HMI Minta KPU Ungkap Sebab Meninggalnya 606 Penyelenggara Pemilu 2019
Rabu, 15 Mei 2019 - 00:43 WIB
HMI Minta KPU Ungkap Sebab Meninggalnya 606 Penyelenggara Pemilu 2019
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera mengungkap penyebab kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu serentak 2019.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum PB HMI (MPO), Zuhad Aji Firmantoro saat menggelar aksi di depan kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Menurut pria yang akrab disapa Aji tersebut, kematian petugas KPPS yang berjumlah 600 lebih tersebut tidak wajar.
"Keterangan resmi KPU menyebutkan lebih 606 orang petugas KPPS meninggal dunia selama proses penyelenggara Pemilu tahun 2019," ungkap Aji.
Selain kematian ratusan petugas KPPS, PB HMI juga menyoroti berbagai informasi yang massif tentang adanya dugaan berbagai macam kesalahan prosedur yang dilakukan KPU.
Oleh karena itu, Aji meminta kepada KPU untuk menjelaskan dan mengungkap ke publik terkait pelanggaran tersebut.
Jika tidak, kata dia, informasi pelanggaran itu akan menjadi bola liar di masyarakat.
"Kami meminta ke KPU untuk bersedia mengungkap berbagai dugaan pelanggaran selama proses penyelenggaraan Pemilu," tegasnya.
Lebih lanjut, Aji mengatakan, jika hal itu tidak bisa dilakukan maka harus segera dilakukan pergantian Ketua KPU.
"Bersedia segera melakukan pergantian Ketua KPU," pungkasnya.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum PB HMI (MPO), Zuhad Aji Firmantoro saat menggelar aksi di depan kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Menurut pria yang akrab disapa Aji tersebut, kematian petugas KPPS yang berjumlah 600 lebih tersebut tidak wajar.
"Keterangan resmi KPU menyebutkan lebih 606 orang petugas KPPS meninggal dunia selama proses penyelenggara Pemilu tahun 2019," ungkap Aji.
Selain kematian ratusan petugas KPPS, PB HMI juga menyoroti berbagai informasi yang massif tentang adanya dugaan berbagai macam kesalahan prosedur yang dilakukan KPU.
Oleh karena itu, Aji meminta kepada KPU untuk menjelaskan dan mengungkap ke publik terkait pelanggaran tersebut.
Jika tidak, kata dia, informasi pelanggaran itu akan menjadi bola liar di masyarakat.
"Kami meminta ke KPU untuk bersedia mengungkap berbagai dugaan pelanggaran selama proses penyelenggaraan Pemilu," tegasnya.
Lebih lanjut, Aji mengatakan, jika hal itu tidak bisa dilakukan maka harus segera dilakukan pergantian Ketua KPU.
"Bersedia segera melakukan pergantian Ketua KPU," pungkasnya.
(pur)
