TKN: Pemilu Serentak Harus Dikaji Ulang, Apalagi Menyangkut Nyawa Orang
Rabu, 24 April 2019 - 09:38 WIB
TKN: Pemilu Serentak Harus Dikaji Ulang, Apalagi Menyangkut Nyawa Orang
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menganggap keserentakan Pemilu 2019 harus ditinjau ulang untuk menghargai jasa para petugas pemilu yang meninggal dalam bertugas.
Hal itu disampaikan Karding menanggapi banyaknya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dan sakit, usai menghadiri Tasyakuran Relawan 01 untuk kemenangan Jokowi-Ma'ruf di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa 23 April 2019 malam.
Karding menilai semua pihak tidak bisa lagi berdalih bahwa pemilu serentak bisa menghemat biaya. Sementara dalam penerapannya cukup menguras waktu dan tenaga bahkan nyawa para petugas pemilu.
"Memang tanpa mendahului kajian yang sudah ada, saya emang sejak awal ketika proses berjalan sudah bilang lebih baik kita ubah UU politik kita, dipisah," ujarnya.
Bagi politikus PKB ini, ketika sudah menyangkut nyawa seseorang, alasan apa pun tidak boleh menjadi dasar untuk memaksakan model pemilu serentak seperti yang diterapkan di Pemilu 2019 ini.
Dia berharap para petugas demokrasi yang gugur mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan.
Karding menganggap, para petugas KPPS dan pengawas pemilu yang meninggal dunia menjadi tanggungan KPU dan negara. Menurutnya, dalam hal ini negara akan hadir.
"Kalau KPU enggak ada uang, harus kita cari solusi agar ada yang bertanggung jawab. Saya kira Pak Jokowi akan perhatikan mereka," tandasnya.
Hal itu disampaikan Karding menanggapi banyaknya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dan sakit, usai menghadiri Tasyakuran Relawan 01 untuk kemenangan Jokowi-Ma'ruf di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa 23 April 2019 malam.
Karding menilai semua pihak tidak bisa lagi berdalih bahwa pemilu serentak bisa menghemat biaya. Sementara dalam penerapannya cukup menguras waktu dan tenaga bahkan nyawa para petugas pemilu.
"Memang tanpa mendahului kajian yang sudah ada, saya emang sejak awal ketika proses berjalan sudah bilang lebih baik kita ubah UU politik kita, dipisah," ujarnya.
Bagi politikus PKB ini, ketika sudah menyangkut nyawa seseorang, alasan apa pun tidak boleh menjadi dasar untuk memaksakan model pemilu serentak seperti yang diterapkan di Pemilu 2019 ini.
Dia berharap para petugas demokrasi yang gugur mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan.
Karding menganggap, para petugas KPPS dan pengawas pemilu yang meninggal dunia menjadi tanggungan KPU dan negara. Menurutnya, dalam hal ini negara akan hadir.
"Kalau KPU enggak ada uang, harus kita cari solusi agar ada yang bertanggung jawab. Saya kira Pak Jokowi akan perhatikan mereka," tandasnya.
(dam)
