Nasdem Tolak 3 Partai Pengusung Prabowo Masuk Koalisi Jokowi
Senin, 01 Juli 2019 - 13:35 WIB
Nasdem Tolak 3 Partai Pengusung Prabowo Masuk Koalisi Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Partai Nasdem mengimbau Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.
Jika tiga partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 itu masuk pemerintah, maka dinilai tidak baik bagi demokrasi.
Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi menilai rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto diperlukan. Namun, kata dia, rekonsiliasi tersebut bukan berarti bagi-bagi kursi menteri.
"Rekonsiliasi dalam konteks kepetingan berbangsa dan bernegara," ujar Taufiqulhadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Meskipun sudah melakukan rekonsiliasi, kata dia, Partai Gerindra bisa tetap menjadi oposisi.
"Karena ada ajakan rekonsiliasi maka harus berikan kursi bahkan, saya serukan Gerindra, PKS, PAN berada di luar (pemerintahan-red). Itu akan baik bagi Indonesia dan baik untuk demokrasi. Jadi tidak perlu meminta atau diajak berada di koalisi Pak Jokowi," kata anggota komisi III DPR ini.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo (Jokowi) - KH Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 pada Minggu 30 Juni 2019.
Pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden akan digelar pada 20 Oktober nanti di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.
Jika tiga partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 itu masuk pemerintah, maka dinilai tidak baik bagi demokrasi.
Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi menilai rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto diperlukan. Namun, kata dia, rekonsiliasi tersebut bukan berarti bagi-bagi kursi menteri.
"Rekonsiliasi dalam konteks kepetingan berbangsa dan bernegara," ujar Taufiqulhadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Meskipun sudah melakukan rekonsiliasi, kata dia, Partai Gerindra bisa tetap menjadi oposisi.
"Karena ada ajakan rekonsiliasi maka harus berikan kursi bahkan, saya serukan Gerindra, PKS, PAN berada di luar (pemerintahan-red). Itu akan baik bagi Indonesia dan baik untuk demokrasi. Jadi tidak perlu meminta atau diajak berada di koalisi Pak Jokowi," kata anggota komisi III DPR ini.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo (Jokowi) - KH Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 pada Minggu 30 Juni 2019.
Pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden akan digelar pada 20 Oktober nanti di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.
(dam)
