Pengamat: Halal Bihalal di Tempat Tenang, Bukan Jalanan
A
A
A
JAKARTA - Rencana aksi Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar aksi massa bertajuk Halal Bihalal Akbar di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta menuai kritik. Halal bihalal harusnya digelar dit empat yang semestinya.
Pengamat politik Hermawan Sulistyo mengatakan, halal bihalal adalah momen saling memaafkan satu sama lain di tempat yang tenang, bukan di jalanan. Apalagi MK itu sedang sibuk pengambilan keputusan masalah sengketa hasil Pilpres.
"Jadi kalau halal bihalal nya di puncak Gunung Gede itu baguslah. Masal halal bihalal nya di jalan raya? Itu bukan halal bihalal," kata Hermawan di Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Hermawan menuturkan aksi dengan tuntutan kecurangan Pilpres 2019 di Bawaslu pada 21-22 Mei 2019, yang berujung kerusuhan, semestinya menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang hendak memobilisasi massa. Pelajaran yang dimaksud Hermawan adalah risiko adanya 'penumpang gelap' yang memanfaatkan kerumunan untuk tujuan tertentu.
"Catatan khusus bahwa kemarin saja yang masuk 8 orang ditembak. Jadi yang mau halal bihalal, itu apa tidak takut terjadi seperti kemarin lagi? Logikanya dimasukin dulu. Masa halal bihalal di tengah jalan? Halal bihalal itu silaturahmi di tempat yang lagi tak ada konflik politik," ujarnya.
Hermawan menyarankan Polri melakukan upaya preemtif dengan menyekat warga dari luar Jakarta yang hendak ikut dalam kegiatan di sekitar MK nanti. "Misalnya dari Banten ya polisi Banten-lah yang itu yang bertindak mengupayakan preemtif-nya. Jangan setelah ada penembakan, baru sibuk semua," tandasnya.
Sebelumnya, juru bicara PA 212 Novel Bamukmin menyampaikan rencana pihaknya, GNPF dan beberapa organisasi lainnya untuk mengawal sidang putusan sengketa Pilpres 2019. Selain itu, pada kesempatan yang sama juga akan dilakukan kegiatan halal bihalal.
Novel mengatakan aksi kawal MK bakal digelar sehari sebelum putusan MK, yaitu Rabu, 26 Juni 2019. "Karena juga masih (bulan) Syawal ya kita buat sekalian halal bihalal di sana. Itu kan ijtimak ulama, bukan hanya satu ulama saja. Ijtimak ulama itu kita selalu mengikuti keputusan para ulama," jelasnya.
Novel juga menyebut aksi kawal sidang MK ini digelar atas sepengetahuan Habib Rizieq. Ia menyebut Imam Besar FPI itu juga mendukung penyelenggaraan aksi tersebut.
Pengamat politik Hermawan Sulistyo mengatakan, halal bihalal adalah momen saling memaafkan satu sama lain di tempat yang tenang, bukan di jalanan. Apalagi MK itu sedang sibuk pengambilan keputusan masalah sengketa hasil Pilpres.
"Jadi kalau halal bihalal nya di puncak Gunung Gede itu baguslah. Masal halal bihalal nya di jalan raya? Itu bukan halal bihalal," kata Hermawan di Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Hermawan menuturkan aksi dengan tuntutan kecurangan Pilpres 2019 di Bawaslu pada 21-22 Mei 2019, yang berujung kerusuhan, semestinya menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang hendak memobilisasi massa. Pelajaran yang dimaksud Hermawan adalah risiko adanya 'penumpang gelap' yang memanfaatkan kerumunan untuk tujuan tertentu.
"Catatan khusus bahwa kemarin saja yang masuk 8 orang ditembak. Jadi yang mau halal bihalal, itu apa tidak takut terjadi seperti kemarin lagi? Logikanya dimasukin dulu. Masa halal bihalal di tengah jalan? Halal bihalal itu silaturahmi di tempat yang lagi tak ada konflik politik," ujarnya.
Hermawan menyarankan Polri melakukan upaya preemtif dengan menyekat warga dari luar Jakarta yang hendak ikut dalam kegiatan di sekitar MK nanti. "Misalnya dari Banten ya polisi Banten-lah yang itu yang bertindak mengupayakan preemtif-nya. Jangan setelah ada penembakan, baru sibuk semua," tandasnya.
Sebelumnya, juru bicara PA 212 Novel Bamukmin menyampaikan rencana pihaknya, GNPF dan beberapa organisasi lainnya untuk mengawal sidang putusan sengketa Pilpres 2019. Selain itu, pada kesempatan yang sama juga akan dilakukan kegiatan halal bihalal.
Novel mengatakan aksi kawal MK bakal digelar sehari sebelum putusan MK, yaitu Rabu, 26 Juni 2019. "Karena juga masih (bulan) Syawal ya kita buat sekalian halal bihalal di sana. Itu kan ijtimak ulama, bukan hanya satu ulama saja. Ijtimak ulama itu kita selalu mengikuti keputusan para ulama," jelasnya.
Novel juga menyebut aksi kawal sidang MK ini digelar atas sepengetahuan Habib Rizieq. Ia menyebut Imam Besar FPI itu juga mendukung penyelenggaraan aksi tersebut.
(poe)