BNPT Ajak Pegawai Kementerian PUPR Waspadai Aksi Terorisme
Rabu, 10 Juli 2019 - 14:15 WIB
BNPT Ajak Pegawai Kementerian PUPR Waspadai Aksi Terorisme
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dinilai memiliki peran penting dalam membangun sarana dan prasarana infrastruktur di Indonesia ini.
Aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme bukan tidak mungkin bisa masuk dari dalam lingkungan Kementerian PUPR yang dapat membahayakan pembangunan bangsa ini.
Untuk itu para pejabat di lingkungan kementerian tersebut harus memiliki kewaspadaan tinggi agar dapat mencegah masuknya paham radikal terorisme sekaligus untuk mencegah timbulnya aksi terorisme di proyek infrastruktur.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius saat memberikan pembekalan kepada pejabat dan pegawai Kementerian PUPR mengenai bahaya terorisme, di Jakarta, Selasa 9 Juli 2019.
“Kementerian PUPR mempunyai kewaspadaan yang tinggi terhadap paham-paham (radikalisme negatif-red) yang mungkin menyusupi. Hal ini dikarenakan Kementerian PUPR juga ditugaskan oleh negara untuk membuat suatu kontruksi-konstruksi dan mengelola keuangan negara yang cukup besar,” kata Suhadi.
Menurut mantan Kabareskrim Polri ini, jika ada pegawai di lingkungan Kementeria PUPR yang terpapar paham radikalsime negatif maka akan membahayakan secara nasional.
“Oleh sebab itu pemahaman ini kami berikan kembali supaya mereka dapat sadar bahwa merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak mudah. Itu sebenanrya bisa diawali dari lingkungan kerja dari unit yang kecil sampai yang besar besar,” katanya.
Apalagi, kata mantan Sekretaris Utama Lemhanas ini, sebanyak 1.700 orang pejabat di lingkungan Kementerian PUPR hadir dalam pembekalan.
Suhardi mengatakan, ancaman penyebaran paham radikal terorisme ini tidak hanya di lingkungan pegawai, proyek- proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR juga harus mendapatkan perhatian untuk dilindungi dari aksi terorisme.
“Di samping itu, tentu juga ada kerja sama mengenai perlindungan atau proteksi. Direktur Perindungan BNPT nantinya juga bisa memberikan masukan mengenai proyek obyek vital nasional agar terhindar dari aksi terorisme,” kata mantan Wakapolda Metro Jaya ini.
Seperti diketahui, pembekalan yang dilakukan di lingkungan Kementerian PUPR ini adalah untuk kedua kalinya. Pada bulan April 2019 lalu Kepala BNPT juga memberikan pembekalabn serupa kepada 500 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru yang baru masuk di tahun 2017 dan 2018 di lingkungan Kemen PUPR.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti mengatakan, pembekalan dari Kepala BNPT terhadap pegawai di lingkungan Kemen PUPR itu dirasa sangat perlu untuk mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme di lingkungan Kementerian PUPR.
Apalagi, kata dia, Kementerian PUPR juga diamanahkan oleh negara untuk menjadi pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar.
“Kalau ada pejabat (PUPR) sampai ada yang terpapar (paham radikalisme) tentunya bisa membahayakan negara kita, dan infrastruktur Kementerian PUPR sendiri juga cukup strategis. Misalnya membangun bendungan, lalu kemudian ada unsur-unsur yang agak radikalisme lalu struktur bangunan itu dibuat tidak kuat. Tentunya hal tersebut bisa membahayakan rakyat Indonesia,” kata Anita.
Menurut dia, pemaparan Kepala BNPT mendorong pihaknya membangun komunikasi dan monitoring antarpegawai menjadi lebih baik. “Apa yang telah disampaikan bapak Kepala BNPT ini sangat berharga sekali bagi kita semua dalam membangun Indonesia yang lebih maju ke depannya,” tuturnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan seluruh pejabat di lingkungan Kementerian PUPR.
Aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme bukan tidak mungkin bisa masuk dari dalam lingkungan Kementerian PUPR yang dapat membahayakan pembangunan bangsa ini.
Untuk itu para pejabat di lingkungan kementerian tersebut harus memiliki kewaspadaan tinggi agar dapat mencegah masuknya paham radikal terorisme sekaligus untuk mencegah timbulnya aksi terorisme di proyek infrastruktur.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius saat memberikan pembekalan kepada pejabat dan pegawai Kementerian PUPR mengenai bahaya terorisme, di Jakarta, Selasa 9 Juli 2019.
“Kementerian PUPR mempunyai kewaspadaan yang tinggi terhadap paham-paham (radikalisme negatif-red) yang mungkin menyusupi. Hal ini dikarenakan Kementerian PUPR juga ditugaskan oleh negara untuk membuat suatu kontruksi-konstruksi dan mengelola keuangan negara yang cukup besar,” kata Suhadi.
Menurut mantan Kabareskrim Polri ini, jika ada pegawai di lingkungan Kementeria PUPR yang terpapar paham radikalsime negatif maka akan membahayakan secara nasional.
“Oleh sebab itu pemahaman ini kami berikan kembali supaya mereka dapat sadar bahwa merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak mudah. Itu sebenanrya bisa diawali dari lingkungan kerja dari unit yang kecil sampai yang besar besar,” katanya.
Apalagi, kata mantan Sekretaris Utama Lemhanas ini, sebanyak 1.700 orang pejabat di lingkungan Kementerian PUPR hadir dalam pembekalan.
Suhardi mengatakan, ancaman penyebaran paham radikal terorisme ini tidak hanya di lingkungan pegawai, proyek- proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR juga harus mendapatkan perhatian untuk dilindungi dari aksi terorisme.
“Di samping itu, tentu juga ada kerja sama mengenai perlindungan atau proteksi. Direktur Perindungan BNPT nantinya juga bisa memberikan masukan mengenai proyek obyek vital nasional agar terhindar dari aksi terorisme,” kata mantan Wakapolda Metro Jaya ini.
Seperti diketahui, pembekalan yang dilakukan di lingkungan Kementerian PUPR ini adalah untuk kedua kalinya. Pada bulan April 2019 lalu Kepala BNPT juga memberikan pembekalabn serupa kepada 500 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru yang baru masuk di tahun 2017 dan 2018 di lingkungan Kemen PUPR.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti mengatakan, pembekalan dari Kepala BNPT terhadap pegawai di lingkungan Kemen PUPR itu dirasa sangat perlu untuk mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme di lingkungan Kementerian PUPR.
Apalagi, kata dia, Kementerian PUPR juga diamanahkan oleh negara untuk menjadi pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar.
“Kalau ada pejabat (PUPR) sampai ada yang terpapar (paham radikalisme) tentunya bisa membahayakan negara kita, dan infrastruktur Kementerian PUPR sendiri juga cukup strategis. Misalnya membangun bendungan, lalu kemudian ada unsur-unsur yang agak radikalisme lalu struktur bangunan itu dibuat tidak kuat. Tentunya hal tersebut bisa membahayakan rakyat Indonesia,” kata Anita.
Menurut dia, pemaparan Kepala BNPT mendorong pihaknya membangun komunikasi dan monitoring antarpegawai menjadi lebih baik. “Apa yang telah disampaikan bapak Kepala BNPT ini sangat berharga sekali bagi kita semua dalam membangun Indonesia yang lebih maju ke depannya,” tuturnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan seluruh pejabat di lingkungan Kementerian PUPR.
(dam)
