Perludem: Pemilu 2019 Bukan Hal Mudah
Rabu, 01 Mei 2019 - 08:10 WIB
Perludem: Pemilu 2019 Bukan Hal Mudah
A
A
A
JAKARTA - Meski dianggap kurang, namun Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 patut untuk diapresiasi. Pasalnya, pesta demokrasi yang digelar secara serentak pada 17 April 2019 lalu sukses. Hal itu berdasarkan angka partisipasi masyarakat yang mencapai 80 persen.
"Maka Pemilu 2019 bukan hal yang mudah," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam diskusi bertajuk 'Menakar Kedewasaan Demokrasi Indonesia' yang diselenggarakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 30 April 2019.
Dalam hal ini, menurut dia, ada dua poin penting yang menjadikan Pemilu 2019 ini penting. Yang pertama, kata dia, Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu Serentak terbesar di dunia. Indonesia yang mayoritas penduduknya umat muslim dapat menggelar proses demokrasi. Karena, kata dia, hal itu tidak mudah dilakukan, seperti di Timur Tengah muslim dan demokrasi tidak bisa jalan beriringan.
"Kita jadi negara muslim demokratis terbesar dunia. Mematahkan Islam dan demokrasi tidak kompatibel," terangnya.
Meski begitu, dia menyesali ada pihak yang berupaya membangun delegitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu ini.
"Padahal ada hukum. Tapi ada bahasa-bahasa people power dan sebagainya," kata Titi.
Senada dengan Titi, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN Jokowi-Ma'ruf) Hasto Kristiyanto memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019. Jika ada yang merasa dikecewakan, kata dia, silakan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sengketa pemilu lewat konstitusi bukan jalanan. Ini sudah teruji," jelas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.
Dia juga menyadari, setiap pesta demokrasi ada kekurangan dan kelebihan. maka itu, dia menyarakan, agar semua pihak menyempurnakan hal itu.
"Hal-hal yang kurang baik diperbaiki bersama. Tanpa itu politik kehilangan jati dirinya," jelas Hasto.
Di tempat yang sama, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN Prabowo-Sandi) Ferry Juliantono menuturkan, ada beberapa hal yang pihaknya merasa dirugikan.
"Kami juga menemukan dugaan sumber daya keuangan negara. Kami menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Kami menemukan dugaan pelanggaran kebebasan pers," kata Ferry.
Selain itu, Waketum Gerindra ini mengatakan, ada sesuatu yang salah sehingga ratusan penyelenggara pemilu meninggal dunia. Menurut dia, hal tersebut seyogianya patut untuk diselidiki.
"Tapi kami mengambil posisi menggunakan ruang-ruang demokrasi yang ada. Kami menyampaikan ke Bawaslu. Tentu kami gunakan ruang demokrasi yang lain," jelas Ferry.
Kemudian, dia menegaskan, people power yang didengungkan pihaknya bukan bersifat anarkistis yang selama ini ada di pikiran berbagai kalangan. Dia menyatakan, people power yang dimaksud adalah mengerahkan massa secara damai.
"Demonstrasi damai itu sarana yang diperbolehkan dalam demokrasi. Tidak boleh kegiatan yang inkonstitusional. Ini kan membawa demokrasi ke arah yang lebih baik," jelas Ferry.
Selain ketiga tokoh tersebut, ada juga Waketum PAN Bara Hasibuan dan Peneliti CSIS Philips J Vertone.
"Maka Pemilu 2019 bukan hal yang mudah," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam diskusi bertajuk 'Menakar Kedewasaan Demokrasi Indonesia' yang diselenggarakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 30 April 2019.
Dalam hal ini, menurut dia, ada dua poin penting yang menjadikan Pemilu 2019 ini penting. Yang pertama, kata dia, Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu Serentak terbesar di dunia. Indonesia yang mayoritas penduduknya umat muslim dapat menggelar proses demokrasi. Karena, kata dia, hal itu tidak mudah dilakukan, seperti di Timur Tengah muslim dan demokrasi tidak bisa jalan beriringan.
"Kita jadi negara muslim demokratis terbesar dunia. Mematahkan Islam dan demokrasi tidak kompatibel," terangnya.
Meski begitu, dia menyesali ada pihak yang berupaya membangun delegitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu ini.
"Padahal ada hukum. Tapi ada bahasa-bahasa people power dan sebagainya," kata Titi.
Senada dengan Titi, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN Jokowi-Ma'ruf) Hasto Kristiyanto memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019. Jika ada yang merasa dikecewakan, kata dia, silakan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sengketa pemilu lewat konstitusi bukan jalanan. Ini sudah teruji," jelas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.
Dia juga menyadari, setiap pesta demokrasi ada kekurangan dan kelebihan. maka itu, dia menyarakan, agar semua pihak menyempurnakan hal itu.
"Hal-hal yang kurang baik diperbaiki bersama. Tanpa itu politik kehilangan jati dirinya," jelas Hasto.
Di tempat yang sama, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN Prabowo-Sandi) Ferry Juliantono menuturkan, ada beberapa hal yang pihaknya merasa dirugikan.
"Kami juga menemukan dugaan sumber daya keuangan negara. Kami menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Kami menemukan dugaan pelanggaran kebebasan pers," kata Ferry.
Selain itu, Waketum Gerindra ini mengatakan, ada sesuatu yang salah sehingga ratusan penyelenggara pemilu meninggal dunia. Menurut dia, hal tersebut seyogianya patut untuk diselidiki.
"Tapi kami mengambil posisi menggunakan ruang-ruang demokrasi yang ada. Kami menyampaikan ke Bawaslu. Tentu kami gunakan ruang demokrasi yang lain," jelas Ferry.
Kemudian, dia menegaskan, people power yang didengungkan pihaknya bukan bersifat anarkistis yang selama ini ada di pikiran berbagai kalangan. Dia menyatakan, people power yang dimaksud adalah mengerahkan massa secara damai.
"Demonstrasi damai itu sarana yang diperbolehkan dalam demokrasi. Tidak boleh kegiatan yang inkonstitusional. Ini kan membawa demokrasi ke arah yang lebih baik," jelas Ferry.
Selain ketiga tokoh tersebut, ada juga Waketum PAN Bara Hasibuan dan Peneliti CSIS Philips J Vertone.
(mhd)
