TKN: Butuh Kedewasaan dan Kenegarawanan Sikapi Proses Pemilu
Rabu, 24 April 2019 - 15:34 WIB
TKN: Butuh Kedewasaan dan Kenegarawanan Sikapi Proses Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengakui tidak perlu ada rekonsiliasi karena memang tidak ada konflik dan benturan di masyarakat.
"Yang dibutuhkan sebenarnya hanya kedewasaan, sikap kenegarawanan, untuk pertama lebih bijak menunggu 22 Mei," ujar Karding di Kemang, Jakarta Selatan, Selasa 23 April 2019 malam.
Menurut Karding, sikap dewasa dan negarawanan yang dimaksud adalah semua pihak harus siap menang dan siap kalah serta mau menerima siapa pun yang terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden nanti.
"Yang kita mau ini pemilu kan sebenarnya untuk kepentingan kesejahteraan perbaikan negara, ya pemilu ini hanya alat, jadi apa pun hasilnya mesti yang utama persatuan Indonesia," ujarnya.
Mengenai isu yang dikembangkan pihak tertentu bahwa terjadi dugaan kecurangan dalam pemilu, menurut dia, hal tersebut merupakan pembangunan opini untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu.
Dia berharap semua pihak tetap menunggu hasil resmi di KPU. Jika ada yang keberatan disampaikan melalui konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.
"Kan sudah ada lembaga Bawaslu, sudah ada kepolisian, sudah ada pers, sudah ada saksi masing masing, dan KPU diusulkan oleh partai partai yang sekarang ini pada teriak semua itu, oleh karena itu sekarang yang dibutuhkan adalah sikap bijak kita semua," tuturnya.
"Yang dibutuhkan sebenarnya hanya kedewasaan, sikap kenegarawanan, untuk pertama lebih bijak menunggu 22 Mei," ujar Karding di Kemang, Jakarta Selatan, Selasa 23 April 2019 malam.
Menurut Karding, sikap dewasa dan negarawanan yang dimaksud adalah semua pihak harus siap menang dan siap kalah serta mau menerima siapa pun yang terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden nanti.
"Yang kita mau ini pemilu kan sebenarnya untuk kepentingan kesejahteraan perbaikan negara, ya pemilu ini hanya alat, jadi apa pun hasilnya mesti yang utama persatuan Indonesia," ujarnya.
Mengenai isu yang dikembangkan pihak tertentu bahwa terjadi dugaan kecurangan dalam pemilu, menurut dia, hal tersebut merupakan pembangunan opini untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu.
Dia berharap semua pihak tetap menunggu hasil resmi di KPU. Jika ada yang keberatan disampaikan melalui konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.
"Kan sudah ada lembaga Bawaslu, sudah ada kepolisian, sudah ada pers, sudah ada saksi masing masing, dan KPU diusulkan oleh partai partai yang sekarang ini pada teriak semua itu, oleh karena itu sekarang yang dibutuhkan adalah sikap bijak kita semua," tuturnya.
(dam)
