Meski Rekonsiliasi, Gerindra-PKS Diingatkan Tetap Pegang Peran Oposisi
Senin, 24 Juni 2019 - 07:10 WIB
Meski Rekonsiliasi, Gerindra-PKS Diingatkan Tetap Pegang Peran Oposisi
A
A
A
JAKARTA - Kedua koalisi baik itu pasangan calon (Paslon) 01 maupun 02 diharapkan dapat menerima apapun keputusannya dan melakukan rekonsiliasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Presiden (PHPU) yang dijadwalkan pada 28 Juni mendatang.
Jika itu terjadi, Partai Gerindra dan PKS diingatkan untuk tetap memegang peranan sebagai oposisi yang kritis meskipun rekonsiliasi itu disertai power sharing atau bagi-bagi jabatan. Pasalnya selama ini Gerindra diisukan telah ditawari sejumlah kursi menteri oleh Jokowi.
“Harus diapresiasi niat baik Pak Jokowi, niat baik 01 untuk rekonsiliasi walaupun dengan cara bagi-bagi kursi menteri, yang penting niatnya dulu diapresiasi kalau baik buat Indonesia belum tentu. Karena, dalam sebuah sistem demokrasi, harusnya memang ada oposisi kritis yang memberikan masukan-masukan kepada pemerintah,” ujar Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio saat dihubungi SINDOnews, Minggu (23/6/2019).
Hendri berpandangan, kalau rekonsiliasi itu mau diteruskan dengan power sharing tadi, maka ada syarat yang harus dilakukan agar roda pemerintahan berjalan secara sehat. Koalisi pemerintah harus membiarkan partai oposisi memegang kunci-kunci penting di parlemen nanti, yakni menduduki kursi pimpinan DPR, pimpinan MPR dan sejumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Sehingga, pemenang pemilu bisa menjalankan roda eksekutif, tapi kemudian oposisi tetap di parlemen. Sebab, kalau semua mendukung pemerintah nanti akan ada Orde Baru jilid dua pada saat nyanyian lagu setuju pada lagu Iwan Fals itu terdengar lagi,” terang Direktur Eksekutif KedaiKOPI itu.
Kemudian, lanjut Hendri, kalau memang ada kursi menteri yang ditawarkan kepada Gerindra dan tawaran itu diterima maka Gerindra diharapkan tetap kritis di Parlemen.
“Saya mengharapkan Gerindra dan PKS bisa menerima itu (tawaran menteri tetapi tetap kritis di Parlemen). Dan lagi-lagi, kalaupun itu diberikan maka niat baik Pak Jokowi patut diapresiasi dan niat baik Gerindra patut diapresiasi,” tutupnya.
Jika itu terjadi, Partai Gerindra dan PKS diingatkan untuk tetap memegang peranan sebagai oposisi yang kritis meskipun rekonsiliasi itu disertai power sharing atau bagi-bagi jabatan. Pasalnya selama ini Gerindra diisukan telah ditawari sejumlah kursi menteri oleh Jokowi.
“Harus diapresiasi niat baik Pak Jokowi, niat baik 01 untuk rekonsiliasi walaupun dengan cara bagi-bagi kursi menteri, yang penting niatnya dulu diapresiasi kalau baik buat Indonesia belum tentu. Karena, dalam sebuah sistem demokrasi, harusnya memang ada oposisi kritis yang memberikan masukan-masukan kepada pemerintah,” ujar Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio saat dihubungi SINDOnews, Minggu (23/6/2019).
Hendri berpandangan, kalau rekonsiliasi itu mau diteruskan dengan power sharing tadi, maka ada syarat yang harus dilakukan agar roda pemerintahan berjalan secara sehat. Koalisi pemerintah harus membiarkan partai oposisi memegang kunci-kunci penting di parlemen nanti, yakni menduduki kursi pimpinan DPR, pimpinan MPR dan sejumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Sehingga, pemenang pemilu bisa menjalankan roda eksekutif, tapi kemudian oposisi tetap di parlemen. Sebab, kalau semua mendukung pemerintah nanti akan ada Orde Baru jilid dua pada saat nyanyian lagu setuju pada lagu Iwan Fals itu terdengar lagi,” terang Direktur Eksekutif KedaiKOPI itu.
Kemudian, lanjut Hendri, kalau memang ada kursi menteri yang ditawarkan kepada Gerindra dan tawaran itu diterima maka Gerindra diharapkan tetap kritis di Parlemen.
“Saya mengharapkan Gerindra dan PKS bisa menerima itu (tawaran menteri tetapi tetap kritis di Parlemen). Dan lagi-lagi, kalaupun itu diberikan maka niat baik Pak Jokowi patut diapresiasi dan niat baik Gerindra patut diapresiasi,” tutupnya.
(kri)
