Pansel Jaring Putra Putri Terbaik Daerah Jadi Capim KPK
A
A
A
MALANG - Keberadaan para tokoh, akademisi, dan pegiat antikorupsi di daerah mendapatkan ruang untuk menjadi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kesempatan yang terbuka luas bagi putra-putri terbaik dari seluruh penjuru Nusantara, untuk memimpin lembaga antikorupsi tersebut, terungkap dalam diskusi publik tentang seleksi Capim KPK di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) Malang, Jawa Timur.
Diskusi dengan tema "Menjaring Calon Pimpinan KPK yang Kompeten dan berintegritas dari Daerah Melalui Sosialisasi Seleksi Calon Pimpinan KPK" tersebut, dihadiri oleh anggota panitia seleksi (Pansel) Capim KPK, Hendardi, Rabu (19/6/2019).
Menurutnya, KPK ke depan diharapkan lebih mampu membangun sikap antikorupsi dengan memprioritaskan pada proses pencegahan di segala bidang. Hal tersebut, juga telah dirumuskan sejak kepanitiaan ini mulai bekerja pada 20 Mei 2019 yang lalu.
"Kemarin (Selasa 18/6/2019), kami baru bertemu dengan Bapak Presiden untuk menyampaikan kerja-kerja panitia. Sejalan dengan semangat Bapak Presiden, ke depan KPK diharapkan mampu berperan membangun sikap antikorupsi melalui upaya pencegahan," ujarnya.
Dia juga menegaskan, dengan menjadikan upaya pencegahan korupsi sebagai prioritas kerja KPK, bukan berarti menghilangkan peran penindakan seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini sudah dilakukan KPK.
"Penindakan tetap penting, tetapi pencegahan juga harus menjadi prioritas. Hal ini melihat pengalaman yang sudah-sudah, bahwa penangkapan-penangkapan yang telah dilakukan belum juga mampu menekan aksi korupsi," tuturnya.
Terkait proses seleksi calon pimpinan KPK, Hendardi mengaku peran para akademisi sangat penting dalam menghadirkan pimpinan KPK yang memiliki komitmen dan integritas dalam pemberantasan korupsi.
"Kami datang ke berbagai kota dan kampus, seperti Kota Malang, Kota Surabaya, dan Padang, untuk melakukan sosialisi seleksi ini, karena daerah-daerah di Indonesia sangat penting perannya dalam proses seleksi pimpinan KPK, untuk mewujudkan pimpinan KPK yang berintegritas," ujarnya.
Kesempatan yang terbuka luas bagi putra-putri terbaik dari seluruh penjuru Nusantara, untuk memimpin lembaga antikorupsi tersebut, terungkap dalam diskusi publik tentang seleksi Capim KPK di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) Malang, Jawa Timur.
Diskusi dengan tema "Menjaring Calon Pimpinan KPK yang Kompeten dan berintegritas dari Daerah Melalui Sosialisasi Seleksi Calon Pimpinan KPK" tersebut, dihadiri oleh anggota panitia seleksi (Pansel) Capim KPK, Hendardi, Rabu (19/6/2019).
Menurutnya, KPK ke depan diharapkan lebih mampu membangun sikap antikorupsi dengan memprioritaskan pada proses pencegahan di segala bidang. Hal tersebut, juga telah dirumuskan sejak kepanitiaan ini mulai bekerja pada 20 Mei 2019 yang lalu.
"Kemarin (Selasa 18/6/2019), kami baru bertemu dengan Bapak Presiden untuk menyampaikan kerja-kerja panitia. Sejalan dengan semangat Bapak Presiden, ke depan KPK diharapkan mampu berperan membangun sikap antikorupsi melalui upaya pencegahan," ujarnya.
Dia juga menegaskan, dengan menjadikan upaya pencegahan korupsi sebagai prioritas kerja KPK, bukan berarti menghilangkan peran penindakan seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini sudah dilakukan KPK.
"Penindakan tetap penting, tetapi pencegahan juga harus menjadi prioritas. Hal ini melihat pengalaman yang sudah-sudah, bahwa penangkapan-penangkapan yang telah dilakukan belum juga mampu menekan aksi korupsi," tuturnya.
Terkait proses seleksi calon pimpinan KPK, Hendardi mengaku peran para akademisi sangat penting dalam menghadirkan pimpinan KPK yang memiliki komitmen dan integritas dalam pemberantasan korupsi.
"Kami datang ke berbagai kota dan kampus, seperti Kota Malang, Kota Surabaya, dan Padang, untuk melakukan sosialisi seleksi ini, karena daerah-daerah di Indonesia sangat penting perannya dalam proses seleksi pimpinan KPK, untuk mewujudkan pimpinan KPK yang berintegritas," ujarnya.
(cip)