Majalah SINDO Weekly Kembali Gelar Government Award 2019 ke-6
A
A
A
JAKARTA - MNC Group kembali menggelar Malam Apresiasi Government Award 2019. Event tahunan yang dimotori Majalah SINDO Weekly tahun ini memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil melakukan berbagai inovasi dalam pengelolaan pembangunan di daerah masing-masing.
Pelaksanaan Government Award tahun ini merupakan yang ke-6 dilaksanakan sejak tahun 2014. Adapun motivasi pemberian penghargaan didasarkan atas prestasi yang telah ditoreh pemerintah daerah, termasuk oleh kepala daerahnya.
Pemimpin Redaksi Majalah SINDO Weekly, Nevy Hetharia mengatakan mengapa MNC Group dalam hal ini Majalah SINDO Weekly selalu mengapresiasi para pimpinan daerah dengan lewat event Government Award? Sebab sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah diberi wewenang untuk menyelenggarakan sebagian besar urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi wewenang pemerintah pusat.
"Dalam tataran praktis, pemberian wewenang itu juga diikuti dengan pemberian hak untuk melakukan inovasi agar penyelenggaraan urusan pemerintahan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi lapangan dan sesuai pula dengan kearifan lokal," ujarnya kepada SINDOnews, Selasa (30/4/2019).
Menurut Nevy, pemerintah pusat bahkan secara tegas memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi itu. Bahkan, melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017, dinyatakan bahwa pemerintah daerah harus melakukan aneka inovasi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah.
"Inovasi itu diperlukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik dalam peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah," tutur dia.
Dengan adanya PP tersebut, peluang daerah untuk melakukan inovasi semakin luas lagi. Pemerintah pusat hanya memberikan batasan bahwa inovasi yang dilakukan oleh daerah haruslah mengandung pembaharuan dan perbaikan, memberi manfaat bagi Daerah dan atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masih kata nevy, pemerintah pusat juga memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan replikasi atas inovasi yang dilakukan oleh daerah lain. PP ini secara tegas melarang daerah yang sukses melakukan inovasi untuk mengkomersialkan hak paten atas temuannya.
"Satu dan lain hal agar daerah lain yang ingin melakukan replikasi dapat melakukannya tanpa harus mengeluarkan biaya," ucapnya.
Anugerah ini diberikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim MNC Group bersama Redaksi SINDO Weekly bekerja sama dengan sejumlah akademisi dengan memperhatikan keaslian ide, kelembagaan yang menangani inovasi, perangkat aturan yang digunakan untuk menjamin agar inovasi ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Yang tak kalah penting, inovasi itu harus mendatangkan keunggulan daya saing daerah dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat.
Setelah melakukan pengkajian, pada tahun ini memberikan anugerah Government Award kepada pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, serta tokoh-tokoh yang berperan besar dalam mendorong lahirnya inovasi di daerahnya. Acara digelar Selasa 30 April 2019 di Hotel Borobudur Jakarta.
No Daerah Kategori
1 KOTA AMBON KOTA TOLERANSI
2 KOTA PAYAKUMBUH KOTA SEHAT
3 KOTA JAYAPURA PENDIDIKAN
4 KOTA DEPOK INFRASTRUKTUR LAYANAN PUBLIK
5 KOTA MALANG INOVASI BIROKRASI
6 KOTA PANGKALPINANG PARIWISATA
7 KABUPATEN TAPIN PERTUMBUHAN EKONOMI
8 KABUPATEN SUMBAWA BARAT PENGENTASAN KEMISKINAN
9 KABUPATEN PUNCAK PAPUA INFRASTUKTUR
10 KABUPATEN LUWU TIMUR INFRASTRUKTUR
11 KABUPATEN BULUKUMBA PARIWISATA
12 KABUPATEN MUSI BANYUASIN INOVASI INFRASTRUKTUR
13 KABUPATEN JAYAPURA PENANGANAN BENCANA
14 KABUPATEN TUBAN KETAHANAN PANGAN
15 KABUPATEN PASURUAN LAYANAN PUBLIK
16 KABUPATEN SERANG PENDIDIKAN
17 KABUPATEN TANGERANG KESEHATAN
18 PROVINSI SULAWESI UTARA JAMINAN SOSIAL
19 PROVINSI DKI JAKARTA TRANSPORTASI PUBLIK
20 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PENGEMBANGAN PETERNAKAN
21 PROVINSI JAWA BARAT INVESTASI
22 PROVINSI JAWA TIMUR MANAJEMEN KETENAGAKERJAAN
23 WALI KOTA AMBON INDONESIAN CREATIVE LEADER
24 WALI KOTA BALIKPAPAN INDONESIAN CREATIVE LEADER
25 WALI KOTA MANADO INDONESIAN CREATIVE LEADER
26 WALI KOTA BONTANG INSPIRING WOMAN LEADER
27 KOTA MEDAN INDONESIAN CREATIVE LEADER
28 BUPATI TAPANULI UTARA INDONESIAN CREATIVE LEADER
29 BUPATI BURU SELATAN INDONESIAN INNOVATIVE LEADER
30 GUBERNUR JAWA TENGAH INDONESIAN INNOVATIVE LEADER
31 GUBERNUR JAWA BARAT INDONESIAN INNOVATIVE LEADER
Pelaksanaan Government Award tahun ini merupakan yang ke-6 dilaksanakan sejak tahun 2014. Adapun motivasi pemberian penghargaan didasarkan atas prestasi yang telah ditoreh pemerintah daerah, termasuk oleh kepala daerahnya.
