Percepatan Munas Golkar untuk Perkuat Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA - DPP PDI Perjuangan memutuskan untuk mempercepat Kongresnya pada 2019 ini. Langkah PDIP inipun diikuti sejumlah partai koalisi seperti PKB dan Partai Golkar yang mulai memunculkan nama calon ketua umum dalam Munas.

Golkar didorong sejumlah pihak menggelar Munas pada Agustus atau September, yang seharusnya pada Desember 2019 mendatang.

Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, dalam sistem kepartaian di Indonesia, percepatan kongres atau mekanisme lainnya hal yang biasa, termasuk Golkar. "Percepatan Munas itu lazim terjadi dalam organisasi," kata Karyono di Jakarta, Senin (8/7/2019).

Dia menuturkan, dengan dipercepatnya Munas, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf ke depan harus mulai menghitung dan mengantisipasi yang terjadi karena pemerintah ke depan membutuhkan partai berlambang pohon beringin ini, untuk menggerakan roda pemerintahan. Karenanya, perlu ada antisipasi soal Munas ke depan ini.

"Jangan sampai, Munas Golkar menjadi liar dan sulit dikendalikan. Sementara itu, pemerintahan Jokowi masih membutuhkan dukungan Golkar. Pasalnya, harus diingat kekuatan partai pendukung koalisi Jokowi-KH. Ma'ruf Amin di parlemen dalam perhitungan sementara hanya 60,8%," ungkapnya.

Menurut Karyono, percepatan Munas dilakukan agar memberi kesempatan kepada Jokowi-Ma'ruf untuk menentukan langkah konsolidasi pemerintahan yang akan dibentuknya. Terlebih, Jokowi sebagai presiden terpilih memiliki kepentingan untuk merekrut kader partai koalisi yang dianggap cocok mengisi deretan kabinet.

"Secara matematis, jika seandainya Golkar keluar dari koalisi maka dukungan politik pemerintahan Jokowi di parlemen berkurang. Maka jika ini yang terjadi tentu merugikan pemerintahan Jokowi - Ma'ruf," katanya.