Pasca-Pilpres, DPR Yakin Purnawirawan Jenderal TNI Tetap Solid
Jum'at, 31 Mei 2019 - 22:13 WIB
Pasca-Pilpres, DPR Yakin Purnawirawan Jenderal TNI Tetap Solid
A
A
A
JAKARTA - Para purnawirawan jenderal TNI diyakini bakal tetap kompak merajut persatuan dan menjaga NKRI, walaupun terjadi perbedaan pilihan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Anggota Komisi I DPR Supiadin menuturkan, semangat patriotisme para purnawirawan jenderal itu sudah terlatih dan teruji sejak masih aktif. Jika ada perbedaan pilihan, itu diyakini hanya sementara, sehingga takkan mengganggu persatuan NKRI.
"Sangat kecil mereka memecah belah. Bagi mereka NKRI adalah harga mati. Itulah ciri dari TNI," ujar Supiadin, Jumat (31/5/2019).
Dia mengatakan, perbedaan sikap politik di kalangan para purnawirawan itu wajar. Supiadin misalnya yang memilih bergabung di beberapa partai. Sementara banyak para purnawirawan lainnya memilih partai lain.
"Tapi bukan berarti kami terpecah. Kami tetap satu untuk NKRI," tutur lulusan Akabri 1975 itu.
Dia pun meminta para purnawirawan TNI yang tidak puas dengan hasil pemilu agar menempuh jalur hukum sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Jangan sampai, melakukan tindakan di luar kesepakatan atau aturan hukum.
Walaupun tidak mempersoalkan siapapun yang melakukan unjuk rasa atau menyampaikan pendapatnya tentang Pemilu, namun dia berharap dilakukan dengan cara yang baik.
Proses penyelesaiannya juga harus dilakukan dengan cara konstitusional, seperti mengadu ke Bawaslu, Polri, ataupun Mahkamah Konstitusi (MK). "Saya yakin, setelah putusan MK takkan ada lagi kubu 01 atau 02," katanya.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I DPR lainnya, Syaifullah Tamliha. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga meyakini para purnawirawan TNI saat ini solid. Para purnawirawan diyakini tetap setia terhadap sapta marga prajurit, meski terjadi perbedaan dalam Pilpres 2019.
"Mereka juga negarawan yang pasti mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi masing-masing," kata Tamliha.
Sementara itu, Pengamat Militer Aris Santoso meyakini bahwa para Purnawirawan TNI memiliki ikatan kuat. Beda pilihan dalam Pilpres takkan memecah belah mereka.
Dia pun memberikan contoh, adanya komunikasi personal antara Prabowo Subianto dengan Luhut Panjaitan. Hal itu dianggap membuktikan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. "Ini
main diopini saja, seolah-olah di masyarakat sipil mereka berperang padahal mereka solid," ujar Aris.
Maka itu, Aris mengimbau para purnawirawan jenderal tersebut tidak perlu ribut-ribut, dan tetap menjaga kondusifitas. Sebab, yang jadi korbannya masyarakat sipil. "Mereka takkan berbuat makar. Itu hanya sekedar kata-kata. Mereka itu solid," tuturnya.
Sekadar diketahui, sekitar 108 purnawirawan TNI/Polri berada di barisan pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa. Mereka juga menolak hasil pemilu presiden 2019 karena alasan banyak kecurangan.
Dari 108 TNI itu, antara lain bekas Menko Polhukam Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edi Purdijatno, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat dan mantan Gubernur Jawa Tengah Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo. Ada juga Direktur Eksekutif BPN Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun dan mantan petinggi Polri Komjen (Purn) Sofjan Jacoeb.
Anggota Komisi I DPR Supiadin menuturkan, semangat patriotisme para purnawirawan jenderal itu sudah terlatih dan teruji sejak masih aktif. Jika ada perbedaan pilihan, itu diyakini hanya sementara, sehingga takkan mengganggu persatuan NKRI.
"Sangat kecil mereka memecah belah. Bagi mereka NKRI adalah harga mati. Itulah ciri dari TNI," ujar Supiadin, Jumat (31/5/2019).
Dia mengatakan, perbedaan sikap politik di kalangan para purnawirawan itu wajar. Supiadin misalnya yang memilih bergabung di beberapa partai. Sementara banyak para purnawirawan lainnya memilih partai lain.
"Tapi bukan berarti kami terpecah. Kami tetap satu untuk NKRI," tutur lulusan Akabri 1975 itu.
Dia pun meminta para purnawirawan TNI yang tidak puas dengan hasil pemilu agar menempuh jalur hukum sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Jangan sampai, melakukan tindakan di luar kesepakatan atau aturan hukum.
Walaupun tidak mempersoalkan siapapun yang melakukan unjuk rasa atau menyampaikan pendapatnya tentang Pemilu, namun dia berharap dilakukan dengan cara yang baik.
Proses penyelesaiannya juga harus dilakukan dengan cara konstitusional, seperti mengadu ke Bawaslu, Polri, ataupun Mahkamah Konstitusi (MK). "Saya yakin, setelah putusan MK takkan ada lagi kubu 01 atau 02," katanya.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I DPR lainnya, Syaifullah Tamliha. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga meyakini para purnawirawan TNI saat ini solid. Para purnawirawan diyakini tetap setia terhadap sapta marga prajurit, meski terjadi perbedaan dalam Pilpres 2019.
"Mereka juga negarawan yang pasti mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi masing-masing," kata Tamliha.
Sementara itu, Pengamat Militer Aris Santoso meyakini bahwa para Purnawirawan TNI memiliki ikatan kuat. Beda pilihan dalam Pilpres takkan memecah belah mereka.
Dia pun memberikan contoh, adanya komunikasi personal antara Prabowo Subianto dengan Luhut Panjaitan. Hal itu dianggap membuktikan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. "Ini
main diopini saja, seolah-olah di masyarakat sipil mereka berperang padahal mereka solid," ujar Aris.
Maka itu, Aris mengimbau para purnawirawan jenderal tersebut tidak perlu ribut-ribut, dan tetap menjaga kondusifitas. Sebab, yang jadi korbannya masyarakat sipil. "Mereka takkan berbuat makar. Itu hanya sekedar kata-kata. Mereka itu solid," tuturnya.
Sekadar diketahui, sekitar 108 purnawirawan TNI/Polri berada di barisan pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa. Mereka juga menolak hasil pemilu presiden 2019 karena alasan banyak kecurangan.
Dari 108 TNI itu, antara lain bekas Menko Polhukam Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edi Purdijatno, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat dan mantan Gubernur Jawa Tengah Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo. Ada juga Direktur Eksekutif BPN Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun dan mantan petinggi Polri Komjen (Purn) Sofjan Jacoeb.
(maf)