Pemimpin Redaksi Majalah SINDO Weekly, Nevy Hetharia mengatakan mengapa MNC Group dalam hal ini Majalah SINDO Weekly selalu mengapresiasi para pimpinan daerah dengan lewat event Government Award? Sebab sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah diberi wewenang untuk menyelenggarakan sebagian besar urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi wewenang pemerintah pusat.
"Dalam tataran praktis, pemberian wewenang itu juga diikuti dengan pemberian hak untuk melakukan inovasi agar penyelenggaraan urusan pemerintahan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi lapangan dan sesuai pula dengan kearifan lokal," ujarnya kepada SINDOnews, Selasa (30/4/2019).
Menurut Nevy, pemerintah pusat bahkan secara tegas memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi itu. Bahkan, melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017, dinyatakan bahwa pemerintah daerah harus melakukan aneka inovasi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah.
"Inovasi itu diperlukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik dalam peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah," tutur dia.
Dengan adanya PP tersebut, peluang daerah untuk melakukan inovasi semakin luas lagi. Pemerintah pusat hanya memberikan batasan bahwa inovasi yang dilakukan oleh daerah haruslah mengandung pembaharuan dan perbaikan, memberi manfaat bagi Daerah dan atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masih kata nevy, pemerintah pusat juga memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan replikasi atas inovasi yang dilakukan oleh daerah lain. PP ini secara tegas melarang daerah yang sukses melakukan inovasi untuk mengkomersialkan hak paten atas temuannya.
"Satu dan lain hal agar daerah lain yang ingin melakukan replikasi dapat melakukannya tanpa harus mengeluarkan biaya," ucapnya.
Anugerah ini diberikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim MNC Group bersama Redaksi SINDO Weekly bekerja sama dengan sejumlah akademisi dengan memperhatikan keaslian ide, kelembagaan yang menangani inovasi, perangkat aturan yang digunakan untuk menjamin agar inovasi ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Yang tak kalah penting, inovasi itu harus mendatangkan keunggulan daya saing daerah dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat.
Setelah melakukan pengkajian, pada tahun ini memberikan anugerah Government Award kepada pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, serta tokoh-tokoh yang berperan besar dalam mendorong lahirnya inovasi di daerahnya. Acara digelar Selasa 30 April 2019 di Hotel Borobudur Jakarta.
No Daerah Kategori
1 KOTA AMBON KOTA TOLERANSI
2 KOTA PAYAKUMBUH KOTA SEHAT
3 KOTA JAYAPURA PENDIDIKAN
4 KOTA DEPOK INFRASTRUKTUR LAYANAN PUBLIK
5 KOTA MALANG INOVASI BIROKRASI
6 KOTA PANGKALPINANG PARIWISATA
7 KABUPATEN TAPIN PERTUMBUHAN EKONOMI
8 KABUPATEN SUMBAWA BARAT PENGENTASAN KEMISKINAN
9 KABUPATEN PUNCAK PAPUA INFRASTUKTUR
10 KABUPATEN LUWU TIMUR INFRASTRUKTUR
11 KABUPATEN BULUKUMBA PARIWISATA
12 KABUPATEN MUSI BANYUASIN INOVASI INFRASTRUKTUR
13 KABUPATEN JAYAPURA PENANGANAN BENCANA
14 KABUPATEN TUBAN KETAHANAN PANGAN
15 KABUPATEN PASURUAN LAYANAN PUBLIK
16 KABUPATEN SERANG PENDIDIKAN
17 KABUPATEN TANGERANG KESEHATAN
18 PROVINSI SULAWESI UTARA JAMINAN SOSIAL
19 PROVINSI DKI JAKARTA TRANSPORTASI PUBLIK
20 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PENGEMBANGAN PETERNAKAN
21 PROVINSI JAWA BARAT INVESTASI
22 PROVINSI JAWA TIMUR MANAJEMEN KETENAGAKERJAAN
23 WALI KOTA AMBON INDONESIAN CREATIVE LEADER
24 WALI KOTA BALIKPAPAN INDONESIAN CREATIVE LEADER
25 WALI KOTA MANADO INDONESIAN CREATIVE LEADER
26 WALI KOTA BONTANG INSPIRING WOMAN LEADER
27 KOTA MEDAN INDONESIAN CREATIVE LEADER
28 BUPATI TAPANULI UTARA INDONESIAN CREATIVE LEADER
29 BUPATI BURU SELATAN INDONESIAN INNOVATIVE LEADER
30 GUBERNUR JAWA TENGAH INDONESIAN INNOVATIVE LEADER
31 GUBERNUR JAWA BARAT INDONESIAN INNOVATIVE LEADER
(kri)