Pengamat Sebut Pemilu Serentak Lebih Banyak Mudaratnya
Rabu, 24 April 2019 - 15:49 WIB
Pengamat Sebut Pemilu Serentak Lebih Banyak Mudaratnya
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, perlu evaluasi total penyelenggaraan pemilu serentak 2019 karena begitu banyak meninggalkan persoalan.
"Pemilu serentak lebih banyak mudaratnya ketimbang nilai positif," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Rabu (24/4/2019).
Adi menyebut, kematian sejumlah anggota KPPS, banyaknya dugaan kecurangan yang terjadi, distribusi logistik yang amburadul, banyak warga yang tak bisa nyoblos karena alasan teknis, hingga penganaktirian pemilu legislatif menjadi catatan serius bahwa pemilu serentak memang harus dievalusi total.
"Catatan negatif inilah yang sepertinya membuat KPU mulai sadar bahwa keserentakan pemilu sangat kacau dan brutal. Belum lagi anggaran pemilu serentak juga mahal tak sesuai niat awal," ujarnya.
Ditambahkan pengamat politik asal UIN Jakarta ini, selain alasan teknis, sscara subtansi muncul fenomena pemilu serentak telah menganaktirikan pileg. Sehingga para caleg dan partai-partai baru sulit lolos ambang batas Senayan.
"Karena rakyat tahunya cuma pilpres bukan pileg. Kondisi semacam ini tentu sangat menguntungkan partai lama tapi tidak partai baru," pungkasnya.
"Pemilu serentak lebih banyak mudaratnya ketimbang nilai positif," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Rabu (24/4/2019).
Adi menyebut, kematian sejumlah anggota KPPS, banyaknya dugaan kecurangan yang terjadi, distribusi logistik yang amburadul, banyak warga yang tak bisa nyoblos karena alasan teknis, hingga penganaktirian pemilu legislatif menjadi catatan serius bahwa pemilu serentak memang harus dievalusi total.
"Catatan negatif inilah yang sepertinya membuat KPU mulai sadar bahwa keserentakan pemilu sangat kacau dan brutal. Belum lagi anggaran pemilu serentak juga mahal tak sesuai niat awal," ujarnya.
Ditambahkan pengamat politik asal UIN Jakarta ini, selain alasan teknis, sscara subtansi muncul fenomena pemilu serentak telah menganaktirikan pileg. Sehingga para caleg dan partai-partai baru sulit lolos ambang batas Senayan.
"Karena rakyat tahunya cuma pilpres bukan pileg. Kondisi semacam ini tentu sangat menguntungkan partai lama tapi tidak partai baru," pungkasnya.
(maf)
