Tim Jokowi-Ma'ruf: Rekonsiliasi Tak Harus Bagi-bagi Kekuasaan
Rabu, 03 Juli 2019 - 20:25 WIB
Tim Jokowi-Ma'ruf: Rekonsiliasi Tak Harus Bagi-bagi Kekuasaan
A
A
A
JAKARTA - Pasca penetapan hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dorongan agar Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin melakukan rekonsiliasi dengan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menguat.
Bahkan dua partai politik (parpol) yang sebelumnya mendukung Prabowo-Sandi, Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN) berpotensi kuat merapat ke koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan, rekonsiliasi bisa dipahami menjadi dua hal.Pertama, rekonsiliasi sosial, yakni bagaimana masyarakat yang sempat ”terbelah” akibat perbedaan dukungan politik segera bisa move on.
”Sudah tidak ada lagi capres- cawapres, sudah ada capres terpilih yaitu Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf. Maka, di masyarakat sudah seharusnya tidak ada lagi polarisasi akibat perbedaan dalam Pilpres 2019,” tutur Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Kedua, kata Ace, rekonsiliasi politik. Menurut dia, rekonsiliasi politik tidak harus dipahami sebagai upaya untuk bagi-bagi kekuasaan. Sebab, perdebatan selama berlangsungnya pilpres sebetulnya adalah perdebatan pada level gagasan, pikiran, visi dan misi.
”Kalau tiba-tiba misalnya kubu pendukung Pak Prabowo tiba-tiba masuk ke dalam koalisi (pendukung pemerintah-red), tentu menurut saya tidak bisa ujug-ujug masuk begitu saja. Masih ada proses yang terpenting adalah proses bagaimana menyamakan gagasan visi misi mereka yang memang seharusnya sama dulu gitu,” papar politikus Partai Golkar ini.
Ace mengatakan, penyamaan gagasan menjadi sangat penting karena sepanjang berlangsungnya tahapan pilpres, terjadi perdebatan sangat tajam antara gagasan kubu Jokowi-Ma’ruf dengan kubu Prabowo-Sandi.
”Misalnya bagaimana Pak Prabowo mengkritik secara habis-habisan pembangunan infrastruktur yang dinilai katanya ugal-ugalan. Sementara Pak Jokowi mengambil kebijakan infrastruktur sebagai kebijakan utama," tuturnya.Menurut dia, bagaimana mungkin menyatukan dua gagasan yang berbeda dalam satu pemerintahan. "Jadi yang dihawatirkan kami sebetulnya bukan soal bagi-bagi kekuasaannya,” tuturnya.
Bahkan dua partai politik (parpol) yang sebelumnya mendukung Prabowo-Sandi, Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN) berpotensi kuat merapat ke koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan, rekonsiliasi bisa dipahami menjadi dua hal.Pertama, rekonsiliasi sosial, yakni bagaimana masyarakat yang sempat ”terbelah” akibat perbedaan dukungan politik segera bisa move on.
”Sudah tidak ada lagi capres- cawapres, sudah ada capres terpilih yaitu Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf. Maka, di masyarakat sudah seharusnya tidak ada lagi polarisasi akibat perbedaan dalam Pilpres 2019,” tutur Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Kedua, kata Ace, rekonsiliasi politik. Menurut dia, rekonsiliasi politik tidak harus dipahami sebagai upaya untuk bagi-bagi kekuasaan. Sebab, perdebatan selama berlangsungnya pilpres sebetulnya adalah perdebatan pada level gagasan, pikiran, visi dan misi.
”Kalau tiba-tiba misalnya kubu pendukung Pak Prabowo tiba-tiba masuk ke dalam koalisi (pendukung pemerintah-red), tentu menurut saya tidak bisa ujug-ujug masuk begitu saja. Masih ada proses yang terpenting adalah proses bagaimana menyamakan gagasan visi misi mereka yang memang seharusnya sama dulu gitu,” papar politikus Partai Golkar ini.
Ace mengatakan, penyamaan gagasan menjadi sangat penting karena sepanjang berlangsungnya tahapan pilpres, terjadi perdebatan sangat tajam antara gagasan kubu Jokowi-Ma’ruf dengan kubu Prabowo-Sandi.
”Misalnya bagaimana Pak Prabowo mengkritik secara habis-habisan pembangunan infrastruktur yang dinilai katanya ugal-ugalan. Sementara Pak Jokowi mengambil kebijakan infrastruktur sebagai kebijakan utama," tuturnya.Menurut dia, bagaimana mungkin menyatukan dua gagasan yang berbeda dalam satu pemerintahan. "Jadi yang dihawatirkan kami sebetulnya bukan soal bagi-bagi kekuasaannya,” tuturnya.
(dam)
