Jika PAN Gabung Dinilai Akan Untungkan Koalisi Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA - Isu bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin menjadi perbincangan hangat beberapa hari belakangan ini.

Hal itu didapati karena beberapa hari lalu Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) bertemu dengan Presiden Jokowi dalam pelantikan Gubernur Maluku.

Peneliti LIPI Aisah Putri Budiarti menilai, isu bergabungnya PAN ke koalisi petahana sangat menguntungkan bagi partai yang dipimpin Zulhas ini. Bergabungnya PAN dirasa tak masalah karena jika Jokowi-Ma'ruf terpilih, koalisi hanya mengikat 5 tahun saja.

"Hasil quick count Jokowi menang, dan itu benar terjadi dan Jokowi menang dan PAN bergabung dengan pemerintah itu enggak ada masalah," kata Aisah dalam diskusi dikawasan Jalan Sultan Agung, Guntur, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

"Koalisi itu mengikat hanya 5 tahun dan pada 2024 peta politik berubah total, jadi PAN bisa mencalonkan sendiri presiden selanjutnya atau peta politik nya akan berubah sama sekali. Jadi enggak ada kerugian sebenarnya bagi PAN kalau bergabung dengan koalisi pemerintah," sambungnya.

Aisah menyebut, respons dari pertemuan Zulhas dan Jokowi dari kedua kubu baik 01 maupun 02 tidak ada penolakan. Menurutnya, justru muncul respons dukungan kepada PAN untuk berpindah dukungan ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Selain itu kata Aisah, koalisi adil-makmur komitmen koalisi hanya sampai pilpres saja. Dirinya memprediksi, peluang PAN untuk masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi sampai 2024 sangat besar.

"Ketika PAN di posisi saat ini peluangnya dan potensinya lebih besar untuk masuk ke koalisi pemerintah dibandingkan Demokrat. Karena kita tahu Demokrat ada ganjaran politik sejarah masa lalu yang enggak bisa dengan mudah cair kita semua tahu," ujarnya.

"PAN tidak ada beban seperti itu walaupun Amien Rais begitu kerasnya terhadap Jokowi di masa pilpres, tapi tidak punya luka lama yang benar-benar bisa susah diobati," pungkasnya.