BJ Habibie Ingatkan Pentingnya Pancasila dan UUD 45
Selasa, 25 Juni 2019 - 17:43 WIB
BJ Habibie Ingatkan Pentingnya Pancasila dan UUD 45
A
A
A
DEPOK - Fakultas Ilmu Admintrasi Univeristas Indonesia (FIA UI) bersama Baharuddin Jusuf Habibie mendirikan Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG) di Kampus UI Depok. Peluncuran ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke 83 Presiden RI ke-3 tersebut.
"Di usia 83 tahun ini, saya mendirikan HIPPG. Kenapa kita dirikan ini, kita harus kembali UUD 1945 di situlah ada dasar perjuangan kita. Lagi pula untuk mengubah Pancasila dan UUD tak mudah karena ada manusia, kalau Kalau tak ada manusia tak perlu Pancasila dan UUD 1945," kata Habibie, Selasa (25/6/2019).
Habibie mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya merawat demokrasi dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, sistem demokrasi itu menggambarkan bagaimana perilaku manusia dan sumber daya manusia (SDM). "Berbeda-beda makin konvergensi oleh karena itu kita bisa sebut dengan demokrasi dan goverment," ucapnya.
Habibie menuturkan, bila seorang manusia mau berkembang dan meningkatkan produktivitasnya maka dia harus berperilaku mengikuti budayanya. Dia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara paham agama dan pendidikan. "Ada orang pendidikan hebat, tapi pembudayaan negatif, itu bahaya itu. Tapi ada juga orang yang berpengetahuan top, budaya, pendidikan juga, kalau itu ada, baik dan bagus. Jadi itu kita lihat ada sinergi 3 elemen yaitu agama, pendidikan dan budaya," tambahnya.
Dekan FIA UI Prof. Dr. Eko Prasojo mengatakan, pendirian HIPPG adalah untuk menjawab tantangan bangsa berkenaan dengan pembentukan tata kelola pemerintahan Indonesia. Meski ada beberapa kebijakan inovatif yang telah dikukuhkan, namun pekerjaan rumah belum selesai di antaranya, perubahan lingkungan strategis yang dinamis, rendahnya kualitas kepemimpinan, kebijakan publik yang tidak adaptif, rendahnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan, dan rendahnya kualitas layanan publik. "Ini kerupakan tantangan besar bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis sesuai cita-cita reformasi Indonesia," kata Eko.
Menurutnya, HIPPG memiliki peran sentral untuk memproduksi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan, advokasi kebijakan, sebagai poros pengetahuan dalam proses kebijakan dan tata kelola pemerintahan, melatih dan memberikan asistensi bagi pembuat kebijakan dan analis kebijakan.
"Diharapkan inisiatif ini semakin memperkuat peran FIA UI di dalam mengembangkan ilmu studi administrasi, kebijakan serta tata kelola strategis untuk kepentingan pembangunan bangsa," katanya.
"Di usia 83 tahun ini, saya mendirikan HIPPG. Kenapa kita dirikan ini, kita harus kembali UUD 1945 di situlah ada dasar perjuangan kita. Lagi pula untuk mengubah Pancasila dan UUD tak mudah karena ada manusia, kalau Kalau tak ada manusia tak perlu Pancasila dan UUD 1945," kata Habibie, Selasa (25/6/2019).
Habibie mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya merawat demokrasi dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, sistem demokrasi itu menggambarkan bagaimana perilaku manusia dan sumber daya manusia (SDM). "Berbeda-beda makin konvergensi oleh karena itu kita bisa sebut dengan demokrasi dan goverment," ucapnya.
Habibie menuturkan, bila seorang manusia mau berkembang dan meningkatkan produktivitasnya maka dia harus berperilaku mengikuti budayanya. Dia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara paham agama dan pendidikan. "Ada orang pendidikan hebat, tapi pembudayaan negatif, itu bahaya itu. Tapi ada juga orang yang berpengetahuan top, budaya, pendidikan juga, kalau itu ada, baik dan bagus. Jadi itu kita lihat ada sinergi 3 elemen yaitu agama, pendidikan dan budaya," tambahnya.
Dekan FIA UI Prof. Dr. Eko Prasojo mengatakan, pendirian HIPPG adalah untuk menjawab tantangan bangsa berkenaan dengan pembentukan tata kelola pemerintahan Indonesia. Meski ada beberapa kebijakan inovatif yang telah dikukuhkan, namun pekerjaan rumah belum selesai di antaranya, perubahan lingkungan strategis yang dinamis, rendahnya kualitas kepemimpinan, kebijakan publik yang tidak adaptif, rendahnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan, dan rendahnya kualitas layanan publik. "Ini kerupakan tantangan besar bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis sesuai cita-cita reformasi Indonesia," kata Eko.
Menurutnya, HIPPG memiliki peran sentral untuk memproduksi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan, advokasi kebijakan, sebagai poros pengetahuan dalam proses kebijakan dan tata kelola pemerintahan, melatih dan memberikan asistensi bagi pembuat kebijakan dan analis kebijakan.
"Diharapkan inisiatif ini semakin memperkuat peran FIA UI di dalam mengembangkan ilmu studi administrasi, kebijakan serta tata kelola strategis untuk kepentingan pembangunan bangsa," katanya.
(cip)
