PKB Nilai Parpol Oposisi Wajib Ada
Jum'at, 05 Juli 2019 - 20:51 WIB
PKB Nilai Parpol Oposisi Wajib Ada
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding berpandangan, oposisi wajib ada untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan pihak pemerintah tidak akan memaksa parpol untuk bergabung.
Namun pemerintah tetap membuka diri bagi partai politik (parpol) dari koalisi yang ingin bergabung dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin, bahkan mengirim utusan untuk melobi.
"Oposisi wajib ada, jangan sampai enggak ada. Jadi saya juga menghargai sikap partai-partai yang mau berfungsi sebagai oposisi, agar pemerintah juga dikontrol, ada diskursus di setiap kebijakan, jangan nanti semuanya oke," kata Karding di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
"Tapi kalau toh semua nanti oke ya enggak ada masalah juga. Cuma akan lebih baik bagi Pak Jokowi karena kita akan lebih efektif pemerintah. Lebih gampang tak terlalu banyak dinamika di dalam mengambil sebuah kebijakan," sambungnya.
Namun kata Karding, Jokowi memberikan sinyal keterbukaan pada parpol di luar koalisi pemerintahan dan bahkan ada utusan yang dikirim untuk melakukan lobi-lobi yang seharusnya itu dipahami sebagai niatan yang baik.
"Karena, meskipun dari segi jumlah kekuatan koalisi pemerintah sudah sangat kuat tetapi ada keinginan untuk membangun kebersamaan. Tanpa tambah pun kita enggak masalah, tapi problemnya kita ingin ada persatuan Indonesia yang lebih kuat," ungkapnya.
Namun pemerintah tetap membuka diri bagi partai politik (parpol) dari koalisi yang ingin bergabung dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin, bahkan mengirim utusan untuk melobi.
"Oposisi wajib ada, jangan sampai enggak ada. Jadi saya juga menghargai sikap partai-partai yang mau berfungsi sebagai oposisi, agar pemerintah juga dikontrol, ada diskursus di setiap kebijakan, jangan nanti semuanya oke," kata Karding di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
"Tapi kalau toh semua nanti oke ya enggak ada masalah juga. Cuma akan lebih baik bagi Pak Jokowi karena kita akan lebih efektif pemerintah. Lebih gampang tak terlalu banyak dinamika di dalam mengambil sebuah kebijakan," sambungnya.
Namun kata Karding, Jokowi memberikan sinyal keterbukaan pada parpol di luar koalisi pemerintahan dan bahkan ada utusan yang dikirim untuk melakukan lobi-lobi yang seharusnya itu dipahami sebagai niatan yang baik.
"Karena, meskipun dari segi jumlah kekuatan koalisi pemerintah sudah sangat kuat tetapi ada keinginan untuk membangun kebersamaan. Tanpa tambah pun kita enggak masalah, tapi problemnya kita ingin ada persatuan Indonesia yang lebih kuat," ungkapnya.
(maf)
