Prihatin Kehidupan Politik Indonesia, ICMI Keluarkan Maklumat Kebangsaan
Senin, 22 April 2019 - 15:42 WIB
Prihatin Kehidupan Politik Indonesia, ICMI Keluarkan Maklumat Kebangsaan
A
A
A
JAKARTA - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menyampaikan maklumat kebangsaan terkait kepeduliannya terhadap dinamika kehidupan politik di Indonesia yang memerlukan perhatian dan sikap politik yang bijak dari semua komponen bangsa.
ICMI mengingatkan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi yang harus dilaksanakan secara jujur, adil, umum, bebas, rahasia, aman dan damai.
Kekuasaan yang diraih melalui pemilu bukanlah komoditas yang diraih dengan mengahalakan segala cara, melainkan sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dunia akhirat.
"ICMI prihatin atas perkembangan politik bangsa saat ini yang mengindikasikan terjadinya kemerosotan kualitas demokrasi, sehingga menjadi kendala bagi berlangsungnya proses konsolidasi demokrasi. Hal ini dapat mengakibatkan rakyat tidak percaya bahwa demokrasi adalah cermin kedaulatan rakyat yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama bernegara," ujar Sekjen ICMI Jafar Hafsah dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (22/4/2019).
ICMI juga mengingatkan kepada pemangku kepentingan pelaksana pemilu, yakni KPU, Bawaslu, DKPP, TNI, POLRI, dan MK agar pelaksanaan pemilu yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi tidak terjadi pada Pemilu 2019.
"Baik pemilu legislasi, maupun presiden ataupun wakil presiden," jelasnya.
ICMI juga mengharapkan agar Pemilu 2019 dapat menjamin terpilihnya presiden dan wakil presiden yang mempunyai legistimasi yang kuat dan berfungsi sebagai pemimpin bangsa Indonesia yang amanah, jujur, dan adil serta mempunyai komitmen untuk mensejahterahkan rakyat menuju terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, beradab dan bermartabat.
Kepada semua pimpinan dan elite politik, tambah Jafar, agar membangun budaya demokrasi yang adil dan beradab dengan menegakkan etika politik, lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, serta menghindarkan praktik-praktik politik tidak terpuji yang menhalalkan segala cara.
"Apabila terjadi sengketa, manfaatkanlah mekanisme hukum untuk melawan ketidakadilan," kata dia.
ICMI mengingatkan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi yang harus dilaksanakan secara jujur, adil, umum, bebas, rahasia, aman dan damai.
Kekuasaan yang diraih melalui pemilu bukanlah komoditas yang diraih dengan mengahalakan segala cara, melainkan sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dunia akhirat.
"ICMI prihatin atas perkembangan politik bangsa saat ini yang mengindikasikan terjadinya kemerosotan kualitas demokrasi, sehingga menjadi kendala bagi berlangsungnya proses konsolidasi demokrasi. Hal ini dapat mengakibatkan rakyat tidak percaya bahwa demokrasi adalah cermin kedaulatan rakyat yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama bernegara," ujar Sekjen ICMI Jafar Hafsah dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (22/4/2019).
ICMI juga mengingatkan kepada pemangku kepentingan pelaksana pemilu, yakni KPU, Bawaslu, DKPP, TNI, POLRI, dan MK agar pelaksanaan pemilu yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi tidak terjadi pada Pemilu 2019.
"Baik pemilu legislasi, maupun presiden ataupun wakil presiden," jelasnya.
ICMI juga mengharapkan agar Pemilu 2019 dapat menjamin terpilihnya presiden dan wakil presiden yang mempunyai legistimasi yang kuat dan berfungsi sebagai pemimpin bangsa Indonesia yang amanah, jujur, dan adil serta mempunyai komitmen untuk mensejahterahkan rakyat menuju terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, beradab dan bermartabat.
Kepada semua pimpinan dan elite politik, tambah Jafar, agar membangun budaya demokrasi yang adil dan beradab dengan menegakkan etika politik, lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, serta menghindarkan praktik-praktik politik tidak terpuji yang menhalalkan segala cara.
"Apabila terjadi sengketa, manfaatkanlah mekanisme hukum untuk melawan ketidakadilan," kata dia.
(kri)
