Ma'ruf Amin Imbau MUI Tak Masuk Wilayah Sengketa Pemilu
Selasa, 07 Mei 2019 - 19:26 WIB
Ma'ruf Amin Imbau MUI Tak Masuk Wilayah Sengketa Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin kembali beraktivitas biasa sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan memimpin rapat rutin yang dilaksanakan institusinya.
"Ngasih laporan-laporan perkembangan persiapan rapat kerja nasional," kata Ma'ruf saat ditemui di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Kiai Ma'ruf mengaku banyak hal yang dibahas dalam rapat rutinan tersebut. Antara lain disebutkan persiapan Rakernas dan kegiatan Rumah Sakit di Palestina. Dia mengaku MUI berjalan sesuai program yang telah dicanangkan.
Saat disinggung apakah rapat rutin juga membahas kondisi bangsa pasca pemilu, Kiai Ma'ruf tak menampik hal tersebut. Mustasyar PBNU itu mengaku mengendalikan agar MUI tidak mengambil peran politik secara teknis pemilu.
"Tidak masuk dalam wilayah yang dipersengketakan. MUI sudah buat keputusan bahwa segala sesuatunya supaya dijalankan sesuai peraturan, sesuai prosedur, menunggu KPU kemudian kalau ada persoalan dibawa ke Bawaslu, kalau tidak ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan aturan yang ada. Konstitusi," pungkasnya.
"Ngasih laporan-laporan perkembangan persiapan rapat kerja nasional," kata Ma'ruf saat ditemui di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Kiai Ma'ruf mengaku banyak hal yang dibahas dalam rapat rutinan tersebut. Antara lain disebutkan persiapan Rakernas dan kegiatan Rumah Sakit di Palestina. Dia mengaku MUI berjalan sesuai program yang telah dicanangkan.
Saat disinggung apakah rapat rutin juga membahas kondisi bangsa pasca pemilu, Kiai Ma'ruf tak menampik hal tersebut. Mustasyar PBNU itu mengaku mengendalikan agar MUI tidak mengambil peran politik secara teknis pemilu.
"Tidak masuk dalam wilayah yang dipersengketakan. MUI sudah buat keputusan bahwa segala sesuatunya supaya dijalankan sesuai peraturan, sesuai prosedur, menunggu KPU kemudian kalau ada persoalan dibawa ke Bawaslu, kalau tidak ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan aturan yang ada. Konstitusi," pungkasnya.
(maf)
