Jokowi Diusulkan Bentuk Kemenko Infrastruktur
Jokowi Diusulkan Bentuk Kemenko Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengusulkan untuk menambah satu kelembagaan kementerian baru yakni Kementerian Investasi. Kementerian yang bakal fokus terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Berbagai pihak mendukung hal ini. Kementerian Investasi dinilai solusi tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
"Saya sangat setuju dengan usul presiden agar ditambah lagi satu kelembagaan kementerian yang baru, yaitu Kementerian Investasi, agar bisa lebih fokus dan mampu memberi nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi," ujar Pembina Institut Lembang Sembilan (IL9), Muh Rapsel Ali dalam rilisnya, Kamis (2/5/2019).
Rapsel menilai sudah sepatutnya negara membuat terobosan brilian dalam hal kelembagaan ekonomi. Satu hal yang juga menurutnya perlu dibentuk adalah Kemenko Infrastruktur.
"Saya mengusulkan juga dibentuk satu lagi lembaga kordinasi kementerian yang baru, yaitu Kemenko Infrastruktur. Kemenko Infrastruktur ini selain punya kemampuan akselarator pembangunan, juga mampu mengatasi kendala-kendala teknis di lapangan sebagaimana yang terjadi selama ini," usul Rapsel menambahkan.
Menurut Rapsel, Menko infrastruktur nantinya membawahi beberapa kementerian terkait, yaitu PUPR, Bappenas, Perhubungan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Paling baik lagi jika Kemenko Infrastruktur ini ditunjang oleh lembaga keuangan khusus infrastruktur. Sebaiknya Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dimerger saja menjadi Bank Infrastruktur, selain bisa lebih fokus juga bank tersebut menjadi bank berskala nasional, daerah tak perlu ragu dan khawatir sahamnya tergerus, malah devidennya tentu lebih besar karena putaran nasional lebih cepat daripada putaran lokal daerah," papar Rapsel yang juga Pendiri Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo).
"Terbentuknya Kemenko Infrastruktur juga sangat menunjang tugas dan fungsi tujuan pemerintah memindahkan Ibu Kota negara," tuntasnya.
Berbagai pihak mendukung hal ini. Kementerian Investasi dinilai solusi tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
"Saya sangat setuju dengan usul presiden agar ditambah lagi satu kelembagaan kementerian yang baru, yaitu Kementerian Investasi, agar bisa lebih fokus dan mampu memberi nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi," ujar Pembina Institut Lembang Sembilan (IL9), Muh Rapsel Ali dalam rilisnya, Kamis (2/5/2019).
Rapsel menilai sudah sepatutnya negara membuat terobosan brilian dalam hal kelembagaan ekonomi. Satu hal yang juga menurutnya perlu dibentuk adalah Kemenko Infrastruktur.
"Saya mengusulkan juga dibentuk satu lagi lembaga kordinasi kementerian yang baru, yaitu Kemenko Infrastruktur. Kemenko Infrastruktur ini selain punya kemampuan akselarator pembangunan, juga mampu mengatasi kendala-kendala teknis di lapangan sebagaimana yang terjadi selama ini," usul Rapsel menambahkan.
Menurut Rapsel, Menko infrastruktur nantinya membawahi beberapa kementerian terkait, yaitu PUPR, Bappenas, Perhubungan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Paling baik lagi jika Kemenko Infrastruktur ini ditunjang oleh lembaga keuangan khusus infrastruktur. Sebaiknya Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dimerger saja menjadi Bank Infrastruktur, selain bisa lebih fokus juga bank tersebut menjadi bank berskala nasional, daerah tak perlu ragu dan khawatir sahamnya tergerus, malah devidennya tentu lebih besar karena putaran nasional lebih cepat daripada putaran lokal daerah," papar Rapsel yang juga Pendiri Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo).
"Terbentuknya Kemenko Infrastruktur juga sangat menunjang tugas dan fungsi tujuan pemerintah memindahkan Ibu Kota negara," tuntasnya.
(kri)
Explore More