan Kabareskrim Polri ini, jika ada pegawai di lingkungan Kementeria PUPR yang terpapar paham radikalsime negatif maka akan membahayakan secara nasional.

“Oleh sebab itu pemahaman ini kami berikan kembali supaya mereka dapat sadar bahwa merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak mudah. Itu sebenanrya bisa diawali dari lingkungan kerja dari unit yang kecil sampai yang besar besar,” katanya.

Apalagi, kata mantan Sekretaris Utama Lemhanas ini, sebanyak 1.700 orang pejabat di lingkungan Kementerian PUPR hadir dalam pembekalan.

Suhardi mengatakan, ancaman penyebaran paham radikal terorisme ini tidak hanya di lingkungan pegawai, proyek- proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR juga harus mendapatkan perhatian untuk dilindungi dari aksi terorisme.

“Di samping itu, tentu juga ada kerja sama mengenai perlindungan atau proteksi. Direktur Perindungan BNPT nantinya juga bisa memberikan masukan mengenai proyek obyek vital nasional agar terhindar dari aksi terorisme,” kata mantan Wakapolda Metro Jaya ini.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1221 seconds (10.177#12.26)