Menteri BUMN, Menhub dan Garuda Dinilai Bertanggung Jawab Atas Macetnya Jalur Mudik
Jum'at, 31 Mei 2019 - 08:51 WIB
Menteri BUMN, Menhub dan Garuda Dinilai Bertanggung Jawab Atas Macetnya Jalur Mudik
A
A
A
JAKARTA - Masih mahalnya harga tiket penerbangan domestik dikritisi oleh Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan. Menurut dia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Direksi Garuda dan Citilink harus bertanggung jawab atas macetnya jalur mudik via darat dan meningkatnya jumlah konsumsi BBM karena meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor.
"Saya prihatin, sedih dan kecewa, pada akhirnya masyarakat harus memfasilitasi dirinya dengan begitu kreatif untuk dapat pulang kampung bersilaturahim dalam Idul Fitri tahun ini," ujar Arteria Dahlan dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (31/5/2019).
Dia menilai wajar masyarakat bertanya mengapa harga tiket pesawat domestik lebih mahal daripada tiket ke luar negeri seperti Singapura, Kuala lumpur, Hongkong, Tokyo. "Lalu kemarin-kemarin kan sempat dijawab dengan jawaban konyol karena harga avtur dan flight expense semua dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sedangkan pendapatan tiket itu dalam bentuk rupiah," katanya.
Kemudian, kata dia, timbul alasan lain yang semakin terlihat tanpa koordinasi dan ratio akal sehat yang semakin memerlihatkan tidak adanya koordinasi antar pengambil kebijakan. "Kasihan Pak Jokowi, punya anak buah yqng tidak bisa mengeksekusi arahan beliau. Perintahnya kan jelas, 'selesaikan kisruh tiket mahal', tapi menteri-menterinya savety player dan normative semua," jelas dia.
Menurut dia, beberapa menteri terkait tidak mau berpikir out of the box untuk memperlihatkan negara hadir di tengah masyarakat walau tidak populer kebijakannya. "Jujur, statement Menteri Perhubungan yang menyatakan hanya punya kewenangan menetapkan tarif batas atas dan batas bawah sedang sisanya diserahkan ke mekanisme pasar sangat menyakitkan hati," tandasnya.
Dia menilai pernyataan Budi Karya itu mengesankan bahwa negara tidak peduli, tidak peka dan sensitif atas kebutuhan umat. "Seakan penghalalan atas indikasi praktik kartel atau pengkondisian harga mengingat pemain lokal kini hanya tinggal beberapa perusahaan penerbangan saja," imbuhnya.
Dia pun menyoroti beberapa anak buah Presiden Jokowi terkait masalah masih mahalnya harga tiket pesawat domestik. "Lalu, kemana Meneg BUMN? Dimana merah putihnya para Direksi Garuda Indonesia? juga Citilink anak perusahaan Garuda? Mereka pun juga sudah menjadi wali bagi maskapai Sriwijaya Air," katanya.
Sehingga, kata dia, praktis hanya ada dua pemain lokal berskala besar yakni Lion air group dan Garuda Indonesia. Kedua pemain lokal berskala besar itu dianggap sedang diuji keindonesiaannya.
"Meneg BUMN, Menhub, Direksi Garuda dan Citilink harus tanggung jawab atas macetnya jalur mudik via darat, meningkatnya jumlah konsumsi BBM karena meningkatnya penggunaan kendaran bermotor, berkurangnya kesejahteraan rakyat karena harus bayar tol dan biaya makan tambahan selama dalam perjalanan serta meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, karena mereka tidak siap dan terpaksa harus menempuh perjalanan darat," pungkasnya.
"Saya prihatin, sedih dan kecewa, pada akhirnya masyarakat harus memfasilitasi dirinya dengan begitu kreatif untuk dapat pulang kampung bersilaturahim dalam Idul Fitri tahun ini," ujar Arteria Dahlan dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (31/5/2019).
Dia menilai wajar masyarakat bertanya mengapa harga tiket pesawat domestik lebih mahal daripada tiket ke luar negeri seperti Singapura, Kuala lumpur, Hongkong, Tokyo. "Lalu kemarin-kemarin kan sempat dijawab dengan jawaban konyol karena harga avtur dan flight expense semua dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sedangkan pendapatan tiket itu dalam bentuk rupiah," katanya.
Kemudian, kata dia, timbul alasan lain yang semakin terlihat tanpa koordinasi dan ratio akal sehat yang semakin memerlihatkan tidak adanya koordinasi antar pengambil kebijakan. "Kasihan Pak Jokowi, punya anak buah yqng tidak bisa mengeksekusi arahan beliau. Perintahnya kan jelas, 'selesaikan kisruh tiket mahal', tapi menteri-menterinya savety player dan normative semua," jelas dia.
Menurut dia, beberapa menteri terkait tidak mau berpikir out of the box untuk memperlihatkan negara hadir di tengah masyarakat walau tidak populer kebijakannya. "Jujur, statement Menteri Perhubungan yang menyatakan hanya punya kewenangan menetapkan tarif batas atas dan batas bawah sedang sisanya diserahkan ke mekanisme pasar sangat menyakitkan hati," tandasnya.
Dia menilai pernyataan Budi Karya itu mengesankan bahwa negara tidak peduli, tidak peka dan sensitif atas kebutuhan umat. "Seakan penghalalan atas indikasi praktik kartel atau pengkondisian harga mengingat pemain lokal kini hanya tinggal beberapa perusahaan penerbangan saja," imbuhnya.
Dia pun menyoroti beberapa anak buah Presiden Jokowi terkait masalah masih mahalnya harga tiket pesawat domestik. "Lalu, kemana Meneg BUMN? Dimana merah putihnya para Direksi Garuda Indonesia? juga Citilink anak perusahaan Garuda? Mereka pun juga sudah menjadi wali bagi maskapai Sriwijaya Air," katanya.
Sehingga, kata dia, praktis hanya ada dua pemain lokal berskala besar yakni Lion air group dan Garuda Indonesia. Kedua pemain lokal berskala besar itu dianggap sedang diuji keindonesiaannya.
"Meneg BUMN, Menhub, Direksi Garuda dan Citilink harus tanggung jawab atas macetnya jalur mudik via darat, meningkatnya jumlah konsumsi BBM karena meningkatnya penggunaan kendaran bermotor, berkurangnya kesejahteraan rakyat karena harus bayar tol dan biaya makan tambahan selama dalam perjalanan serta meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, karena mereka tidak siap dan terpaksa harus menempuh perjalanan darat," pungkasnya.
(kri)
