Kader Demokrat Terbelah Soal Pilihan Koalisi
Kader Demokrat Terbelah Soal Pilihan Koalisi
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan bahwa Partai Demokrat belum memutuskan secara resmi soal arah kebijakan politiknya. Namun, ada dua pandangan berbeda dari kader Demokrat yakni, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang, atau masuk ke dalam koalisi pemerintahan.
“Di Partai Demokrat mekanisme atau kewenangan soal pemilihan presiden atau wakil presiden itu di Majelis Tinggi Partai, karena kemaren pak Prabowo mengembalikan sambil mengucapkan terima kasih mandat yang kita (Demokrat) berikan, tentu kita sampaikan nanti ke Majelis Tinggi, Majelis Tinggi baru akan bersidang sesudah masa kedukaan yang kami sampaikan 10 Juli selesai. Nanti di situ diputuskan posisi Partai Demokrat, memang Ketua Majelis Tinggi partai itu pak SBY, ada 15 anggotanya termasuk saya,” kata Hinca kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Menurut Hinca, melihat dinamika teman-teman Demokrat di 80 Daerah Pemilihan (Dapil) saat Pemilu 2019 kemarin, ada basis pemilih Demokrat di mana Jokowi unggul, dan ada juga daerah yang diungguli Prabowo. Dan sampai hari ini, ada kader yang meminta agar Demokrat tetap di luar pemerintah, ada juga yang ingin Demokrat bergabung bersama pemerintah. Ini suatu keniscayaan, dan bila sudah diputuskan nanti maka semua kader akan patuh.
“Tapi yang terpenting bahwa Demokrat pernah 10 tahun memimpin dan sekarang 5 tahun terakhir ini menjadi penyeimbang. Nah, nanti untuk 5 tahun akan kami putuskan setelah Majelis Tinggi,” ujarnya.
Soal syarat kursi kabinet agar Demokrat bergabung, Hinca menjelaskan bahwa Demokrat memiliki 12 program prioritas yang mana, bergabung atau tidaknya Demokrat akan tetap diperjuangkan di DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta kepala-kepala daerah kader Demokrat. Dan Demokrat akan berkenan jika Jokowi mau mendiskusikan bersama.
“Tentu kalo pak Jokowi berkenan dengan 14 program prioritas itu tentu menarik untuk didiskusikan karena jadi selaras dengan tujuan partai ini membawa program prioritas itu,” tandasnya.
“Di Partai Demokrat mekanisme atau kewenangan soal pemilihan presiden atau wakil presiden itu di Majelis Tinggi Partai, karena kemaren pak Prabowo mengembalikan sambil mengucapkan terima kasih mandat yang kita (Demokrat) berikan, tentu kita sampaikan nanti ke Majelis Tinggi, Majelis Tinggi baru akan bersidang sesudah masa kedukaan yang kami sampaikan 10 Juli selesai. Nanti di situ diputuskan posisi Partai Demokrat, memang Ketua Majelis Tinggi partai itu pak SBY, ada 15 anggotanya termasuk saya,” kata Hinca kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Menurut Hinca, melihat dinamika teman-teman Demokrat di 80 Daerah Pemilihan (Dapil) saat Pemilu 2019 kemarin, ada basis pemilih Demokrat di mana Jokowi unggul, dan ada juga daerah yang diungguli Prabowo. Dan sampai hari ini, ada kader yang meminta agar Demokrat tetap di luar pemerintah, ada juga yang ingin Demokrat bergabung bersama pemerintah. Ini suatu keniscayaan, dan bila sudah diputuskan nanti maka semua kader akan patuh.
“Tapi yang terpenting bahwa Demokrat pernah 10 tahun memimpin dan sekarang 5 tahun terakhir ini menjadi penyeimbang. Nah, nanti untuk 5 tahun akan kami putuskan setelah Majelis Tinggi,” ujarnya.
Soal syarat kursi kabinet agar Demokrat bergabung, Hinca menjelaskan bahwa Demokrat memiliki 12 program prioritas yang mana, bergabung atau tidaknya Demokrat akan tetap diperjuangkan di DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta kepala-kepala daerah kader Demokrat. Dan Demokrat akan berkenan jika Jokowi mau mendiskusikan bersama.
“Tentu kalo pak Jokowi berkenan dengan 14 program prioritas itu tentu menarik untuk didiskusikan karena jadi selaras dengan tujuan partai ini membawa program prioritas itu,” tandasnya.
(pur)
Explore More